Login with Kemenkeu-ID
Wajib Pajak Tertentu sebagai Pemungut PPh Pasal 22 ayat (1) e
Pembahasan berikut adalah memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang jenis barang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah dan perubahan harga jual. Narasumber: Asep Jumhana / WI – BDK Cimahi
Read More
Seri Pajak Penghasilan: Sumbangan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto – Bagian 2
Pada video pembelajaran ini, Ibu Nina Sabnita, Dosen PKN STAN, menyampaikan materi tentang Pajak Penghasilan (PPh), khususnya mengenai sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (bagian 2).
Read More
Seri Pajak Penghasilan: Sumbangan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto – Bagian 1
Pada video pembelajaran ini, Ibu Nina Sabnita, Dosen PKN STAN, menyampaikan materi tentang Pajak Penghasilan (PPh), khususnya mengenai sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (bagian 1).
Read More
Seri Pajak Penghasilan: Biaya Promosi – Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Pada video pembelajaran ini, Ibu Nina Sabnita, Dosen PKN STAN, menyampaikan materi tentang Pajak Penghasilan (PPh), khususnya mengenai Biaya Promosi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Read More
Seri PPh: Perkembangan PPh
Pada video pembelajaran kali ini, Bp. Arief Budi Wardana, Dosen PKN STAN, membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh), yaitu mengenai perkembangan PPh yang ada di Indonesia.
Read More
Lab Potput PPh: Pengisian Bukti Potong PPh Pasal 21 Final (Formulir 1721-III)
Pada video pembelajaran ini, Ibu Nina Sabnita, Dosen PKN STAN, menyampaikan materi tentang Lab Potput PPh, khususnya mengenai Pengisian Bukti Potong PPh Pasal 21 Final (Formulir 1721-III).
Read More
PPh 21 Bukan Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap – Bagian 2: Pengisian SPT Masa
Pada video pembelajaran ini, Ibu Vita Apriliasari, Dosen PKN STAN, menjelaskan tentang PPh 21 Bukan Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap – Bagian 2: Pengisian SPT Masa.
Read More
PPh 21 Bukan Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap – Bagian 1: Pembuatan Bukti Pemotongan
Pada video pembelajaran ini, Ibu Vita Apriliasari, Dosen PKN STAN, menjelaskan tentang PPh 21 Bukan Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap – Bagian 1: Pembuatan Bukti Pemotongan.
Read More
Studi Kasus Pengisian SPT PPh Pasal 21 – Bagian III
Pada video pembelajaran ini, Bpk. Primandita Fitriandi, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, akan membahas studi kasus pengisian SPT Masa PPh Pasal 21. Video ini mengupas studi kasus suatu perusahaan terkait dengan kewajiban PPh Pasal 21. Teknik dan cara melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, pembuatan bukti pemotongan, penyetoran pajak, dan pelaporan SPT Masa 1721 dibahas secara lengkap dalam video ini. Studi kasus ini terangkai dalam 3 video yaitu: Bagian I – Kewajiban pajak di masa Januari s.d. September https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-studi-kasus-pengisian-spt-pph-pasal-21-bagian-i/ Bagian II – Kewajiban pajak di masa Oktober di mana terdapat pegawai yang …
Read More
Studi Kasus Pengisian SPT PPh Pasal 21 – Bagian II
Pada video pembelajaran ini, Bpk. Primandita Fitriandi, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, akan membahas studi kasus pengisian SPT Masa PPh Pasal 21. Video ini mengupas studi kasus suatu perusahaan terkait dengan kewajiban PPh Pasal 21. Teknik dan cara melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, pembuatan bukti pemotongan, penyetoran pajak, dan pelaporan SPT Masa 1721 dibahas secara lengkap dalam video ini. Studi kasus ini terangkai dalam 3 video yaitu: Bagian I – Kewajiban pajak di masa Januari s.d. September https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-studi-kasus-pengisian-spt-pph-pasal-21-bagian-i/ Bagian II – Kewajiban pajak di masa Oktober di mana terdapat pegawai yang …
Read MoreRecent Knowledge
-
-
Penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terhadap Satker
Bagaimana penerapan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah bagi satker yang...
-
Koreksi Peredaran Usaha Dari Pengujian Arus Piutang (Part 2)
-
Koreksi Peredaran Usaha Dari Pengujian Arus Piutang (Part 1)
-
Hubungan Istimewa Berdasarkan Tax Treaty (Part #2)