Setup Menus in Admin Panel

Manajemen Risiko

 

Praktik Manajemen Risiko lazimnya dimiliki oleh Organisasi Sektor Privat di Indonesia sejak 2005 ketika prinsip Basel, yaitu sebuah pedoman pengelolaan risiko dari organisasi bank sentral dunia, didorong untuk diterapkan di Industri. Akan tetapi, lambat laun kebutuhan untuk menerapkan manajemen berbasis risiko mulai menyebar ke banyak sektor, tidak terkecuali sektor publik pun mulai mengadopsinya. Organisasi sektor publik pada prinsipnya sama dengan organisasi bisnis, keduanya mempunyai tujuan. Risiko yang tidak dikendalikan dengan baik, akan mengganggu tercapainya tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko di sektor publik diharapkan akan mampu mengendalikan risiko organisasi sektor publik sehingga perannya dapat berjalan maksimal. Lebih dari itu, melalui manajemen risiko, sektor publik diharapkan mampu mendukung peningkatan daya saing nasional.

Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa “Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko”.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 464/KMK.01/2005 tentang pedoman strategi dan Kebijakan Strategi (Road Map Departemen Keuangan)  tahun 2005 – 2009, memberikan peran tambahan kepada Inspektorat Jenderal sebagai Compliance Office untuk Good Governance dan Risk management.

Tindak lanjutnya, Kementerian Keuangan telah merintis penerapan Manajemen Risiko di sektor publik sejak tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ditunjuk sebagai Compliance Office for Risk Management (CORM). Setiap unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat meminta konsultasi dan pembimbingan dalam penerapan Manajemen Risiko kepada CORM.

Pada video kali ini Bapak Alex Zulkarnain (Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan), Bapak Hendra Cahyadi (Auditor Ahli Madya Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan), Ibu Chalimah Pujihastuti (Kepala Biro Perencanaan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) menjelaskan perkembangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan, apa saja tantangan yang dihadapi, serta langkah apa yang diambil dalam mengatasi tantangan tersebut.

Video ini juga merupakan salah satu media pembelajaran pada Mata Pelajaran Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan.

 

Silahkan tonton video knowledge capture tematik Pusdiklat Keuangan Umum lainnya pada tautan berikut ini:

UKI: Unit Kepatuhan Internal

Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara

Implementasi ALPHA di Lingkungan Kementerian Keuangan

Implementasi WiSe (Whistleblowing System) di lingkungan Kementerian Keuangan

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Views : 1,100

2 responses on "Manajemen Risiko"

  1. Membahas mengapa, apa itu Dan bagaimana management Risiko di implementasikan di kemenkeu sbg enterprise risk management. Sangat bermanfaat. Ditunggu pengetahuan pengetahuan management Risiko yg lbh ke case study ya……

  2. Foto ane pas lagi zaman zamanne merintis dan mengajar Manrisk dari 2009 – 2016 gak ada nih…..hehehehehehehe….

Leave a Message