Setup Menus in Admin Panel

Benchmarking Cukai

Cukai pada dasarnya dapat dipungut dengan berbagai karakteristik. Dapat sebagai Sin Tax, Pigouvian Tax atau Goods and Services Tax (GST). Praktik di Indonesia, berdasarkan UU Cukai, cukai dipungut pada barang dengan karakteristik tertentu. Sedangkan di negara lain, cukai dipungut tidak hanya pada barang. Pada video berikut, Surono (Widyaiswara Madya Pusdiklat Bea dan Cukai) akan menyampaikan Benchmarking Cukai di negara lain sebagai pembanding penerapan cukai di Indonesia.

Seri Prinsip Dasar Cukai:

  1. Filosofi Cukai
  2. Benchmarking Cukai

Bagaimana peluang penerapan cukai di Indonesia di masa depan setelah melihat penerapan cukai di negara lain? Tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar di bawah.

Rating: 4.9/5. From 28 votes.
Please wait...

Views : 0

55 responses on "Benchmarking Cukai"

  1. Cukai harus segera ditambah di indonesia pak

  2. Cukai sangat bergantung pada konsumen BKC nya, beruntung Indonesia memiliki jumlah penduduk yg sangat besar dan demografi usia konsumen BKC (hasil tembakau) yg juga tinggi. Hal tersebut menjadi jaminan keberhasilan pemungutan cukai, penerimaan cukai di Indonesia apabila dibarengi dengan upaya pengawasan akan BKC ilegal sehingga tercipta mrkanisme pasar yg fair terhadap penjualan BKC. Namun hal tersebut akan menjadi bumerang manakala pemerintah merasa cukup puas dengan capaian yg ada, ekstensifikasi cukai harus terus dilakukan dengan berpatokan pada praktek di negara asing. Tanda-tanda lambatnya ekstensifikasi cukai sudah terlihat dari 3 jenis BKC yg ada sejak UU Cukai tahun 1995, 23 tahun tanpa penambahan jenis BKC, terlepas dari pertimbangan urgensi dan perlunya prnambahan BKC tersebut, nyatanya masih banyak barang lain yg memenuhi 4 kriteria BKC sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Cukai.

    • Banyak faktor yang menyebabkan upaya ekstensifikasi objek cukai belum berjalan mulus. Kalo saya pribadi, mengidentifikasi pada 2 faktor utama: *pertama, kurang solidnya internal pemerintah dalam mewujudkan objek cukai baru (kepentingan masing-masing kementerian berbeda2 terutama berakaitan dengan fortopolio tugas masing2) *resistensi dari masyarakat, khususnya produsen yang akan terkena dampak beban cukai

      • Setuju Pak… PP BKC Plastik mandeg d DPR cukup lama.. Cukai Liquid, sampai detik ini di kantor sy, para pengusaha pabrik liquid masih resist, dan enggan membuka diri, memberitahukan bahwa mereka adalah produsen. Banyak ketakutan2 dan keengganan. Dari sisi kita juga serba sulit melakukan pendekatan, belum apa2 masa udah diancam sanksi, pidana, denda

  3. Ekstensifikasi cukai dengan mempertimbangkan amanat pasal 2 ayat (1) perlu segera diwujudkan. Salah satunya yg telah disetujui adalah cukai atas vape. Namun untuk jasa masih belum memungkinkan karena kriteria pasal 2 masih terait barang

    • Pengenaan cukai terhadap vape, adalah bentuk intensifikasi bukan ekstensifikasi. Koridornya masih dalam objek hasil tembakau, yaitu mengintensifkan lebih detail lagi mengenai pengertian “hasil produksi tembaku lainnya (HPTL)”

  4. ke depan sangat memungkinkan di Indonesia untuk menambah obyek cukai (BKC), terlebih dengan pertimbangan kondisi keuangan negara kita.

  5. Peluang penerapan cukai di Indonesia di masa depan masih dimungkinkan untuk dilakukan terhadap barang kena cukai selain sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Peluang tersebut diamanatkan pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cuka yaitu Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun Peluang penerapan cukai di Indonesia masih terikat terhadap Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan untuk dapat menerapkan cukai terhadap objek cukai selain barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) UU Cukai maka regulasinya harus diamandemen.

  6. Jika kita mengikuti perkembangan penerapan cukai yang ada di negara lain kita akan kesulitan dengan sistem yang diterapkan tersebut dikarenakan negara kita berbeda dengan negara2 tersebut (Negara maju). Ada baiknya kita lebih selektif dalam memilih penerapan cukai yang ada di negara2 lain yang sesuai dengan keadaan negara kita saat ini. Saya lebih setuju Indonesia mengikuti penerapan cukai yang ada di negara Tailand yang dimana cukai dipungut terhadap petroleum dan juga terhadap Non-Alcoholic Beverages (Semacam minuman berzoda/soft drink) yang saat ini lebih banyak beredar di Indonesia dan jika system cukai di Indonesia berkembang barulah kita bisa mengembangkan lagi penerapan cukai yang ada di negara lain dan tetap harus lebih selektif dalam memilih penerapan cukai tersebut.

  7. Menurut saya peluang penerapan cukai di Indonesia pada masa depan sudah dimulai. Hal ini ditandai dengan rencana (bahkan sudah ditargetkan cukainya) pengenaan cukai pada plastik. Hal ini tentu merupakan suatu kemajuan bagi Indonesia,mengingat kita saat ini hanya ada 3 jenis objek cukai,Pengenaan cukai pada plastik tentu masih dalam koridor UU cukai.

  8. Peluang menambah objek barang kena cukai di Indonesia pada masa depan sangat besar. Masih banyak objek cukai yang sudah dikenakan di negara lain tetapi di Indonesia belum kena cukai. Sebagai contoh: plastik, freon. Objek barang tersebut yang sudah memenuhi sifat dan karakteristik cukai sesuai UU Cukai. Apalagi Indonesia saat ini dan di masa depan membutuhkan banyak sumber penambahan/penerimaan kas negara untuk kelanjutan pembangunan (mengejar ketertinggalan dengan negara maju) yang salah satunya dengan cara penambahan jenis objek pajak termasuk objek barang kena cukai. Pengenaan cukai terhadap barang tersebut diatas juga untuk mengendalikan konsumsinya di masyarakat

  9. Peluang penerapan cukai di Indonesia di masa depan khususnya dalam hal ekstensifikasi memang masih sangat terbuka lebar, namun tidak serta merta dapat langsung mengadopsi jenis BKC yang telah diterapkan di negara lain. Hal ini karena terdapat perbedaan baik dalam budaya maupun kondisi lain antara satu negara dengan negara lain. Sependapat dengan Pak Ambakaraeng, ekstensifikasi harus dilaksanakan dengan sangat selektif dengan memperhatikan dampak yang dapat terjadi. Misal pada rencana pengenaan cukai plastik yang hingga kini (sepengetahuan saya) belum dapat dijalankan secara efektif. Perlu pertimbangan selain hanya mengacu pada karakteristik BKC maupun calon BKC, namun juga prosedur pengawasan dan dampak secara umum terhadap masyarakat.

  10. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan tax ratio, maka perlu tambahan penerimaan dari sektor cukai. Penerimaan dari ketiga jenis BKC yang ada sudah tidak dapat lagi diandalkan jika melihat tekanan-tekanan dari para pegiat anti tembakau yang terus menuntut penurunan produksi hasil tembakau. Langkah yang harus segera ditempuh adalah dengan penambahan objek cukai. Peluang ekstensifikasi BKC saat ini sangatlah besar. Banyak dukungan dan kajian dari para akademisi/LSM untuk menambah BKC. Selain itu kesadaran masyarakat akan kesehatan, kepedulian lingkungan, dan kesadaran akan keadilan masyarakat yang semakin meningkat juga menambah peluang ekstensifikasi BKC.

  11. Apabila melihat penerapan cukai di negara lain, terutama negara tetangga. maka sangat besar kemungkinan peluang Indonesia untuk menambah obyek cukai. karena fungsi cukai bukan hanya mengatur tetapi juga sebagai salah satu kemponen penerimaan negara sehingga sangat diperlukan.

  12. setuju dengan perlunya ditambah obyek cukai mengingat benchmarking dengan negara tetangga kita yang diketahui sangat banyak obyek cukai nya , namun perlu kita pikirkan bahwa cukai di indonesia merupakan tulang punggung APBN, sehingga perlu dipikirkan masak masak terkait ekstensifikasi cukai, mengingat obyek cukai yg sekarang ada di indonesia hanya terpaku pada pada pasal 2 ayat 1a,b,dan c dimana penerimaan terhadap obyek cukai ht , ea dan mmea sudah mulai menurun, sehingga perlu di kaji obyek cukai yg lain,

  13. Menurut saya peluang negara kita menambah ekstensifikasi cukai cukup terbuka melihat bagaimana negara2 lain begitu beragam objek cukainya dibanding dengan kita yang hanya memiliki 3 objek cukai. Rencana pemerintah menambah plastik menjadi objek cukai harusnya segera direalisasikan karena plastik memiliki dampak negatif bagi lingkungan (termasuk dalam karakteristik cukai). Mudah-mudahan ke depan Pemerintah juga akan menambah objek cukai lainnya, seperti minuman bersoda dan lainnya.

  14. Peluang (opportunity) untuk ekstensifikasi penerapan cukai tentunya masih terbuka lebar mengingat jenis BKC yang ada saat ini masih sedikit. Apalagi secara payung hukum, tidak ada yang membatasi BKC adalah terbatas hanya yang ada saat ini saja. Namun yang perlu lebih menjadi perhatian adalah menimbang kekuatan (strength), apakah dengan yang ada saat ini sudah optimal? Bagaimana benchmarking bukan hanya dari sisi jenis barang kena cukai, tapi juga proses/metode pengawasan yang dilakukan seperti apa. Selain itu juga perlu diidentifikasi pula kelemahan (weaknesess) praktik yang saat ini berjalan dan ancaman (threats) apabila kita menambah lagi objek BKC.

  15. dari hasil perbandingan tadi memang sangat dimungkinkan dan sangat banyak objek cukai yang dapat dikenakan cukai di negara Indonesia ini, akan tetapi seperti yang Bapak Surono sampaikan, perlu dilakukan amandemen terhadap pasal 2 UU Cukai, dan tentunya edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat menjadi tugas berat bagi DJBC dalam hal ini sehingga tidak menimbulkan polemik dan membebani rakyat.

  16. Selama ini sumber penerimaan cukai kita lebih mengandalkan dari industri hasil tembakau daripada cukai dr jenis bkc lainnya, dari 155,40T target cukai 2018, 148,23T berasal dari cukai hasil tembakau. Hampir setiap tahun kenaikan target penerimaan cukai direalisasikan dg cara menaikan tarif cukai hasil tembakau, saya rasa sebagai sumber penerimaan cukai kita tdk dapat terus menerus mengandalkan insdustri hasil tembakau, jika itu yg dilakukan tentu hal tersebut tidak sejalan dengan road map IHT yang orientasi akhirnya adalah aspek kesehatan masyarakat. Dan mau tidak mau kita harus memcari sumber penerimaan cukai lainnya, dg melakukan ekstensifikasi objek cukai, salah satu yang sangat memungkinkan adalah dari sektor jasa.

  17. selama ini negara Indonesia baru mengenakan cukai terhadap 2 jenis BKC yaitu MMEA dan HT. sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara lain. seharusnya Indonesia dapat menambah BKC dengan melihat best practice dari negara lain. dengan mengikuti perkembangan jaman, saat ini banyak obyek yang dapat ditambahkan menjadi produk BKC melalui ekstensifikasi cukai. sudah banyak kajian dilakukan dalam upaya ekstensifikasi cukai tinggal menunggu kebijakan pemerintah dalam menggoalkan wacana-wacana yang sudah ada. dengan ekstensifikasi cukai tentunya akan menambah perimaan negara. adapaun contoh BKC yang dapat ditambahkan menjadi obyek BKC diantaranya yaitu produk plastik, vape dan BBM.

  18. Terhadap peluang penerapan cukai di Indonesia di masa depan menurut pendapat saya harus segera dikaji regulasinya contoh amandemen uu 39 tentang cukai pasal 2 , karena dengan teknologi yg sangat dinamis terhadap potensi penerimaan cukai dari HPTL tidak dapat dihindarkan seperti TIS kemasan BOX, Vape, IQOS dst sudah mulai diperjual belikan secara online

  19. Peluang penerapan cukai di masa depan disertai dengan ekstensifikasi barang kena cukai terbuka sangat lebar, Perkembangan jaman dan teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk menggali lagi ekstensifikasi BKC, contoh jaman semakin digital, sekarang apa-apa sudah dilaporkan atau dilakukan secara digital, dan untuk nantinya penggunaan kertas semakin sedikit, mungkin kertas bisa dijadikan sebagai BKC mengingat kertas yang dikonsumsi terlalu banyak juga tidak baik untuk lingkungan. Jika memang akan dilakukan ekstensifikasi, ketetapan ekstensifikasian barang kena cukai juga harus mempertimbangkan dampak di masyarakatnya dan tak lupa bea cukai harus melakukan sosialisasi ke masyarakat luas tentang ekstensifikasi barang kena cukai agar masyarakat juga ikut mendukung kebijakan ekstensifikasi BKC dan tak terlalu tebebani.

  20. Terima kasih Pak atas materinya, Setelah melihat video ini, sangat mungkin kedepannya objek cukai di tambah di Indonesia. Apalagi dengan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

  21. Menutur saya terhadap peluang penerapan cukai di masa depan dinegara kita masih sangat mungkin untuk dikembang kan dan besar peluangnya. hal ini dapat dilaksanakan dengan menambah objek yang dapat dikenakan cukai. bukan hanya pada barang saja ( yang saat ini berlaku ) tetapi juga dapat dikenakan pada entitas lainnya. semua itu dapat terwujud jikalau pemerintah mau melaksanakannya dengan mengamandemen peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini. Semakin banyak objek yang dapat dikenakan cukai, semakin banyak pula penerimaan negara yang didapatkan, sesuai fungsi cukai sebagai alat Budgetair. terima kasih

  22. Menurut pemahaman saya berdasarkan berdasarkan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2007 tentang sifat atau karakteristik Barang Kena Cukai, seharusnya peluang penambahan jumlah BKC di Indonesia sangat dimungkinkan untuk ditambah dikarenakan empat karakteristik tersebut merupakan suatu pilihan dan bukan satu kesatuan yang harus terpenuhi keempatnya. Apabila satu karakteristik saja terpenuhi maka suatu barang telah dapat dikategorikan sebagai BKC. Saat ini masih banyak yang menganggap BKC harus memenuhi keempat karakteristik tersebut, hal ini juga merupakan salah satu penghambat mengapa jumlah BKC di Indonesia tidak bertambah, Jika di luar negeri pemerintah bisa lebih leluasa dalam menentukan BKC sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahnya berbeda dengan di Indonesia yang untuk memunculkan satu jenis BKC baru harus melibatkan banyak pihak sehingga banyak tahapan yang harus dilalui dan waktu yang lama. Sebagai contoh, untuk cukai atas kemasan kantong plastik yang jelas-jelas sudah ada rencana penerimaannya di APBN sekitar 500M, sampai saat ini aturan tentang cukai atas kantong plastik tidak kunjung dikeluarkan. Jika upaya ekstensifikasi cukai masih agak sulit dilakukan, setidaknya DJBC telah melakukan upaya berupa intensifikasi BKC HT, dimana Ekstrak dan Esens Tembakau, Tembakau Molasses, Tembakau HIrup dan Tembakau Kunyah telah diperlakukan sebagai BKC HT Jenis HPTL. . Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih.

  23. sangat dimungkinkan sekali untuk penambahan obyek cukai di masa datang, walaupun untuk penambahan obyek dari sektor jasa belum dimungkinkan karena di UU cukai belum ada, tetapi alternatif obyek cukai dari barang tertentu sangatlah banyak, terutama dari obyek sebagai pigouvian tax, ataupun barang-barang yang berdampak negatif terhadap lingkungan seperti plastik, deterjen, cairan kimia berbahaya.

  24. Menurut pendapat saya, peluang untuk ekstensifikasi cukai itu sangat terbuka lebar apabila dilihat dari beberapa faktor seperti jumlah penduduk di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak dengan karakterisitik sebagian besar penduduknya bersifat konsumtif. Sehingga tingkat konsumsi berbagai jenis barang ataupun jasa yang termasuk dalam karakteristik cukai pada saat ini akan sangat besar. Maka dari itu diperlukan suatu instrumen cukai yang digunakan untuk mengontrol kegiatan konsumtif tersebut. Namun persoalannya dalam UU No.39 Tahun 2007 dibatasi hanya dalam bentuk barang saja, sehingga diperlukan revisi atau amandemen UU Cukai kedepannya.

  25. kalau saya lebih tertarik cukai di kenakan pada bidang jasa atau komunikasi seperti pulsa atau tiket hiburan daripada cukai yang ada di Indonesia rokok dan MMEA krn berdampak pada kesehatan tidak hanya tujuan di kenakan cukai mengurangi melainkan perusahaan byk menambah kapasitas produksinya apalagi dengan adanya fasilitas cukai yg diberikan seperti penundaan pembayaran cukai.

  26. peluang ekstensifikasi cukai di Indonesia sangat dimungkinkan, mengingat karakteristik barang kena cukai sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 Undang-undang Cukai. Tidak perlu dulu merambah ke bidang “jasa”, tetapi masih sangat banyak barang yang menurut sifat dan karakternya perlu dikendalikan pengkonsumsiannya (karakteristik ke 1) , tidak hanya untuk keperluan kesehatan, tetapi bisa juga karena sumber daya yang terbatas , sebagai contoh kayu yang digunakan untuk bahan baku kertas, bagaimana kondisi hutan-hutan di Indonesia khususnya Kalimantan yang tergerus dengan sangat cepat tidak seimbang dengan daya tumbuh pohon-pohon tersebut. Atau mungkin quota internet yang tidak dipungkiri pemakaiannya cukup menimbulkan dampak negatif (karakteristis ke 2) bagi masyarakat khususnya anak-anak jika tidak diawasi dengan cermat.

  27. Terkait peluang penerapan cukai di Indonesia di masa depan menjadi tugas besar Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan kajian ekstensifikasi (perluasan) objek barang kena cukai dalam rangka meningkatkan penerimaan. Seperti diketahui bersama, pemerintah akan memberlakukan pengenaan cukai untuk rokok elektrik (vape) dengan tarif hingga 57 persen per 1 Juli 2018 mendatang dan diberi waktu kelonggaran yang diharapkan dapat diberlakukan efektif per 1 Oktober 2018 . Perluasan objek cukai terhadap rokok elektrik mengingat cairan (liquid) yang digunakan merupakan produk hasil tembakau yang berdampak bagi kesehatan masyarakat. Pada tahap awal pemberlakuan tersebut dimungkinkan pemerintah belum dapat mengetahui secara pasti berapa potensi penerimaan dari cukai rokok elektrik, nampaknya fokusnya adalah mengendalikan peredaran produk alternatif rokok batangan tersebut. Di negara lain, diketahui pungutan cukai atas objek cukai tidak hanya berlaku pada bahan baku, tapi juga bahan jadi, produk turunan, termasuk jasa. Kategori yang disusun juga jelas, serta langsung disertai barang yang menjadi objeknya. Beberapa kategori yang dipakai dalam menentukan objek cukai, yaitu: 1) alasan kesehatan, 2) pertimbangan moral, 3) untuk mendorong konsumsi yang jadi prioritas pemerintah, 4) barang yang mengganggu lingkungan hidup dengan perkecualian berupa barang yang dibutuhkan publik seperti semen, 5) keseimbangan dan keadilan yang langsung diterjemahkan sebagai barang mewah. Beberapa barang yang dimungkinkan mejadi calon pengenaan cukai di Indonesia (objek cukai baru) di antaranya: kantong plastik, minuman berpemanis dan emisi kendaraan bermotor. Untuk kantong plastik bahkan pada TA 2017 telah diberikan target penerimaan oleh pemerintah (Kementerian Keuangan) yang dalam pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) namun mengingat regulasinya belum jelas maka sampai dengan saat ini objek cukai baru ini belum dapat dilaksanakan pemungutannya.

  28. Pada sisi lain, sinergitas antara pemerintah dan DPR harus dikedepankan, karena sebaik apapun konsep atau kajian analisis terhadap upaya perluasan objek cukai (ekstensifikasi) yang diajukan oleh pemerintah namun tetap harus mendapat masukan, pertimbangan, kritik, dan evaluasi serta pada akhirnya persetujuan dari DPR. Mempertimbangkan hal tersebut, oleh karenanya anggota DPR yang membidangi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (sepertinya Komisi XI DPR) mungkin dapat melakukan studi banding ke beberapa negara yang memberlakukan pungutan cukai atas beberapa komoditi barang tertentu. Demikian juga kepada REKSAN (para pelaku usaha dibidang cukai) yang barang hasil produksinya berpotensi dikenakan perluasan objek cukai (ekstensifikasi cukai) diberikan pemahaman yang baik termasuk kepada masyarakat sebagai pemakai/pengguna dari produk tersebut. Dengan ini diharapkan kebijakan pemerintah terkait regulasi baru dibidang cukai dapat diterima dengan baik oleh semua pihak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

  29. Sangat dimungkinkan untuk dilakukan ekstensifikasi objek cukai dikarenakan banyaknya barang yang sebenarnya masuk dalam karakteristik cukai yang termasuk pada UU Cukai No 39 tahun 2007 Pasal 2 ayat (1). Telah banyak dilakukan penelitian dalam upaya ekstensifikasi cukai namun sampai saat belum menghasilkan obyek cukai baru guna menambah penerimaan negara secara optimal.

  30. Bahwa di Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Cukai menyatakan bahwa yang dikenakan cukai adalah “barang” sedangkan di negara lain dapat berupa barang atau jasa. Sebenarnya walaupun hanya dibatasi hanya terhadap “barang” yang dapat dikenakan cukai masih banyak “PR” besar di Negara Indonesia ini, karena dari 4 sifat/karakteristik yang diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Cukai masih membuka peluang untuk menambah BKC selain yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Cukai yang sejak tahun 1995 hanya ada 3 BKC di Negara Indonesia tanpa ada penambahan walaupun dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Cukai sudah diberikan amanat. Bahwa dampak resiko atas pengenaan cukai itu akan selalu ada, menurut saya ada beberapa resiko: 1. Melemahnya Investor 2. Melemahnya Pelaku Industri dalam negeri

  31. Peluang penerapan cukai di Indonesia setelah melihat penerapan cukai di negara lain adalah di Indonesia jauh sangat berpeluang untuk menambah objek cukainya apabila pengenaan cukai bukan hanya dikenakan terhadap barang saja tetapi juga terhadap jasa seperti dinegara lain. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri telah ditetapkan dalam Undang-undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dimana dijelaskan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terehadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, dimana yang dimaksud mempunyai sifat atau karakteristik tertentu itu diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Cukai. Penambahan objek cukai bisa dilakukan apabila dilakukan amandemen terhadap Undang-undang cukai terlebih terhadap Pasal 2 itu sendiri.

  32. menurut saya mmg sdh saatnya lah indonesia utk menambah obyek cukai dan tdk ada salahnya pemerintah mengikuti kebijakan pemerintah thailand utk menentukan obyek cukai sekaligus belajar ato study banding ke thailand agar mengetahui cocok tidaknya kebijakan thailand diterapkan di indonesia…maaf sblm nya ini saran saja…

  33. Untuk saat ini Indonesia hanya memungut cukai untuk barang saja, sedangkan di negara lain sudah memungut cukai untuk jasa, Dimasa depan, jika pajak untuk jasa diterapkan di Indonesia seperti di negara lain, sangat memungkinkan. Dengan catatan harus ada perubahan UU cukai terutama pasal 2. Dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa perubahan UU cukai juga harus tetap melihat atau berpedoman terhadap norma yang berlaku di masyarakat. sebagai contoh, jika judi dipunggut cukai maka secara tidak langsung kita juga melegalkan perjudian. Apakah hal tersebut tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat Indonesia?

  34. Potensial obyek cukai di Indonesia masih besar. Perlu kajian ilmiah untuk menambahnya. Juga perlunya sosialisasi ke masyarakat selaku pihak yang akan membayar cukai. sehingga membayar cukai bukanlah beban tapi sebagai kebutuhan. kesadaran bahwa pengenaan cukai ini memberikan efek “balas jasa” atas kerugian masyarakat lain sebagai “obyek derita” karena dampak negatif dari kenikmatan yang dirasakan oleh pengguna BKC. dan disiapkan kajian ilmiah tentang segala peraturan dan pelayanan yang berhubungan dengan proses pembayaran cukai. sehingga dalam proses membayar cukai terasa nyaman.

  35. Peluang penerapan cukai di Indonesia di masa depan setelah melihat penerapan cukai di negara lain sangat memungkinkan dan bagus sekali menurut saya, karena selain menambah penerimaan negara, juga membatasi efek negatif dari barang-barang kena cukai tersebut.

  36. Terimakasih atas penjelasannya pak…potensi objek cukai di Indonesia perlu perubahan dalam hal penambahan objek cukai sengiring dengan perkembangan zaman globalisasi, sebagai contoh dalam hal jasa jual beli online dan lain-lain

  37. Harus optimis Indonesia melakukan perubahan di bidang cukai terutama penambahan jumlah objek cukai, semoga pengenaan cukai terhadap VAPE dapat berjalan dengan baik, dan tidak menutup kemungkinan pengenaan cukai terhadap PLASTIK akan terlaksana, serta objek cukai lainnya di masa mendatang.

  38. Terima kasih atas penjelasannya Pak menambah wawasan. Menurut saya saat ini ekstensifikasi objek cukai yang paling cocok dapat dikenakan adalah kantong plastik yang begitu banyak digunakan oleh masyarakat kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa kantong plastik yang susah diurai mempunyai kontribusi yang sangat besar pada jumlah penumpukan sampah sehingga mempuyai dampak negatif juga untuk lingkungan hidup. Diharapkan jika Cukai dapat dikenakan terhadap kantong plastik sebagian hasil pendapatan cukai tersebut dapat digunakan untuk membantu instansi yang menangani lingkungan hidup untuk memperbaiki pengelolaan sampah yang saat ini menurut saya belum begitu baik. Di beberapa mini market untuk penggunaan kantong plastik sudah dikenakan biaya, mudah – mudahan pengenaan cukai untuk kantong plastik dapat terlaksana.

  39. Saya sependapat dengan pendapat mayoritas di sini bahwa objek cukai di Indonesia sudah saatnya untuk ditambah. Cukai terhadap rokok sudah hampir mencapai tarif maksimal. Setiap tahun target penerimaan dari cukai selalu meningkat dan saya rasa sangat perlu untuk mencari objek cukai lainnya. Saya mengusulkan agar bahan bakar juga dikenakan cukai. Bisnis bahan bakar sekarang hanya dikelola oleh ‘sedikit’ perusahaan, ini akan memudahkan untuk pelaksanaan pengenaan cukai, tapi ide ini mungkin akan mendapat reaksi yang luar biasa dari masyarakat mengingat bahan bakar adalah salah satu barang konsumsi yang sangat strategis. Selain bahan bakar, yang terpikirkan oleh saya adalah cukai terhadap gula. Dulu cukai terhadap gula pernah dikenakan sewaktu kita masih menganut ordonansi cukai lama. Saya berpendapat bahwa gula juga perlu dibatasi karena berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih, di sisi lain gula juga memberikan ‘kenikmatan’ sehingga dapat dikenakan cukai karena memiliki karakteristik: pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Untuk objek cukai berupa jasa, saya merasa itu belum perlu. Penambahan objek cukai berupa plastik yang ‘hanya’ membutuhkan Peraturan Pemerintah saja tidak kunjung terealisasi, bagaimana kita bisa berpikir bahwa amandemen undang-undang cukai akan mudah untuk dilakukan?

  40. Ekstensifikasi cukai dengan mempertimbangkan amanat pasal 2 ayat (1) sebenarnya sudah diwujudkan sejak dua tahun terakhir yaitu adanya CUKAI KEMASAN PLASTIK. Namun sampai dengan saat ini instrumen untuk pemungutannya belum ada baik itu peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan maupun peraturan direktur jenderal bea dan cukai. Namun “anehnya” meskipun instrumen pendukung belum ada sudah ada target yang dibebankan kepada KITA sebesar Rp 500 Milyar untuk Tahun 2018 ini yang telah dibagikan kepada beberapa kantor wilayah sesuai dengan KEP-26/BC/2018 tentang Distribusi target penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai perkantor wilayah DJBC dan KPU Bea Cukai Tahun Anggaran 2018 namun sampai dengan saat ini belum ada realisasinya Apakah nantinya akan adanya revisi / penghapusan cukai kemasan plastik tersebut kita lihat saja nanti sebagaimana kejadian tahun 2017. Selain ekstensifikasi cukai sudah merambah kepada produk HPTL diantara rokok elektrik atau disebut dengan vape. Diharapkan adanya cukai yang baru ini bisa “menambah penerimaan negara atau menggantikan cukai Kemasan Plastik” yang sudah dinantikan pemasukannya untuk negara yang telah direlaksasi perberlakuan aturannya dari 1 Juli sampai dengan 1 Oktober 2018. Selain itu potensi yang ekstensifikasi cukai lainya yang sudah dikaji sebelumnya dapat diangkat lagi diantaranya emisi kendaraan bermotor, mono sodium glutamate, barang tambang (batu bara), minuman ringan, hasil hutan/kayu, hasil olahan minyak bumi, mesin/alat berat, semen, barang eks PPnBM, racun/limbah pabrik, korek api, berlian/permata, barang pengalihan bea keluar, sampah, dan rumah mewah. (sumber : http://finansial.bisnis.com/read/20180115/9/726522/selangkah-lagi-plastik-kena-cukai). Mudah-mudahan apa yang telah dibebankan kepada DJBC dapat dilaksanakan dengan baik untuk kemajuan kita bersama.

  41. Terima kasih atas ulasannya pak. Kata kunci yang saya sedikit tergelitik adalah barang dan jasa. Untuk barang memang banyak ruang tersedia untuk perluasan objek cukai, dan untuk kuantifikasinya relatif lebih mudah secara karakteristik, tetapi jasa, akah banyak butuh effort dan cost, selain UU no. 39 tahun 2017, akan banyak peraturan teknis dan adm juga pengawasan yang akan butuh penyesuaian untuk mengadopsi perubahan tersebut. Pertanyaanya, apakah sebanding hasil dengan costnya, begitu pula bea cukai sebagai pemungut cukai apakah mampu untuk mengemban perubahan tersebut?..

  42. Menurut pendapat saya di Indonesia sangat memungkinkan untuk dilakukan penambahan objek cukai karena masih banyak jenis barang-barang yang memenuhi kriteria untuk dikenakan cukai. hal ini tidak saja bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara akan tetapi juga untuk membatasi penggunaan barang-barang yang penggunaannya perlu dibatasi. seperti contoh konsumsi minuman bersoda/softdrink/minuman berenergi, penggunaan barang barang dari plastik yang apabila dibiarkan tidak terkendali dapat merusak alam, dll.

  43. Saat ini penerapan cukai di negara Indonesia masih sebatas pungutan cukai terhadap 3 jenis BKC, yaitu Etil Alkohol, MMEA, dan Hasil Tembakau. Penerimaan dari ketiga jenis BKC yang ada ini sudah tidak dapat lagi diandalkan, apalagi ditambah adanya tekanan-tekanan dari eksternal, salah satunya para pegiat anti tembakau yang terus menuntut penurunan produksi hasil tembakau. Sedangkan setiap tahun target penerimaan dari cukai selalu meningkat. Sehingga menurut saya diperlukan ekstensifikasi cukai dengan menambah obyek cukai di Indonesia guna menambah penerimaan negara dari cukai. Seperti halnya yang telah dilakukan DJBC dengan membuat kajian dan mengusulkan penambahan obyek cukai berupa plastik dan rokok elektrik (VAPE). Ini salah satu cara untuk menambah penerimaan negara dari cukai. Meskipun saat ini obyek cukai plastik masih belum terealisasi mengenai aturan sebagai payung hukum pengenaan cukainya. Masih ada kendala kebijakan di Kementerian dan instansi pemerintah lain, itu menjadi sebuah tantangan rekan-rekan di DJBC untuk membuat dasar atau kajian yang lebih mendalam mengenai pengenaan cukai plastik tersebut. Sehingga penerapan cukai di Indonesia bisa lebih optimal. Berkaitan dengan penerapan obyek cukai berupa jasa, saat ini masih belum mendesak untuk dilakukan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ekstensifikasi cukai berupa jasa tersebut dapat dilakukan di Indonesia, seperti halnya diterapkan di negara lain. Harapannya, semoga apa yang telah ditugaskan DJBC dapat dilakukan dengan baik, khususnya terkait pembebanan pungutan negara terhadap cukai demi keadilan dan keseimbangan.

  44. menurut saya peluang penerapan cukai di Indonesia di masa depan setelah melihat penerapan cukai di negara lain yaitu agak kesulitan, kalau peluang menambah objek cukai dalam bentuk barang mungkin masih bisa walaupun nyatanya masih kesulitan, namun apabila peluang menambah objek dalam bentuk jasa masih sangat jauh terealisasi, tentunya perlu mengamandemen UU Cukai saat ini. Akan tetapi apabila berkaca dari negara tetangga Thailand yang telah memiliki sekitar 20 objek pajak yang terdiri dari barang dan jasa maka tidak menutup kemungkinan di masa mendatang objek cukai di Indonesia semakin bertambah mengikuti konsep sistem cukai secara Universal

  45. Peluang penerapan cukai di Indonesia di masa depan setelah melihat penerapan cukai di negara lain, saya kira masih dimungkinkan penambahan obyek cukai dari yang sudah ada selama ini, dengan memperhatikan kultur dan budaya masyarakat indonesia yang mayoritas muslim (Cukai Gambling di Thailand kemungkinan tidak cocok di Indonesia). Seperti yang sekarang ini telah diusulkan pengenaan Cukai Plastik oleh Kementerian Keuangan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tapi ya sesuai dengan yang disampaikan dalam video ini, untuk melakukan penambahan obyek cukai selain barang, yang telah ditentukan kriterianya sesuai Pasal 2 UU Cukai, memang harus merubah / mengamandemen Pasal 2 tersebut.

  46. Terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan Pak. Pada saat ini Pemerintah Indonesia hanya mengenakan cukai terhadap tiga jenis barang yaitu Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Hasil Tembakau. Tidak semua barang dapat dikenakan cukai, hanya terhadap barang-barang tertentu atau selektif. Kemungkinan untuk proses ekstensifikasi cukai terbuka lebar ditahun mendatang. Namun demikian terkait dengan rencana ekstensifikasi cukai terhadap obyek cukai yang baru tersebut hendaknya tidak menimbulkan dampak yang tidak berpihak pada kehidupan perekonomian masyarakat kecil, karena mengingat cukai adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen. Sebagai contoh rencana pengenaan cukai terhadap plastik, menurut pendapat saya upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan dari sektor cukai plastik harus ditimbang secara proporsional. Mengingat saat ini plastik telah digunakan di semua lapisan masyarakat. Regulasi tentang pengenaan cukai plastik harus diatur secara tegas dan rinci terkait dengan jenis plastik yang ramah lingkungan (dari jenis plastik oxodegredable) dan jenis plastik yang sulit terurai (dari bijih plastik polyethylene dan polypropylene)

  47. melihat penerapan cukai pada negara lain, sepertinya penerapan cukai di Indonesia dirasa masih kurang. karena melihat kondisi di Indonesia yang banyak limbah tak terurai (plastik, sterofoam, zat kimia lain, dll) bisa dijadikan objek cukai sebagai kompensasi atas pemakaian barang yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. makanan yang berbahaya bagi kesehatan yang beredar bebas di Indonesia (minuman soda, junkfood, dll) atau sumber daya alam (BBM, gas,dll) yang merupakan sumberdaya tidak terbarukan ini sebenarnya konsumsinya perlu dikendalikan juga bisa dijadikan objek cukai. Barang-barang tersebut sesuai 4 karakteristik cukai yang ada di UU Cukai, tapi hingga saat ini masih terbatas pada cukai HT, EA, dan MMEA.

  48. ijin, setuju meniru Thailand Pak, seperti gambling daripada dilarang tapi banyak berkembang, lebih baik diberi cukai yang sangat tinggi trimakasih

  49. dalam ekstensifikasi perlu dikaji sangat cermat karena setelah diputuskan penambahan objek cukai jauh lebih berat unsur pengawasannya meskipun di satu sisi menambah penerimaan negara

  50. Jika BBM memang layak untuk ekstensifikasi cukai, menurut saya berdasarkan karakteristik pembebanan untuk keadilan dan keseimbangan, dapat dikenakan cukai terhadap BBM jenis pertamax & di atasnya.

  51. Menurut saya, penerapan cukai di Indonesia di Masa Depan masih sangat terbuka untuk melakukan ekstensifikasi. Namun, dalam penentuan objek cukai baru, perlu disiapkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk melakukan pemungutan atau pengawasannya. Sehingga tidak terjadi lagi target penerimaan dari objek cukai baru sudah ditetapkan, namun tata cara pemungutannya masih belum ditetapkan.

  52. Menurut saya, memang Indonesia harus segera melakukan ekstensifikasi menerapkan objek cukai baru diluar dari yang ada sekarang. Akan tetapi jangan sampai tujuan ekstensifikasi ya ekstensifikasi itu sendiri, dalam arti cuma sekedar nambah-nambah objek cukai saja buat penerimaan namun pada akhirnya pengawasannya yang susah payah. Padahal ekstensifikasi itu utamanya adalah menambah objek cukai yang akan diawasi dan dikendalikan, tentunya pengawasan dan pengendalian terhadap objek cukai baru harus dapat dilakukan secara efektif dengan SDM bea cukai yang ada, syukur-syukur apabila potensi peneimaannya yang besar. Sehingga ekstensifikasi benar-benar perlu kajian yang komperhensif.

Leave a Message