Setup Menus in Admin Panel

Cukai merupakan salah satu jenis penerimaan pajak, sama seperti bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh). Kontribusi Cukai saat ini 9-10% dari Penerimaan Pajak di APBN Indonesia. Ada pandangan masyarakat yang kurang tepat mengenai cukai, yang mengatakan bahwa cukai merupakan instrumen pajak yang tugasnya hanya untuk mengatur. Pada video berikut, Surono (Widyaiswara Madya Pusdiklat Bea dan Cukai) akan menjelaskan Filosofi mengenai Cukai yang tidak hanya mengatur tapi juga pada dilihat dari sisi yang lain.

Seri Prinsip Dasar Cukai:

  1. Filosofi Cukai
  2. Benchmarking Cukai

Terdapat perbedaan sistem cukai secara universal dengan sistem cukai yang diterapkan di Indonesia. Kemukakan pendapat Anda mengenai hal tersebut pada kolom komentar di bawah…

Rating: 4.7/5. From 49 votes.
Please wait...

Views : 6,297

68 responses on "Filosofi Cukai"

  1. Mantab pak dan materinya mudah dipahami. Namun, izin menyampaikan saran terkait dengan kualitas video saya mengharap disediakan beberapa jenis pilihan kualitas video berkenaan dengan bufferingnya yg lama. Terima kasih.

  2. wahhh…sangat membantu Pak…!! Terima kasih Pak…

  3. terima kasih pak untuk penjelasannya..menurut saya obyek cukai di Indonesia masih sangat kurang pak semoga kedepannya bisa ditambah..sebagai usulan mungkin cukai bisa dikenakan terhadap bahan bakar dari fosil..seperti minyak bumi..

    • Betul sekali mas…potensi ekstensifikasi objek cukai cukup luas. Hanya saja, untuk mewujudkan objek cukai baru, perlu dukungan internal semua unsur pemerintahan dan support dari masayarakat. Bukan hal yang mudah, tapi juga bukan pula mustahil untuk diwujudkan.

  4. Menurut saya perbedaan mendasar sistem cukai universal dengan sistem cukai di Indonesia adalah sistem cukai di Indonesia masih diterapkan hanya untuk kepentingan MENGATUR atau MEMBATASI peredaran barang objek cukai, padahal sangat mungkin/ relevan dikenakan terhadap barang yang mempunyai nilai tinggi (bukan merupakan kebutuhan esensial), seperti yang terjadi di negara-negara lain bahwa cukai juga dikenakan terhadap barang yang bukan merupakan kebutuhan esensial, seperti AC, Jalan Tol dan lain-lain. Mohon koreksinya Pak… Salam.

    • Hambatan penerapan karakteristik yang ke 4 “keadilan dalam rangka keseimbangan” dalam ekstensifikasi cukai, terutama karena faktor keberadaan PPnBM. Ke depannya, dengan semakin dibatasinya obyek pungutan PPnBM, ruang ekstensifikasi BKC harusnya menjadi lebih terbuka

  5. Menurut saya,.. payung hukum nya sudah ada, dalam hal ini U U cukai no 39 tahun 2017 ttg perubahan atas undang undang no 11 th 1995 ttg cukai, tinggal bagaimana usaha pemerintah untuk dapat menerapkan cukai terhadap barang yang memiliki nilai tinggi non esensial ( kebutuhan pokok)… Obyek cukai yg ada saat ini barulah sebatas penerjemahan dari pasal 2 ayat a,b, dan c sedangkan untk pasal 2 ayat d belum ada.

  6. Terima kasih kepada Pengajar atas ilmunya, Kami jadi tahu apa yang menjadi filosofi cukai sementara selama ini kami hanya tahu kharakteristik tertentu yang tertuang dalam UU Cukai

  7. Dari penjelasan di atas, saya menyimpulkan bahwa secara umum sistem cukai yg diterapkan di indonesia dg sistem cukai scr universal adalah sama, dimana penetapan sifat dan karakteristik barang kena cukai yg konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, selaras dg sin-tax, pigouvian-tax, dan GST-tax sbg pajak kenikmatan/sebagai pajak barang mewah yg bukan kebutuhan pokok. Perbedaanya hanya pada penerapannya, beberapa objek yg memiliki sifat dan kerakteristik sbg barang kena cukai tp tdk dapat ditetapkan sebagai barang kena cukai, krn atas barang tersebut telah dikenakan pembebanan pajak/retribusi, seperti PPnBM atau Tarif Jalan Tol.

  8. Mantap penjelasannya pak. saya ingin memasukan saran, jika diadakan opsi untuk mendownload video selain menghemat waktu kami juga bisa belajar secara offline, serta kami mempunyai referensi tentang cukai… soalnya waktu tunggu buffer sangat lama. Demikian saran dari saya. Terima kasih.

    • Terima kasih Pak Ambakaraeng atas saran dan masukan dari Bapak. Untuk mendownload video dapat dilakukan dengan klik kanan pada saat video sedang berjalan kemudian Save Video As untuk menyimpan video tersebut. Lihat pula video pembelajaran lainnya dengan tema kepabeanan dan cukai pada Knowledge Center, kategori Bea Cukai ato bit.ly/klcbeacukai

  9. Menurut saya Sistem cukai universal menggunakan sistem yang berfariasi berbeda dengan sistem cukai yang ada di Indonesia menggunakan sistem spesifik dimana sistem tersebut lebih transparan dan jauh lebih sederhana daripada sistem cukai universal.

  10. terima kasih pak atas penjelasannya. menjadi pembuka pikiran untuk mengikuti pelatihan selanjutnya

  11. Pendapat saya sistem cukai yg diterapkan di Indonesia dengan sistem universal adalah hampir sama, dimana penetapannya untuk mengatur objek barang kena cukai yang sifat dan karakteristik nya perlu dikendalikan peredarannya, memberikan kenikmatan dan/atau memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Perbedaannya pada sIstem Indonesia cukai selain digunakan juga sebagai instrument penerimaan kas negara dan juga alat untuk memberikan rasa keadilan atas penggunaan barang yang mempunyai nilai tinggi yang bukan kebutuhan essensial (harus memenuhi yang sudah 3 karakteristik yakni perlu kendalikan, dampak negatif dan memberikan kenikmatan).

  12. Jika secara universal cukai dianggap sebagai pajak atas prilaku negatif, pajak atas eksternalitas negatif, dan pajak atas kenikmatan, sebenarnya sama dengan yang telah diatur dalam undang-undang di Indonesia. Bahkan barang yang perlu dikenakan cukai demi keadilan dan keseimbangan, menurut pendapat saya, sudah dapat dianggap selaras dengan prinsip cukai sebagai pajak atas kenikmatan, yaitu atas barang-barang yang hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang karena harganya yang tinggi dapat dikenakan cukai demi keadilan bagi orang-orang yang tidak dapat menikmatinya. Dari 4 karakeristik barang yang dikenakan cukai sebagaimana diatur dalam undang-undang cukai yang tidak tercakup dalam prinsip cukai secara universal (Sintax, pajak eksternalitas, maupun pajak atas kenikmatan) adalah pengenaan cukai untuk pengendalian konsumsi dan pengawasan peredaran. Dalam pemahaman saya dalam prinsip cukai secara universal sebagaimana yang dijelaskan pak Surono di atas tidak mempedulikan tentang pengendalian konsumsi maupun pembatasan peredaran atas brang terkait.

  13. Menurut saya saat ini masih banyak yang menganggap BKC harus memenuhi keempat karakteristik yang disebutkan dalam UU Cukai, padahal empat karakteristik tersebut merupakan suatu pilihan dan bukan satu kesatuan yang harus terpenuhi keempatnya. Apabila satu karakteristik saja terpenuhi suatu barang telah dapat dikategorikan sebagai BKC. Ini lah salah satu penghambat mengapa jumlah BKC di Indonesia tidak bertambah jumlahnya selama berpuluh-puluh tahun. Selain itu di luar negeri pemerintah bisa lebih leluasa dalam menentukan BKC, pemerintah bisa menambah dan bahkan mengurangi jenis BKC sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, sehingga BKCnya lebih dinamis. Berbeda dengan di Indonesia yang untuk memunculkan satu jenis BKC baru harus melibatkan banyak pihak sehingga banyak tahapan yang harus dilalui dan waktu yang lama.

    • Betul..ini tugas kita semua, sebagai aparatur DJBC khususnya dan Kemenkeu umumnya untuk ikut mensosialisasikan pemahaman ini. Bahwa ruang memungut cukai untuk kepentingan penerimaan atau pengaturan ini adalah pilihan pemerintah. Ada 4 karakteristik cukai yang tidak selalu harus dipenuhi semuanya untuk menetapkan suatu objek barang menjadi barang kena cukai.

  14. Terima kasih atas penjelasannya, dapat menambah wawasan saya terhadap objek cukai, terutama tehadap kategori GST, akan tetapi yang menjadi pertanyaan saya, jika PPN menerapkan juga terhadap semua objek kenikmatan, sedangkan GST pada cukai bersifat selektif, yang tentunya dari hal-hal yang terselektif tersebut sudah termasuk didalam atau yang bisa dikenakan PPN, apakah tidak menjadi double tax pada akhirnya? kalo analisa saya adalah GST yang terseklektif tersebut pada akhirnya adalah GST yang berujung kepada hal negatif (nah disini saya jadi bingung, karena kriterianya akan sama dengan sin-tax ataupun pigouvian-tax tadi} atau mungkin perlu diberikan beberapa contoh yang lebih realistis terhadap GST dimaksud.. terima kasih

    • Cukai sebagai GST tetap tidak menghilangkan intent yang diinginkan pemerintah. Kalo Cnossen, mengisitlahkannya dengan “discremintaion in intent”. Ini yang membedakan dengan PPN atau PPn yang bersifal all covered.

  15. Perbedaan mendasar cukai dalam pengertian yang bersifat universal dengan cukai yang diterapkan di indonesia adalah secara universal cukai itu pigouvian tax, sin tax atau GST dan masing-masing negara menerapkan paham yang mereka yakini konsepnya. Konsep cukai di indonesia adalah sebagaimana amanat undang-undang cukai dalam pasal 2 ayat (1) dimana barang kena cukai memiliki 4 sifat atau karakteristik dasar : konsumsi perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi (sejalan dengan konsep pajak eksternalitas dan pigouvian tax), berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup (sejalan dengan konsep sin tax) serta karakteristik ke 4 yaitu dikenakan dalam rangka pembebanan demi keadilan dan keseimbangan (Konsep GST). Jadi sebenarnya sistem cukai yang diterapkan diindonesia adalah sama dengan konsep secara universal namun tidak semua cukai yang dikenakan di luar bisa diterapkan di indonesia misalnya cukai atas penggunaan jalan raya di amerika karena cukai atas jasa belum diakomodir

  16. Dari video diatas, menurut pendapat saya sistem cukai secara universal sebenarnya hampir sama dengan sistem cukai kita yang telah diatur sesuai dengan UU 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU no.11 tahun 1995 tentang cukai pada pasal 2, terhadap konsep GST ataupun earmarking dapat dikembangkan dan dikaji lebih lanjut dengan merujuk pasal 2 ayat 1c,.. Terima kasih

  17. Termakasih pak atas penjelasannya, Sebenarnya konsep cukai secara universal dengan konsep cukai di Indonesia saling bersinggungan yang telah tertuang dalam pasal 2 ayat 1 UU cukai, Barang-barang dapat dikenakan cukai jika mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut a. konsumsinya perlu diawasi b. peredarannya perlu diawasi c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup (pigouvian-tax), atau d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan demi keadilan dan keseimbangan (pigouvian-tax) Jika menilik lagi karakteristik barang yang dapat dikenakan cukai, maka akan banyak ekstensifikasi BKC yang dapat dilakukan pemerintah, yang selama ini BKC di Indonesia hanya terdiri etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau, bisa diekstensifikasi ke Kendaraan Bermotor yanng juga kena cukai seperti di Thailand dan Filipina, yang menurut saya kendaraan bermotor juga konsumsinya perlu dikendalikan, dan jika semakin banyak dikonsumsi akan memiliki dampak negatif ke lingkungan, yang nantinya dari ekstensifikasi BKC ini maka penerimaan negara pun akan lebih optimal juga.

  18. Terima kasih Pak atas materinya, membuka cakrawala kita terhadap cukai. Ternyata kalo kita jeli, sebenarnya banyak sekali barang yang bisa dikenakan cukai, dilihat dari karakteristik cukai baik di Indonesia maupun secara universal.

  19. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. jadi menambah pengetahuan saya tentang dasar cukai. menurut saya konsep dasar cukai di indonesia walaupun terdapat perbedaan namun masih sejalan dengan konsep cukai universal.

  20. Terima kasih pak atas materinya, memberikan pengetahuan yang baru, tadi saya mendengar tentang plastik, mudah-mudahan cukai atas kantong plastik bisa segera diberlakukan…

  21. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2007, Sifat atau karakteristik Barang Kena Cukai: 1. Konsumsinya perlu dikendalikan; 2. Peredarannya perlu diawasi; 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau 4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Menurut pemahaman saya berdasarkan uraian diatas, sistem dan filosofi cukai universal sudah diadopsi di UU cukai indonesia. Berdasarkan uraian di atas, seharusnya jumlah BKC di Indonesia sudah bertambah banyak dikarenakan empat karakteristik tersebut merupakan suatu pilihan dan bukan satu kesatuan yang harus terpenuhi keempatnya. Apabila satu karakteristik saja terpenuhi suatu barang telah dapat dikategorikan sebagai BKC. Saat ini masih banyak yang menganggap BKC harus memenuhi keempat karakteristik tersebut, hal ini juga merupakan salah satu penghambat mengapa jumlah BKC di Indonesia tidak bertambah, Jika di luar negeri pemerintah bisa lebih leluasa dalam menentukan BKC sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahnya berbeda dengan di Indonesia yang untuk memunculkan satu jenis BKC baru harus melibatkan banyak pihak sehingga banyak tahapan yang harus dilalui dan waktu yang lama. Sebagai contoh, untuk cukai atas kemasan kantong plastik yang jelas-jelas sudah ada rencana penerimaannya di APBN sekitar 500M, sampai saat ini aturan tentang cukai atas kantong plastik tidak kunjung dikeluarkan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam…

  22. Terima kasih pak… jadi nambah wawasan tentang filosofi cukai, tapi tidak mudah untuk menambah obyek cukai baru, diperlukan kesadaran dari masyarakat dan pembuat regulasi di pemerintahan, sehingga obyek cukai juga bisa merambah barang yang bernilai tinggi yang bukan kebutuhan essensial yang bisa mencakup karakteristik yang ke 4 yaitu pengenaannya dalam rangka keadilan dan keseimbangan.

  23. terima kasih atas penjabaran materi filosofi cukai… dibanding negara lain, ternyata obyek cukai di Indonesia masih termasuk sedikit. Dgn adanya filosofi cukai ini masih ada kemungkinan besar untuk menambah obyek cukai. yg saya cermati untuk bisa meniru negara lain, awalnya kita harus mempelajari negara itu, kalau bisa selengkap mungkin..kenapa obyek cukai di negara lain bisa lebih banyak drpd Indonesia, baik aspek hukum, maupun karakter sifat bangsa tersebut. Sehingga kalaupun nanti akan menambah obyek..kajiannya sudah banyak dan sudah teruji. Semoga kedepan cukai dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi negara yg lebih besar dan lebih banyak obyek cukai yg bisa didayagunakan . Terima Kasih

  24. Terimakasih atas materinya pak… sedikit banyak menambah wacana bagi saya tentang cukai. dengan melihat karakteristik cukai memang banyak barang/objek yang bisa dikenakan cukai di Indonesia. Tp kalau tidak selektif dalam menetukan objek cukai di Indonesia akan berdampak kepada kerawanan sosial.

  25. Terima kasih, dapat bahan pembelajaran tentang cukai. Dari tutorial, diperoleh informasi bahwa ditinjau dari alasan atau motivasi pemungutan cukai, secara umum praktek pungutan cukai di berbagai negara dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar: 1) cukai dipungut sebagai Sin Tax (pajak dosa), artinya pungutan pajak yang mengkompensasi tindakan konsumtif atas suatu obyek yang dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku. 2) cukai sebagai pigouvian tax, artinya pungutan pajak yang dibebankan atas suatu tindakan konsumtif yang mengakibatkan eksternalitas negatif bagi kegiatan ekonomi lainnya. 3) cukai sebagai consumption tax, yang lebih pada tujuan dasar penerimaan negara.

  26. Diperhatikan, di Indonesia mengadopsi Teori pungutan cukai modern yang memandang cukai sebagai consumption tax, pertama kali muncul dalam buku Adam Smith yang terkenal, “The Wealth of Nations”.Bila melihat cukai berdasarkan prinsip dasar yang bersifat universal, pungutan cukai hanya dipungut terhadap barang-barang tertentu sesuai dengan maksud-maksud yang diinginkan otoritas pemerintah. Salah satu “intention” yang juga bersifat universal adalah untuk membatasi barang-barang yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

  27. Pungutan cukai dapat digunakan sebagai alat atau instrumen fiskal yang akan membebani pihak-pihak yang menggunakan suatu produk yang berpotensi menimbulkan dampak negatif (kompensasi atas eksternalitas negatif). Saat ini ketiga BKC (etil alkohol, MMEA dan hasil tembakau) yang menjadi pilihan Pemerintah Indonesia untuk dikenakan cukai, juga memiliki karakteristik yang dapat menimbulkan dampak negatif. Etil alkohol dan MMEA memiliki dampak negatif terhadap kesehatan individu dan juga dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hasil tembakau memiliki dampak negatif terhadap kesehatan individu dan juga kesehatan masyarakat secara luas. Di negara lain selain karena pertimbangan alasan kesehatan, alasan lingkungan hidup dan menjaga ketersediaan sumber daya alam juga menjadi intention tersendiri dalam menerapkan pungutan cukai.

  28. Terima kasih atas penjelasannya, pak. Menilik konsep cukai di Indonesia, sepertinya sedikit banyak beririsan dengan konsep cukai yang di terapkan oleh negara-negara lain secara universal, hanya saja konsep dasar cukai di Indonesia kalau menilik pada pengertian sebagaimana dijelaskan dalam psl 1UU Nomor 39 Tahun 2007 “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai” , maka hakikatnya bersifat obyektif (kepada obyeknya) bukan subyektif (kepada si pemakai), dan menurut pendapat saya malah lebih menyeluruh. Cukai dipungut sbg pajak dosa (sin tax), jika rokok bagi sebagian orang adalah sesuatu yang haram, maka pengenaan cukai atas HT dapat dikategorikn sebagai sin tax. Tindakan mengkonsumsi rokok yang menimbulkan eksternalitas negatif seperti mengganggu kesehatan, menyebabkan kanker dll, menyebabkan pemerintah harus menyisihkan melalui DBHCHT untuk penanggulangan efek samping bagi kesehatan, juga dapat dikategorikan sebagai pigouvian tax.

  29. Setuju dengan rekan-rekan di atas, di Indonesia sepertinya obyek cukai sangat sedikit. Memang tidak mudah bagi pemerintah untuk menetapkan obyek cukai sekalipun sudah memenuhi salah satu karakteristik. Terlalu banyak dan panjang yang harus dipertimbangkan. Bagi kita orang awam rasanya sudah ada beberapa barang yang bisa dijadikan “kandidat” untuk ekstensifikasi Cukai. Dan malah mungkin harus segera. Seperti plastik misalnya. Betapa aneka kemasan makanan dan minuman yang terbuat dari plastik sangat mengotori lingkungan kita, di got, sungai, bahkan di laut juga. Permasalahan plastik dari hulu ke hilir memang sangat kompleks. tetpi terkesan penanganan regulasi plastik agak terlambat.

  30. mantap pak terima kasih atas materinya…smg bea cukai indonesia menemukan obyek cukai baru lagi…agar dpt meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat indonesia secara adil dan merata..

  31. Terima kasih pak atas informasinya. Menurut pendapat saya tidak terdapat perbedaan dalam konteks ini semua karakteristik yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) sudah termasuk ke dalam Filosofi Cukai secara universal. Begitupun dengan karakteristik pada pasal 2 ayat (1) huruf d yaitu Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan juga sudah termasuk dalam Filosofi Cukai Goods and Services tax. Namun yang menjadi persoalan adalah belum bisanya Filosofi Cukai Universal diterapkan secara keseluruhan di Indonesia dikarenakan masih banyak kepentingan kepentingan yang berbenturan sehingga Filosofi Cukai yang dianut di Indonesia baru dapat diterapkan sebagian dari Filosofi Cukai Unniversal.

  32. menurut saya berdasarkan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2007, Sifat atau karakteristik Barang Kena Cukai: 1. Konsumsinya perlu dikendalikan; 2. Peredarannya perlu diawasi; 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau 4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. namun jg barang yang kena cukai hrs di produksi secara terbatas bukan hanya menaikkan pajak cukai setiap tahunnya kl produksi barang cukainya setiap tahun malah meningkat akhirnya menjadi obyek penerimaan negara.

  33. bahwa secara umum sistem cukai yang diterapkan di Negara Indonesia dengan sistem cukai secara universal adalah sama, dimana di Negara Indonesia penetapan sifat atau karakteristik barang kena cukai berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 (UU Cukai) diterapkan secara opsional atau pilihan dari 4 sifat atau karakteristik mencakup (1)konsumsinya perlu dikendalikan, (2)peredarannya perlu diawasi, (3)pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau (4)pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Bahwa dari ketiga sifat/karakteristik yaitu (1), (2) dan (3) saling berkorelasi, sedangkan untuk karakteristik yang ke (4) saat ini belum ada yang dikenakan cukainya karena beririsan dengan karakteristik PPnBM yang dapat menimbulkan pungutan pajak berganda. Sedangkan secara universal dikenakan karena barang-barang yang tidak dikehendaki atau berdampak merusak pada masyarakat (pajak dosa/sin tax), untuk mengoreksi dampak dari suatu eksternalitas negatif (seperti kerusakan lingkungan) lazim (pigovian tax), untuk kompensasi tingkat kenyaman/kenikmatan yang diterima (Goods and Services Tax/ GST). Bahwa yang diterapkan di universal tidak semuanya dapat diterapkan di Indonesia karena salah satunya berpotensi memberi sinyal negatif pada investor dan akan menurunkan daya saing industri di Indonesia terhadap negara lain.

  34. Terimakasih Pak atas penjelasan tentang filosofi cukai, ternyata banyak objek yang seharusnya bisa dimasukkan kedalam objek cukai.

  35. Terimakasih pak atas penjelasanya, Kalau untuk objek Cukai Menurut karkteristiknya salah satunya adalah Yang berdampak negatif bagi SDM dan Lingkungan, padahal ada beberapa objek cukai yang berdampak pada kerusakan lingkungan seperti AC, Plastik sehingga bisa di jadikan objek Cukai..terimakasih

  36. Sistem cukai secara universal hanya untuk membatasi peredaran, membatasi pemakaian, dan barang-barang yang berdampak negatif terhadap lingkungan saja. Sementara sistem cukai di Indonesia lebih komplek, karena selain ketiga hal di atas, juga mempertimbangkan asas pembebanan dan keadilan atau hampir sama dengan Pajak Barang Merah.

  37. Terima kasih Pak atas pengetahuan terkait cukai yang ada di Indonesia. Namun menurut pengamatan saya, objek cukai yang ada di Indonesia masih terbatas pada MMEA, HT, dan EA yang mana objek tersebut ditetapkan sejak diberlakukan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007. Indonesia merupakan salah satu negara dengan objek cukai paling sedikit di dunia, hal ini dikarenakan sistem cukai di Indonesia penerapannya hanya untuk mengatur atau membatasi peredaran objek cukai itu sendiri.

  38. Penjelasan yang jelas dr bapak dan membuka cakrawala terutama bg saya yg awam ttg cukai. Ijin sharing pendapat, bahwa dari 4 karateristik brg terkena cukai dpt disimpulkan bahwa dengan penerapan cukai diharapkan peredaran, konsumsi dan dampak negatif dapat dikendalikan sekaligus mampu mewujudkan keadilan dan keseimbangan, baik terhadap produsen maupun bagi konsumen cukai dan terutama masyarakat pd umumnya. Sehingga 4 karateristik bkc harusnya dipandang menjadi satu kesatuan karakter. Hal ini penting agar batasan barang-barang yg dikenakan cukai menjadi jelas dan tidak bias. Hal lain yg sy masih agak awam bpk, terkait aturan cukai yg terkesan masih fokus pada industri cukai sendiri misalnya produsen, penjual maupun pengecer, dimana dgn penerapan aturan dan beban cukai yg ada dpt menjadi alat pemerintah yg diharapkan efektif mengendalikan produksi maupun peredarannya, dgn harapan dpt mengurangi potensi dampak negatifnya. Namun msh terasa kurang langsung efeknya bagi konsumen cukai dan masyarakat yg bukan penikmat cukai namun potensial terkena dampaknya. Seperti misalnya, belum tegas aturan batasan konsumsi cukai, baik dari segi umur, frekuensi penggunaan dan pemanfaatan dana cukai untuk fasilitas umum yg memiliki kaitan langsung seperti ruang khusus merokok. Batasan konsumsi cukai lebih bersifat anjuran atau ajakan yg biasa terpampang pd kemasan atau iklan2 barang cukai tsb. Demikian, mohon koreksi bapak.

  39. Terima kasih atas ilmunya pak, Menurut saya konsep filosofi cukai universal dan filosofi cukai yang ada di Indonesia sedikit berbeda, bahwasanya konsep yang diterapkan pada konsep filosofi cukai universal tidak semuanya dapat diterapkan di Indonesia karena salah satunya berpotensi memberi sinyal negatif pada investor dan akan menurunkan daya saing industri di Indonesia terhadap negara lain.

  40. Sistem cukai secara universal hanya untuk membatasi peredaran, membatasi pemakaian, dan barang-barang yang berdampak negatif terhadap lingkungan (selective coverage). Sementara sistem cukai di Indonesia, selain menjalankan fungsi sebagaiman tersebut tadi juga dijalankan sebagai fungsi budgetair. hal ini terlihat sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Pengajar bahwa instrumen cukai menempati porsi 9-10 % dari total penerimaan negara dalam APBN. jumlah tersebut merupakan jumlah yang signifikan dalam menunjang penerimaan negara

  41. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Sebenarnya kalau kita sama-sama cermati masih banyak di Indonesia yang dapat dimasukkan dalam kategori obyek cukai. Seperti halnya yang telah Bapak sampaikan bahwa sistem cukai secara universal hanya membatasi peredaran, membatasi penggunaannya, dan barang-barang yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Namun sistem cukai di Indonesia, juga menjalankan fungsi sebagaimana asas pembebanan dan keadilan atau hampir sama atas barang cukai tersebut. Hal ini untuk membatasi penggunaan dan peredaran barang-barang dimaksud yang akan berdampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus menjadi salah satu obyek yang memberikan kontribusi penerimaan negara.

  42. Terima Kasih atas kesedian nya buat video ini Pak Surono dan Tim Uda di batasi aja masik banyak yg mabok apalagi ga dibatasi dan di awasi ya?

  43. Perbedaan mendasar sistem cukai secara universal dengan sistem cukai yang diterapkan di Indonesia yaitu Cukai dikenakan dalam rangka pembebanan demi keadilan dan keseimbangan dimana cukai dapat dipungut atau dikenakan terhadap barang yang mempunyai nilai tinggi namun bukan merupakan barang essensial atau dapat dikatakan pajak untuk barang mewah (luxury tax).

  44. Dari filosofi cukai saya belajar bahwa di berbagai negara di dunia cukai dapat dikenakan terhadap barang yang: berdampak negatif bagi penggunanya (sin tax), berdampak negatif bagi lingkungan (pigovian tax), menimbulkan kenyaman atau kenikmatan bagi penggunanya (Goods and Services Tax/GST). Di Indonesia, cukai dikenakan terhadap barang yang: – konsumsinya perlu dikendalikan, – peredarannya perlu diawasi – pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau – pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan Apa yang diatur oleh undang-undang cukai pada dasarnya selaras dengan filosofi cukai yang dianut oleh banyak negara, tetapi kenapa objek cukai di Indonesia dan berbagai negara bisa berbeda?

  45. setelah menyimak video yang dipaparkan, pada dasarnya, filosofi pungutan cukai di indonesia sudah sejalan dengan konsep pungutan cukai secara universal dan penambahan objek cukai amat sangat terbuka lebar dimungkinkan, namun pertanyaannya, apakah penambahan objek cukai dapat diterima oleh masyarakat, dan apakah penambahan objek cukai tersebut bisa berdampak negatif secara langsung serta masif terhadap industri dan atau kegiatan ekonomi lainnya

  46. Terima kasih atas video pembelajarannya. Dari pemaparan di video dapat saya pahami bahwa konsep cukai secarai universal yang merupakan: 1. Sin Tax 2. Pigovian Tax 3. Goods and Service Tax konsep tersebut sudah sejalan dengan konsep karakteristik Barang Kena Cukai Menurut Undang undang Cukai di Indonesia, perbedaan nya adalah bahwa di indonesia dapat mengenakan cukai untuk barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan untuk barang yang bernilai tinggi namun bukan barang essensial ataudapat dikatakan cukai dapat dikenakan untuk barang mewah (luxury Tax).

  47. Materi yang disampaikan dalam video ini sangat berguna bagi saya yang masih awam seputar cukai dan pemateri menyampaikan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Terima kasih

  48. terima kasih atas materi yang telah disampaikan, sangat membantu pemahaman saya atas cukai. menurut saya penerapan sistem cukai di Indonesia sudah sejalan dengan sistem cukai secara universal akan tetapi objek cukai yang hanya berupa barang masih kurang di Indonesia, dimana objek cukai di Indonesia masih sebatas 3 jenis yaitu HT, MMEA, dan EA, seharusnya dengan UU Cukai sekarang sangat bisa dilakukan pengembangan dengan menambah objek cukainya, walaupun memang proses penambahan objek cukai saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor. Apabila dengan adanya penambahan-penambahan objek cukai di masa mendatang tidak pula menutup kemungkinan untuk menambah objek cukai dalam bentuk jasa dengan mengamandemen UU Cukai saat ini khususnya Pasal 2.

  49. Sangat Bermanfaat Ulasan materi yang disampaikan dalam vidio ini. Karena tidak semua pegawai Bea dan Cukai berkesempatan tugas di kantor yang menangani cukai. Tapi sudah seharusnya sebagai seorang pegawai Bea Cukai memahami Filosofi Cukai. Perbedaan sistem cukai secara universal dengan sistem cukai yang diterapkan di Indonesia adalah diindonesia Pengenaan Cukainya terpaku hanya pada barang yang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yg ditetapkan dalam undang undang cukai sesuai Pasal 2, sedangkan di negara lain Obyek Cukai bukan hanya Fisik barang, bisa juga Jasa. sehingga untuk menambah obyek cukai selain barang sebagaimana dimaksud pasal 2 UU Cukai, harus merubah Obyek Cukai pada UU Cukai.

  50. menurut pendapat kami, untuk di Indonesia pengenaan cukai masih didominasi tujuan penerimaan negara. dibuktikan dari tahun ke tahun kenaikan tarif cukai hasil tembakau mengalami kenaikan. namun tetap mengikuti panduan road map pengendalian produk hasil tembakau

  51. materi filosofi cukai ini memberikan informasi baru bagi saya tentang cukai sebagai sin tax, pajak eksternalitas (pigovian tax), dan sebagai pajak kenikmatan (GST tax). karakteristik cukai yg membedakan dengan PPN yaitu selektif, diskriminatif, dan terikat fisik barang. 4 karakteristik cukai menurut UU Cukai tidak berbeda dg konsep2 diatas. 4karakteristik tersebut merupakan pilihan, bukan kesatuan syarat sebagai objek cukai, disinilah, di Indonesia sebenarnya masih terbuka lebar jika akan menambah objek cukai. seperti yg sedang berlangsung saat ini, yaitu penambahan objek cukai plastik.

  52. Terima kasih pak atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat. Smoga Bapak selalu sehat dan dalam Lindungan Nya.. Bahwa pandangan kurang tepat tentang cukai merupakan instrumen pajak yang hanya untuk “mengatur” memang benar, karena salah satu karakteristik dasar cukai di Indonesia yaitu adanya pembebanan demi keadilan dan keseimbangan. Cukai bisa dikenakan terhadap objek pajak yang punya nilai tinggi tetapi bukan barang yang bersifat esensial (Luxury tax) Namun, karakteristik ini telah diwakilkan oleh PPnBM, jadi karakteristik ini seolah olah menjadi gugur. Oleh karena itu karakteristik dasar cukai di Indonesia bisa dikatakan sama dengan cukai secara universal yaitu Sin Tax, Pigouvian tax dan GST. Dan target cukai semakin tahun semakin besar yang DJBC selalu dapat melampaui dari target itu (MMEA, EA, HT). Seharusnya target cukai semakin kesini semakin turun/kecil karena harusnya negara mampu untuk menekan hal2 yang berdampak negatif terhadap masyarakat maupun yang perlu diawasi peredarannya sesuai dengan filosofi cukai. 🙂

  53. Bagaimana untuk menanggapi pendapat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada nilai/materi yang didapat dari pengenaan cukai? bagaimana pendapat instansi kita. dan apakah sebaiknya sinkronisasi diperlukan untuk perda yang juga mengatur mengenai cukai dan peredarannya? terimakasih

  54. Masih belum tahu tentang cukai terhadap semen terkait contoh pigouvian tax. Untuk plastik mungkin jelas efeknya ke pencemaran lingkungan salah satunya karena susah didaur ulang / dimusnahkan. Kalau semen efek negatifnya apakah?

  55. Yang membedakan sistem cukai yang ada di Indonesia dengan sistem cukai yang berlaku universal adalah pada penerapan karakteristik BKC terakhir, yaitu pembebanannya untuk keadilan dan keseimbangan. Yang berlaku universal tidak mencakup karakteristik tersebut. Karakteristik inilah yang membuat Indonesia dapat menetapkan BKC untuk luxury goods. Penerapan ini memang beririsan dengan PPnBM, namun jika BKC tersebut sudah dikenakan PPnBM karena dianggap mewah maka BKC tersebut tidak bisa dikenakan cukai dengan alasan dianggap mewah juga.

  56. Terimakasih atas video pembelajarannya Bapak, ini memberikan tambahan ilmu bagi kami bagaimana konsep cukai secara universal dan proses penerapannya di negara lain. Semoga kedepannya nanti Indonesia bisa melakukan ekstensifikasi cukai tidak hanya terbatas di fisik barang namun juga ke jasa seperti yang diterapkan di negara lain, terutamanya terhadap hal-hal yang berkaitan dan berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan hidup.

  57. Terimakasih atas video pemaparan Pak… Sesuai karakteristik Cukai, ternyata banyak barang yang bisa dipungut cukainya selain EA, MMEA, dan HT

  58. Terima kasih Pak Surono atas materi yang disampaikan. Apabila melihat UU Cukai saat ini, jelas bahwa cukai hanya dapat dikenakan hanya terhadap barang yang memiliki salah satu dari 4 sifat atau karakteristik sesuai UU Cukai. Sudah saatnya regulasi cukai kedepan harus memperlebar pengenaan objek cukai, misalnya berupa jasa, tentunya apabila ada kesempatan untuk merubah UU Cukai. Atau mungkin saja UU Cukai kedepan menambah opsi sifat/karakteristik lain diluar dari 4 karakteristik yang ada sekarang. Tentunya penambahan opsi sifat/karakteristik tersebut harus merupakan suatu sifat/karakteristik yang benar-benar baru, dan juga dapat membantu penambahan jenis barang kena cukai kedepan serta merubah perspektif masyarakat akan pungutan cukai itu sendiri.

Leave a Message