Setup Menus in Admin Panel

Surat Tagihan Pajak (STP) Bagian II- Tata Cara Perhitungan

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta  sarana menagih pajak. Video bagian II (terkahir) dari seri STP berikut akan dijelaskan mengenai tata cara perhitungan STP yang akan dipandu oleh Bapak Asep Jumhana, Widyaiswara Pusdiklat Pajak.

Rating: 4.5/5. From 36 votes.
Please wait...

Views : 0

18 responses on "Surat Tagihan Pajak (STP) Bagian II- Tata Cara Perhitungan"

  1. Ijin bertanya, seperti contoh 3, dimana jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya. kalo dicontohkan penerbitan STP pada tanggal 18 September 2014, sehingga bunga dihitung 3 bulan x 2% x 60.000.000,00. pertanyaanya kalo penerbitan STP pada tanggal 8 September 2014 atau sebelum tanggal 15, apakah dihitung 3 bulan apa 2 bulan? terimakasi, mohon pencerahanya

    • Menurut saya dihitung 2 bulan karena belum lewat tanggal 15.

    • dihitung 2 bulan karena belum lewat tanggal 15 nya

    • Saya juga agak sedikit mempertanyakan soal no. 3 karena berdasarkan Pasal 14(3) UU KUP mengacu pada saat terutangnya pajak bukan pada jatuh tempo pembayaran. Di soal tersebut tidak ada kejelasan kapan pembayaran PPh 25 nya, karena penjelasan soal PPh Pasal 25 bulan Juni yang jatuh temponya tanggal 15. sehingga perhitungan untuk sanksi administrasi mau diperhitungkan dari sejak bulan brp? Jika, pembayaran di bulan Juni, apakah perhitungan bunga nya dari tgl 1-15 Juli dianggap 1 bulan atau 1-31 Juli dianggap 1 bulan?

    • menurut pendapat saya, atas kasus tersebut jika STP terbit sebelum tanggal 15 maka dikenakan sanksi bunga selama 2 bulan. Dari kasus (pertanyaan diatas) timbul pertanyaan lanjutan dari saya sebagai berikut: Secara teori tata cara penghitungan STP sudah jelas diatur. Misal, keterlambatan PPh Pasal 25 seperti contoh 3 di atas. sanksi STP PPh Pasal 25 dihitung 3 bulan yaitu sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal terbit STP yaitu pada tanggal 18 September 2014. Secara praktek dilapangan, tanggal terbitnya STP, secara pasti AR tidak dapat mengetahuinya. Karena proses penerbitan STP secara system melalui Case Management SIDJP yang dimulai dari input CM oleh AR lalu diapprove oleh Kepala Seksi dan terakhir kasus tersebut akan muncul di CM SIDJP nya pelaksana seksi pelayanan untuk siap dilakukan pencetakan sekaligus meng generate nomor STP berikut tanggal STP (sebagai tanggal terbit). Nah, proses dari input CM STP oleh AR sampai cetak STP oleh pelaksana seksi Pelayanan yang tidak dapat ditentukan jangka waktu pastinya. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada tingkat ketepatan penentuan penghitungan berapa bulan WP terlambat bayar. Akan bermasalah jika AR inpur CM STP PPh 25 tanggal 14 sedangkan STP baru dicetak tanggal 16 karena penghitungan waktu keterlambatan pasti tidak sesuai. Atas kasus seperti di atas, mohon tanggapan dan solusi.

  2. Ijin pak, menurut saya 2 bulan karena belum jatuh tempo

  3. kalau sebelum tanggal 15 september jadi 2 bulan pak

  4. Ijin bertanya. Pada contoh 1, apakah itu sanksi bunga Pasal 14 (3)? Dan apakah bedanya dengan perhitungan pada contoh 3? Untuk penerbitan sanksi bunganya dihitung dari mana? Mohon penjelasan apakah bedanya sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian Tahun Pajak dan berakhirnya Tahun Pajak? contoh 1 dihitung dari mana ke mana? contoh 3 dihitung dari mana ke mana? terima kasih

    • Saya coba menjawab, contoh 1 dan contoh 3 memakai perhitungan Pasal 14(3) UU KUP. Untuk Pasal 14(3) mengacu kepada saat terutangnya pajak. PPh terutang SPT Tahunan OP pada saat dibayarkan,yang mana terutang dan jatuh tempo pembayaran pada waktu yang sama yaitu paling lama 31 Maret. sehingga lewat dari tgl 31 maret (1April-30 April) dianggap 1 bulan keterlambatan sampai tgl pembayaran wajib pajak ataupun diterbitkannya STP oleh Fiskus.

  5. Contoh 3: PPh Pasal 25 Masa Juni 2014 dan STP terbit tanggal 18 September 2014. Kenapa dihitung 3 bulan? 1 bulan => 16 Juli 2014 s.d 15 Agustus 2014 2 bulan => 16 Agustus 2014 s.d 15 September 2014 3 bulan => 16 September 2014 s.d 15 Oktober 2014 Terbit STP di tanggal 18 September 2014 sehingga dihitung : 3 x 2% x Rp 60 jt Terimakasih

  6. setuju…jadi intinya agar tidak semakin memberatkan WP maka sebaiknya STP atas angsuran PPh Ps 25 segera diterbitkan ya ketika mengetahui ada kekurangan atas pokok tsb…..??? terima kasih pencerahannya

  7. STP terkaitt pasal 7 ayat 2 UU UP…bagaimana implementasinya yaa

Leave a Message