PPN

Serial Pajak Pertambahan Nilai – Anode Slime

  Anode slime berupa lumpur anoda sebagai produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral logam tembaga, dengan tujuan akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk utama berupa emas batangan. Dalam video ini Bp. Rachmad Utomo, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, bersama para mahasiswanya menjelaskan konsep pemberian fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) dalam rangka mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis seperti anode slime. Fasilitas perpajakan tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas penyerahan anode slime.

Menghitung Pajak untuk Pembelian Kendaraan Bermotor

Bingung bagaimana menghitung Pajak (PPN dan PPh pasal 22) untuk pembelian Kendaraan Bermotor instansi pemerintah baik pusat maupun daerah? Simak tayangan berikut

Pajak Dalam Rangka Impor PPN dan PPnBM

  Pajak dalam rangka Impor (PDRI) terdiri beberapa jenis, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor, PPh pasal 22 ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Bp. Purwanto, Dosen PKN STAN dari jurusan Bea dan Cukai pada materi ini memaparkan terkait jenis Pajak dalam rangka Impor untuk PPN dan PPnBM.

Awas!!! Kena Denda PPN 500 ribu

Jenis Barang Yang Dikenakan PPN

Jenis barang yang dikenakan PPN by Muhammad hikmah

PPN dan PPnBM Hunian Mewah

Dalam video kali ini Bapak M.Taufiq Budairto akan menjelaskan terkait PPN dan PPnBM Hunian Mewah

Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi dimana yang menanggung beban pajak adalah konsumen yang menggunakan barang/jasa, tetapi sistem PPN tidak menunjuk konsumen akhir untuk memungut dan menyetor PPN terutang. Kewajiban tersebut diserahkan kepada pengusaha yang melakukan penjualan atau penyerahan barang/jasa kena pajak dan disebut Pengusaha kena pajak . Pada video ini, Bapak Dudi Wahyudi, Widyaiswara Pusdiklat Pajak, akan menjelaskan mengenai Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil terkait kewajiban perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menggunakan sistem pengkreditan (credit methode) dimana pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Namun, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Video Bapak Dudi Wahyudi, Widyaiswara Pusdiklat Pajak, ini akan menjelaskan pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan berdasarkan Undang-Undang.

Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri

Di lapangan banyak dijumpai wajib pajak yang belum menyadari bahwa jika melakukan kegiatan pembangunan, bisa dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pada video ini, Bapak Anang Mury Kurniawan akan membahas mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

PPN Transaksi Lintas Negara

Pada video ini akan dijelaskan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Transaksi Lintas Negara . Pemahaman yang ada selama ini, PPN dikenakan atas transaksi dalam negeri, dimana pemahaman ini tidak sepenuhnya salah karena pada konsepnya PPN pajak atas konsumsi dalam negeri.