Setup Menus in Admin Panel

Anggaran

07

Jul'17

Apakah SPBy Uang Muka Kerja Memerlukan Lampiran Bukti Pengeluaran Riil?

ABSTRAK: Ketentuan umum pembayaran dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21; Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga kepada PA/KPA dapat diberikan uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran dapat melakukan pembayaran UP yang dikelolanya setelah menerima Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. SPBy sebagaimana dimaksud dilampiri bukti pengeluaran riil beserta faktur pajak dan SSP serta bukti penerimaan barang/jasa. Dalam hal SPBy untuk pembayaran uang muka kerja, maka SPBy harus dilampiri rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana kebutuhan dana.

Read More

06

Jul'17

Transaksi Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual

Pada video ini Bapak Mukhtaromin (Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan Proses identifikasi transaksi pendapatan diterima di muka, pembuatan dokumen sumber memo penyesuaian, pencatatan MP dalam jurnal penyesuaian, perekaman jurnal penyesuaian dalam SAIBA, penyajian pendapatan diterima di muka dalam laporan keuangan.

Read More

06

Jul'17

Perekaman Transaksi Hibah Langsung Aset Tetap

Pada video ini Bapak Sutiono (Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan terkait prosedur perekaman transaksi hibah langsung aset tetap menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA.

Read More