Login with Kemenkeu-ID
Informasi APBN KiTa
Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pemerintah merespon tahun 2018 ini melalui penetapan tema kebijakan fiskal yakni “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”. Tiga strategi fiskal pada tahun 2018: Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi; Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas; Mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Selengkapnya terkait kinerja dan fakta APBN 2018 bisa diunduh DISINI.
Read More
Kelayakan Badan Usaha Milik Desa
Komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran membuat peran daerah menjadi semakin kuat dengan alokasi dana desa. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai salah satu prioritas pemanfaatan dana desa, BUM Desa digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat desa. Untuk knowledge capture kali ini, Bp. Taufik Raharjo memaparkan materi terkait aspek kelayakan sebuah BUM Desa didirikan.
Read More
Part 5 : Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa
Pengelolaan dana desa untuk pembagunan desa mewajibkan bendahara desa untuk melakukan kewajiban perpajakan. Video ini akan membahas bagaimana kewajiban perpajakan dari bendahara desa tersebut. Video terdiri dari lima bagian dimana video ini adalah video bagian yang terakhir.
Read More
Part 4 : Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa
Pengelolaan dana desa untuk pembagunan desa mewajibkan bendahara desa untuk melakukan kewajiban perpajakan. Video ini akan membahas bagaimana kewajiban perpajakan dari bendahara desa tersebut. Video terdiri dari lima bagian dimana video ini adalah video bagian yang keempat.
Read More
Part 3 : Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa
Pengelolaan dana desa untuk pembagunan desa mewajibkan bendahara desa untuk melakukan kewajiban perpajakan. Video ini akan membahas bagaimana kewajiban perpajakan dari bendahara desa tersebut. Video terdiri dari lima bagian dimana video ini adalah video bagian yang ketiga.
Read More
Part 2 : Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa
Pengelolaan dana desa untuk pembagunan desa mewajibkan bendahara desa untuk melakukan kewajiban perpajakan. Video ini akan membahas bagaimana kewajiban perpajakan dari bendahara desa tersebut. Video terdiri dari lima bagian dimana video ini adalah video bagian yang kedua .
Read More
Part 1 : Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa
Pengelolaan dana desa untuk pembagunan desa mewajibkan bendahara desa untuk melakukan kewajiban perpajakan. Video ini akan membahas bagaimana kewajiban perpajakan dari bendahara desa tersebut. Video terdiri dari lima bagian dimana video ini adalah video bagian yang pertama.
Read More
Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Desa
Aset desa merupakan aset yang harus dijaga dengan sangat baik dari banyak aspek seperti hukum, fisik maupun administrasi. Untuk mengamankan Aset Desa dengan baik dan benar, silahkan simak video yang dibuat oleh Widyaiswara kita bapak Agung Haris Setiawan berikut ini.
Read More
Edukasi Proses Politik Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pernahkah anda mendengar Dana Desa? Tahu gak kalau besaran Dana Desa yang diterima desa satu dengan yang lain beda? Jika Saudara penasaran dengan cara penghitungan besaran Dana Desa serta proses politik yang menyebabkan besaran Dana Desa tersebut berbeda, simaklah video berikut ini.
Read MoreRecent Knowledge
-
-
Penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terhadap Satker
Bagaimana penerapan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah bagi satker yang...
-
Koreksi Peredaran Usaha Dari Pengujian Arus Piutang (Part 2)
-
Koreksi Peredaran Usaha Dari Pengujian Arus Piutang (Part 1)
-
Hubungan Istimewa Berdasarkan Tax Treaty (Part #2)