Login with Kemenkeu-ID
Chasing Knowledge: Indonesia Kaya
Indonesia adalah negara yang kaya raya. Lalu, bagaimana negara mengelola...
Kewajiban Mendaftarkan Diri Atau Mendapatkan NPWP
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima, atau memperoleh penghasilan, atau diwajibkan melakukan pemotongan ataupun pemungutan. Kewajiban melaporkan diri berlaku juga terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terspisah/hidup tepisah, bredasarkan keptusan hakim atau dikehendaki secara tertulis. Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar wanita kawin …
Read More
Teori Pilihan Konsumen – #9 Contoh soal: Efek Pengenaan Pajak
Dalam video ini, Bp. Akhmad Solikin, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan contoh soal teori pilihan konsumen, khususnya tentang efek pengenaan pajak. Teori pilihan konsumen menjelaskan bagaimana konsumen berperilaku, yang dipengaruhi oleh preferensi dan dibatasi oleh pendapatan yang dipunyai.
Read More
Target Pajak dan Fluktuasi Ekonomi – Asumsi Makro
Pada video pembelajaran ini, Bp. Raynal Yasni, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, memaparkan tentang target pajak dan fluktuasi ekonomi (asumsi makro).
Read More
Pajak Dalam Perspektif Sejarah – Seri 1
Pada video pembelajaran seri 1 ini, Ibu Vissia Dewi Haptari, Dosen PKN STAN pada Jurusan Pajak, menjelaskan secara singkat tentang pajak dalam perspektif sejarah. Materi ini merupakan intisari dari artikel OngHokHam. Pada seri 1 membahas terkait hakekat perpajakan. Seri Pajak dalam Perspektif Sejarah: Seri 1: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pajak-dalam-perpektif-sejarah-seri-1/ Seri 2: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pajak-dalam-perspektif-sejarah-seri-2/ Seri 3: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pajak-dalam-perspektif-sejarah-seri-3/ Seri 4: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pajak-dalam-perspektif-sejarah-seri-4/
Read More
PAJAK HASIL PERTANIAN (KALIMANTAN BARAT) – TVRI – Part 4#
Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidik DJP Kalbar, Bapak Swartoko, mendapat kesempatan diundang TVRI Kalbar untuk memberikan informasi terkait pajak hasil pertanian di Prov. Kalimantan Barat. Lebih jauh, simak video di atas!
Read More
PAJAK HASIL PERTANIAN (KALIMANTAN BARAT) – TVRI – Part 3#
Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidik DJP Kalbar, Bapak Swartoko, mendapat kesempatan diundang TVRI Kalbar untuk memberikan informasi terkait pajak hasil pertanian di Prov. Kalimantan Barat. Lebih jauh, simak video di atas!
Read More
PAJAK HASIL PERTANIAN (KALIMANTAN BARAT) – TVRI – Part 1#
Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidik DJP Kalbar, Bapak Swartoko, mendapat kesempatan diundang TVRI Kalbar untuk memberikan informasi terkait pajak hasil pertanian di Prov. Kalimantan Barat. Lebih jauh, simak video di atas!
Read More
PAJAK HASIL PERTANIAN (KALIMANTAN BARAT) – TVRI – Part 5#.
Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidik DJP Kalbar, Bapak Swartoko, mendapat kesempatan diundang TVRI Kalbar untuk memberikan informasi terkait pajak hasil pertanian di Prov. Kalimantan Barat. Lebih jauh, simak video di atas!
Read More
PAJAK HASIL PERTANIAN (KALIMANTAN BARAT) – TVRI – Part 2#
Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidik DJP Kalbar, Bapak Swartoko, mendapat kesempatan diundang TVRI Kalbar untuk memberikan informasi terkait pajak hasil pertanian di Prov. Kalimantan Barat. Lebih jauh, simak video di atas!
Read MoreBusiness Development Services (BDS) Kanwil DJP Kaltimtara
Sehubungan dengan upaya menjangkau Wajib Pajak melalui pendekatan end to end untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memperluas basis data perpajakan, diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban dan hak Wajib Pajak UMKM. Salah satu strategi tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan bagi Wajib Pajak UMKM melalui program Business Development Services. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara melaksanakan salah satu BDS pada tanggal dengan tema “UMKM Go Digital” di Aula Kanwil DJP Kaltimtara.
Read MoreRecent Knowledge
-
-
Seminar Data Analytics: Policies Implementation
Seminar Data Analytics: Policies Implementation dimaksudkan untuk...
-
Penerapan Analisis Laporan Keuangan di Dunia Kerja: Pengelolaan Risiko Fiskal atas Penugasan Pemerintah kepada BUMN Infrastruktur
Knowledge Sharing "Penerapan Analisis Laporan Keuangan di Dunia...
-
Kebijakan Dana Desa tahun 2019
Dalam video ini akan mengulas kebijakan Dana Desa di tahun 2019. Dalam...
-
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahun 2019.
Dalam video ini akan mengulas kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK...
-
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) tahun 2019
Dalam video ini akan mengulas kebijakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK...
-
Kebijakan Dana Alokasi Umum Tahun 2019
Dalam video ini akan mengulas kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) di tahun...