Setup Menus in Admin Panel

Surat Tagihan Pajak (STP) Bagian I- Tata Cara Penerbitan

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta  sarana menagih pajak. Video bagian I dari seri STP berikut akan dijelaskan mengenai tata cara penerbitan STP yang akan dipandu oleh Bapak Asep Jumhana, Widyaiswara Pusdiklat Pajak.

Rating: 4.7/5. From 60 votes.
Please wait...

Views : 0

69 responses on "Surat Tagihan Pajak (STP) Bagian I- Tata Cara Penerbitan"

  1. Saya Cintia Vaseria Martha Marani, dari KPP Pratama Timika. Ijin bertanya Pak, jika PKP sudah menerbitkan faktur pajak secara lengkap misalnya untuk masa pajak Januari, namun SPT masa Januari baru dilaporkan oleh Wajib Pajak pada bulan maret. Berarti selain sanksi pasal 7 Wajib Pajak juga dikenai sanksi pasal 14 ayat (4) juga ya…?

    • Saya sependapat, Faktur Pajak yang dibuat tepat waktu tetapi terlambat dilaporkan dalam SPT Masa PPN tetap dianggap terlambat menerbitkan faktur pajak dan dikena sanksi Pasal 14 ayat 4 yaitu 2% dari DPP

    • Kalo saya pribadi menyatakan tergantung kondisi nya, karena pada pasal 14(4) yang mengacu kepada pasal pasal 14(1) huruf d: pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu artinya faktur pajak yang diterbitkan memang benar-benar terlambat. untuk huruf e : pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (sudah jelas) dan huruf f : Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak (sudah jelas). Jika wajib pajak sudah menerbitkan faktur pajak dan sudah dilaporkan oleh lawan transaksi (misalkan tidak terjadi keterlambatan penerbitan faktur pajak) maka pelaporan yang dilakukan oleh WP si Penerbit FP tidak lah kena ke Pasal 14(4) walaupun terlambat melaporkan. Justru sekalian yang mau saya tanyakan buat pembimbing dan teman-teman bagaimana solusinya supaya transaksi dengan bendaharawan bisa dilaporkan oleh si penerbit faktur dengan kondisi banyak nya transaksi yang tidak diterbitkannya faktur pajak oleh si pengusaha serta tidak mendapatkan bukti pembayaran dari bendaharawan. Apabila diterbitkan Pasal 14(4) mngkn akan terjadi demo oleh Para pengusaha yang bertransaksi dengan bendaharawan. mohon pencerahannya

  2. Saya Fahmil Aulia PRASETYA dari KPP Pratama Ende, Ijin bertanya, apabila Wajib Pajak OP melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2016 pada tanggal 31 Maret 2017 dengan KB Rp100 Juta yang dibayarkan pada tanggal 31 Maret 2017, namun pada tanggal 30 April 2017 WP membetulkan SPT Tahunan tsb dengan KB Rp200 juta yang dibayarkan (sebesar Rp100 juta) pada tanggal 30 April 2018. Apakah atas keterlambatan ini oleh AR diterbitkan sanksi bunga 2% sesuai Pasal 8 (2) dengan faktor pengali ketermbatan 1 bulan atau 4 bulan? Terima kasih.

  3. Ijin menjawab Mba/Ibu Cintia Vaseria Martha Marani, Pendapat dari saya setelah baca Surat Direktorat PP I Nomor S-39/PJ.02/2018 pada poin 3 huruf c, d, dan e, atas pertanyaan penerbitan faktur pajak secara lengkap namun SPT Masa PPN Januari yang dilaporkan telat (pada bulan Maret), maka dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) juga. Semoga membantu.

  4. Ijin menjawab mas Fahmil Aulia Prasetya, Yang dibetulkan SPT Tahunan Badan 2016 atau SPT Tahunan PPh OP? Jika yang dibetulkan SPT Tahunan PPh OP dengan tambahan KB Rp 100 juta dibayarkan pada tanggal 30 April 2017, maka sesuai Pasal 8 (2) dikenakan sanksi 2% x 1 bulan, dihitung sejak saat peyampaian SPT berakhir (31 Maret 2017) sampai dengan tanggal pembayaran.

  5. Saya setuju dengan Mbak Hermiyati. Kalo SPT Badan ya belum terlambat nggak ada sanksi.

  6. Saya sependapat, Faktur Pajak yang dibuat tepat waktu tetapi terlambat dilaporkan dalam SPT Masa PPN tetap dianggap terlambat menerbitkan faktur pajak dan dikena sanksi Pasal 14 ayat 4 yaitu 2% dari DPP

  7. ijin bertanya melanjutkan pertanyaan mbak Cintia..bagaimana jika wajib pajak menyampaikan SPT Masa PPN masa Januari sebelumnya Nihil dan dilaporkan tepat waktu namun Faktur Pajak Januari sudah diterbitkan tepat waktu namun belum dilaporkan..Selanjutnya wajib pajak membetulakn SPT Masa PPN Januari di bulan April dan mencantumkan Faktur Pajak tadi…apakah dikenakan juga pasal 14 ayat 4 ?

  8. menurut saya tetap dikenakan denda , karena sesuai Pasal 14 ayat 1 huruf (f) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerinath Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta dengan penjelasannya bahwa Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, jadi yg dilihat faktur pajaknya bukan sptnya

    • menurut saya hanya pasal 7 , dan pasal 8 saja. maaf, apakah pertanyaan ini sudah dijawab oleh pengajar ? penasaran penerapan sanksi yang benar yg mana agar gak salah pengaplikasian di lapangan

  9. Menjawab pertanyaan Fahmil Aulia PRASETYA dari KPP Pratama Ende, Pertanyaan: Ijin bertanya, apabila Wajib Pajak OP melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2016 pada tanggal 31 Maret 2017 dengan KB Rp100 Juta yang dibayarkan pada tanggal 31 Maret 2017, namun pada tanggal 30 April 2017 WP membetulkan SPT Tahunan tsb dengan KB Rp200 juta yang dibayarkan (sebesar Rp100 juta) pada tanggal 30 April 2018. Apakah atas keterlambatan ini oleh AR diterbitkan sanksi bunga 2% sesuai Pasal 8 (2) dengan faktor pengali ketermbatan 1 bulan atau 4 bulan? Terima kasih. Jawaban: SPT Tahunan PPh Badan 2016 KB 100 juta bayar 31 Maret 2017 dan lapor 31 Maret 2017 (tidak terlambat lapor dan tidak terlambat bayar). 30 April 2017 Pembetulan SPT: – SPT Tahunan PPh Badan 2016 menjadi KB 200 juta, masih KB 100 jt dibayar 30 April 2018 (terlambat bayar kekurangannya), maka STP yang diterbitkan adalah sanksi bunga Pasal 8 ayat (2) UU KUP: 2% x 12 bulan x 100 jt. – SPT Tahunan PPh Badan 2016 menjadi KB 200 juta, masih KB 100 jt dibayar 30 April 2017 (tidak terlambat bayar kekurangannya), maka STP tidak diterbitkan. Catatan: diterbitkan STP apabila WP telah melaporkan Pembetulan SPT Tahunannya. (ada rumahnya, lapor SPT=rumah), jika belum dilaporkan maka tidak boleh diterbitkan STP karena produk hukum tersebut bisa batal demi hukum. Pertimbangan: jika pembetulan SPT dalam pasal 8 ayat (1) tersebut mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar (alias ada kekurangan pembayaran pajak), maka WP dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran . Ini artinya, besarnya sanksi administrasi bunga juga tidak dibatasi alias bisa berbulan-bulan (hingga lebih dari 48% atau 24 bulan) yang dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran saat pembetulan dilakukan.

  10. Saya Herdhiyan Wahyu FAJAR dari KPP Pratama Cikupa Ijin Bertanya, jika Wajib Pajak terlambat melakukan penyetoran pajak tetapi belum melakukan pelaporan atas jenis pajak tersebut apakah bisa diterbitkan STP??

      • Mohon pencerahan untuk hal ini pak? karena ada beberapa kasus seperti ini dimana wajib pajak sudah melakukan penyetoran pajak tetapi belum melakukan pelaporan. Jika berdasarkan atas Pasal 9 ayat 2a dijelaskan bahwa Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% dikenakan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak

    • Belum bisa diterbitkan STP karena atas SSP tersebut belum dilaporkan dalam pelaporan SPT

    • Sebaiknya jangan dulu diterbitkan STP jika SSP/SSE tersebut belum dilaporkan pada SPT. Karena bisa jadi WP salah input pada saat membuat kode billing dan terlanjur bayar, atau sedang dipindahbukukan atau lainnya.

    • Menurut saya belum dapat diterbitkan STP karena atas pembayaran pajak tersebut belum dilaporkan di SPT.

    • Wajib pajak melaporkan dulu sptnya baru bisa di STP

    • Ijin menjawab mas, kalo untuk pelaporan normal, silahkan terlebih dahulu mengirimkan surat teguran selanjutnya dilanjutkan sesuai dengan SE-39 Tahun 2015. Jika untuk pembetulan dilakukan sesuai dengan SE-39 Tahun 2015. Karena kalo belum dilakukan pelaporan, wajib pajak bisa melaporkan di SPT mana saja melalui mekanisme Pemindahbukuan. terima kasih

    • Menurut saya belum bisa diterbitkan STP, karena untuk memastikan penerbitan STP tepat sasaran atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, dibutuhkan pelaporan SPT untuk masa pajak terkait dengan pembayaran atau penyetoran pajak tersebut. Sehingga kita sebagai AR memperkecil kemungkinan dari kesalahan penetapan pajak dikemudian hari.

    • Menurut pendapat saya, atas keterlambatan pembayaran pajak yang belum dilaporkan dalam SPT belum bisa di STP sanksi administrasi berupa bunga 2%. Hal ini dilakukan karena Wajib Pajak belum menyatakan dan mengakui setoran pajak tersebut dalam SPT yang dilaporkan. Meskipun atas pembayaran pajak tersebut sudah mencantumkan nama, NPWP, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, jumlah nominal tetapi karena belum dilaporkan dalam SPT bisa saja atas pembayaran pajak tersebut terjadi salah bayar baik salah mencantumkan NPWP, salah jenis pajak, salah masa pajak dan salah nominalnya. Dengan ditundanya penerbitan STP sampai dengan dilaporkannya pembayaran pajak tersebut dalam SPT, maka akan memperkecil resiko AR keliru menerbitkan STP. Langkah yang sebaiknya AR lakukan : membuat surat himbauan (SP2DK) pelaporan SPT atas setoran pajak tersebut. Setelah pembayaran pajak tersebut dilaporkan dalam SPT, AR segera memerbitkan STP… CMIIW

  11. saya juga berpendapat sama. dikarenakan belum diakui dalam SPT, maka atas SSP tersebut belum dapat diterbitkan STP atas sanksi administrasi bunga sebesar 2%, tapi apabila diterbitkan sanksi administrasi denda keterlambatan penyampaian SPT Pasal 7, boleh tidak? karena SPT tersebut sudah pasti terlambat walaupun SPT nya belum disampaikan. mohon pencerahannya..

  12. Bapak/Ibu Dosen terkait sanksi pasal 14 ayat 4 KUP apakah sama antara terlambat melaporkan Faktur dengan melaporkan faktur di masa pajak yang tidak sama misal ada faktur pajak maret dilaporkan pada SPT PPN masa pajak April dengan faktur pajak maret yang dilaporkan pada pembetulan SPT PPN Masa pajak maret sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 KUP

  13. Pendapat saya juga sama, karena SPT nya belum dilaporkan

  14. Izin bertanya : WP Badan dalam SPT tahun 2016 lamp-V dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyatakan pembagian deviden atas laba ditahan tahun 2016 sebesar 1,5 M kepada pemegang saham OP, namun dalam prakteknya deviden tersebut baru dibagikan bulan April 2017 dan sudah dipotong/setor dan lapor di bulan April 2017. Pertanyaan : apakah WP tersebut dianggap terlambat setor dan lapor atas Deviden yang dibagikan tersebut? dan harus diterbitkan STP pasal 7 dan Pasal 9 (2a)?

  15. Ijin bertanya… ini aturan Sanksi menerbitkan STP Masa terlambat lapor hanya untuk tahun pajak 2017 saja kan? namun di tahun 2018 tidak.diterbitkan STP Masa terlambat lapor.

  16. Kalau menurut pendapat saya Saat Pemotongan : Pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen yang merupakan objek PPh Pasal 23 UU PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. (PP Nomor 94 TAHUN 2010 Pasal 15 ayat (3). jadi pada saat RUPS menurut hemat saya telah tersedia untuk dibayar. Dan di neraca tahun 2016 pembagian dividen tersebut juga telah mengurangi modal perusahaan. (Dicantumkan di laporan perubahan modal). Terima kasih

  17. Pak/Bu, terkait STP (Pasal 7), apakah kita dapat mengenakan STP tersebut atas SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat (2) yang menurut penelitian fiskus belum (atau seharusnya) dilaporkan oleh Wajib Pajak? Trims

  18. Ijin memberikan pendapat untk mukhamad Nofal, apakah data diperoleh berdasarkan himbauan AR sehingga disimpulkan memang terdapat PPh pasal 23 dan 4 ayat(2) yang belum dipenuhi kewajiban pelaporan dan penyetoranya?jika ya dan wp tidak merespon menurut saya pokok pajak bisa ditagih melalui mekanisme pemeriksaan nanti skpkb terbit disertai sanski STP.

  19. Saya sependapat dengan Ni Made Bella Yuliana, apabila wajib pajak merespon maka hanya STP saja, apabila tidak merespon bisa melalui pemeriksaan dengan diterbitkan SKPKB + STP

  20. Selamat siang, saya ardi dari KPP Menteng Tiga, ijin bertanya, jika ada data BPK mengenai permintaan tindak lanjut STP atas keterlambatan bayar yang harus segera direspon padahal wajib pajak belum melaporkan SPT atas keterlambatan bayar tersebut, apakah tetap dikeluarkan STP atau tidak ? terima kasih.

  21. pembetulan SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar atau terdapat kekurangan pembayaran pajak maka WP dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran

  22. Terkait ada pembayaran terlambat namun belum dilaporkan dalam SPT dapat dibaca surat penegasan penerbitan surat tagihan pajak nomor S-411/PJ.02/2016 tanggal 2 Mei 2016

  23. mohon ujin curhat, terlepas dari ketentuan yang ada. apakah penerbitan STP atas keterlambatan ada minimal jumlah yang bisa diterbitkan stp dengan mempertimbangkan jumlah biaya untuk menagih lebih besar dari nilai nominal STP terbit ? terima kasih

    • mencoba sahring terkait nilai minimal jumlah nominal STP, kalau secara aturan semua pembayaran yang secara ketentuan bisa diterbitkan STP ya memang harus diterbitkan STP ( Penerapan aturan secara saklak) tapi mengingat kuantitas job desc AR saran dari saya sih buat prioritas aja dulu mba penerbitan STP nya. klo berapa nominal nya sih saya juga ga bisa menentukan minimal berapa.

  24. Saya Woro Triasrini, dari KPP Pratama Karanganyar. Ijin bertanya Pak, ada kasus PKP telah melaporkan SPT PPN masa Juli 2016 tepat waktu status nihil (penyerahan nihil, PM nihil), namun sebenarnya PKP sudah menerbitkan faktur pajak secara lengkap dan tepat waktu, selanjutnya PKP melakukan pembetulan SPT Masa Juli 2016 tersebut di bulan Oktober 2016 dengan status KB (FP yang sudah diterbitkan di masa juli tersebut baru dilaporkan di SPT pembetulan di bulan oktober 2016 beserta PM-nya). Apakah kasus ini termasuk yang dimaksud (yang dikenakan STP) dalam penjelasan Pasal 14(4) UU KUP? Penjelasan Pasal 14(4): ….Demikian pula bagi PKP yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkanNYA tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama…. ada beberapa pendapat setelah diskusi, bahwa 1). NYA = adalah FP 2). NYA = adalah SPT Masa, mana yang tepat ya? Terima kasih atas pencerahannya,,,

    • ijin nyimak…. apakah atas kasus ibu Woro Triasrini diterbitkan stp atas pasal 7, 14 (4) dan 9(2a) atas KBnya?? atau bagaimana ya? pada efaktur sebenarnya sudah diminimalisir untuk wajib pajak melapor nihil, tapi nyatanya dilapangan masih ada kasus demikian.

    • Sesuai dengan penegasan dari Kanpus ke KPP Pratama Makassar Utara, menurut pendapat saya, kasus yang ibu sampaikan termasuk yang dimaksud (yang dikenakan STP) dalam penjelasan Pasal 14(4) UU KUP. karena yang menjadi dasar NYA disini adalah merujuk kepada Faktur Pajaknya.

  25. Saya Maemunah dari KPP Cilandak Saya mau bertanya bagaimana bila WP membayar PPh Pasal 21 Masa sekaligus di akhir tahun dengan 12 ID Billing tetapi WP tidak melakukan pelaporannya. Sudah dihimbau dan dikonselin untuk pelaporan SPT Masanya perbulan atas pembayaran yg sdh dilakukannya tetapi WP tidak mengindahkan. Apakah atas pembayaran 12 ID Billing tersebut bisa dilakukan STP atas sanksinya atau harus menungu WP melakukan pelaporan baru bisa dilakukan STPnya. Terima Kasih…

    • Ijin memberikan tanggapan… Atas kasus mbak maemunah kita sebagai AR bisa menerbitkan denda pasal 7 KUP (Rp. 100.000) karena WP tidak lapor/lapor terlambat apalagi sudah dikirim himbauan penyampaian SPT PPh pasal 21 nya. Disamping itu juga dikeluarkan bunga 2% per bulan sesuai pasal 9 ayat (2a) KUP atas keterlambatan pembayaran PPh pasal 21. Demikian tanggapan saya…terima kasih

  26. Saya remond KPP Padang Sidempuan.. WP menerbitkan FP tepat waktu dan lengkap di tahun 2016. Tetapi wajib pajak tidak ada melakukan penyetoran PPN atas FP tsb dikarenakan alasan lawan transaksi tidak menerima faktur pajak / tidak ada uang untuk membayar PPN tsb. Sudah dibuktikan dengan pelaporan PKPM lawan transaksi tsb. Sanksi apa yang harus terbit atas peristiwa tersebut. Best Regards

  27. ijin memberikan tanggapan atas pertanyaan Bpk Remond, selaku PKP dan penjual BKP/JKP berkewajiban menerbitkan Faktur Pajak dan wajib melakukan penyetoran PPN. Bila lawan transaksi tidak menerima berarti tidak ada FP yang diterbitkan. coba cek di apportal lihat detil FP nya atas brg apa tersebut bila FP nya diterbitkan. bila FP ternyata tidak dibuat berarti kena pasal 14 ayat 4 berdasarkan materi ini. Tergantung AR nya, pastikan aja dulu, jgn langsung terbitkan pasal 14 ayat 4.

  28. saya istiyah dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru dua mohon izin bertanya, mengenai peraturan tentang tata cara penghitungan STP , SKP ya bapak/ibu? terima kasih

  29. Izin bertanya, saya fauzia kharisma dari kpp pratama balikpapan timur. Terkait stp untuk pkp yg tidak membuat faktur, apakah bisa ditarik mundur atas transaksi tersebut? Pada tahun 2019 AR menemukan potensi pajak, terdapat pembayaran pph final pphtb yg apabila di gross up omzet telah melebihi 4.8M sejak tahun 2016. Atas transaksi pphtb thun 2017 apakah bisa diterbitkan stp pasal 14 ayat 4? Terima kasih

  30. ijin diskusi, kalau AR tidak menerbitkan STP karena pertimbangan tertentu (prioritas tertentu), apakah ada sanksi untuk ARnya?

  31. idem : ijin diskusi, kalau AR tidak menerbitkan STP karena pertimbangan tertentu (prioritas tertentu), apakah ada sanksi untuk ARnya?

  32. Jadi jelas STP terbit atas apa👍👍

Leave a Message