Setup Menus in Admin Panel

Pengujian Tagihan Anggaran Belanja dan Pencegahan Kerugian Keuangan Negara.

Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran satuan kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran menjadi pintu terakhir terbitnya Surat Perintah Membayar dan terjadinya pembayaran atas beban anggaran satuan kerja. Dalam melakukan pengujian, keduanya tidak hanya berpedoman pada peraturan perundangan di bidang keuangan negara, tetapi juga terdapat warning dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang harus diperhatikan. PPSPM dan Bendahara Pengeluaran perlu menyadari dan mewaspadai ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Memalui video berikut ii Widyaiswara BDK Malang Achmat Subekan menjelaskan:

1. Ketentuan pengujian tagihan anggaran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 TentangĀ  Tata Cara Pelaksanaan APBN.
2. Warning Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengujian tagihan anggaran belanja.
3. Contoh kasus pengujian tagihan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Views : 0

26/12/2019

1 responses on "Pengujian Tagihan Anggaran Belanja dan Pencegahan Kerugian Keuangan Negara."

  1. Setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh bapak narasumber. Hal ini penting diketahui oleh KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara.

Leave a Message