Setup Menus in Admin Panel

perbendaharaan

07

Jun'18

Seri Kuasa Pengguna Anggaran ” Menjadi KPA, Siapa Takut? Bagian Pertama”

Menjadi KPA, Siapa Takut? simak beberapa pengalaman yang telah di alami oleh beberapa orang KPA.

Read More

21

Mar'18

Informasi APBN KiTa

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pemerintah merespon tahun 2018 ini melalui penetapan tema kebijakan fiskal yakni “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”. Tiga strategi fiskal pada tahun 2018: Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi; Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas; Mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.   Selengkapnya terkait kinerja dan fakta APBN 2018 bisa diunduh DISINI.

Read More

19

Feb'18

Treasury Knowledge Digest

Sebuah buku karya seluruh insan perbendaharaan, berisikan tentang kumpulan pengetahuan kebijakan-kebijakan strategis yang ada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dirumuskan dengan penggabungan antara pendekatan riset dan keilmuan, best practice, serta pengamalan dimasa lalu dan intuisi sesuai dengan kerangka pikir pengambilan kebijakan. Pendokumentasian dan penataan terhadap “behind the scene” penyusunan kebijakan tersebut harus dilakukan dengan baik dan kemudian digunakan untuk menjadi sarana pembelajaran bagi para pegawai untuk membawa perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik.   Buku “Treasury Knowledge Digest”   Versi Flipbook dapat diunduh pada tautan di bawah ini: Treasury Knowledge Digest (Flipbook)

Read More

07

Jul'17

Penggunaan Akun Belanja Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Rapat, Seminar, dan Sejenisnya

ABSTRAK: Masalah kegiatan konsinyering atau rapat di luar kantor menjadi berita hangat di berbagai media baik cetak, elektronik maupun online. Hal ini terkait dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara dan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Kebijakan pemerintah ini dilakukan dalam rangka penghematan belanja Negara, khususnya belanja pegawai dan barang, untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi tersedianya anggaran belanja modal yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur. Artikel ini ditulis dengan maksud mengupas tentang ketentuan penggunaan akun belanja perjalanan …

Read More

07

Jul'17

Penyelesaian Kerugian Negara Non Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan

ABSTRAK: Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara menuntut kehati-hatian dan kecermatan dari setiap aparatur yang terlibat. Ketika terjadi kerugian negara akibat tindakan pegawai baik secara sengaja maupun kelalaian, pegawai yang bersangkutan berkewajiban memulihkan kembali kerugian negara tersebut. Kepala Kantor/Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara tersebut juga diharuskan melakukan langkah-langkah penanganan penyelesaian kerugian negara yang terjadi. Artikel ini mengupas hal-hal yang terkait dengan sistem dan prosedur penyelesaian kerugian negara Non Bendahara di lingkungan Kementerian Keuangan.

Read More

07

Jul'17

Apakah SPBy Uang Muka Kerja Memerlukan Lampiran Bukti Pengeluaran Riil?

ABSTRAK: Ketentuan umum pembayaran dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21; Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga kepada PA/KPA dapat diberikan uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran dapat melakukan pembayaran UP yang dikelolanya setelah menerima Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. SPBy sebagaimana dimaksud dilampiri bukti pengeluaran riil beserta faktur pajak dan SSP serta bukti penerimaan barang/jasa. Dalam hal SPBy untuk pembayaran uang muka kerja, maka SPBy harus dilampiri rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana kebutuhan dana.

Read More

06

Jul'17

Transaksi Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual

Pada video ini Bapak Mukhtaromin (Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan Proses identifikasi transaksi pendapatan diterima di muka, pembuatan dokumen sumber memo penyesuaian, pencatatan MP dalam jurnal penyesuaian, perekaman jurnal penyesuaian dalam SAIBA, penyajian pendapatan diterima di muka dalam laporan keuangan.

Read More

06

Jul'17

Perekaman Transaksi Hibah Langsung Aset Tetap

Pada video ini Bapak Sutiono (Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan terkait prosedur perekaman transaksi hibah langsung aset tetap menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA.

Read More