Login with Kemenkeu-ID
Dalam video ini Widyaiswara A. Ali Mashduqi menjelaskan terkait kegiatan Penghapusan BMN menurut PP 27/2014 seharusnya dibuat perencanaan secara periodik. Banyak permasalahan BMN yang saat ini masih ada disebabkan tidak tuntasnya kegiatan penghapusan BMN dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam PMK 83/PMK.06/2016 telah memberikan acuan kepada kita bagaimana persyaratan dan prosedur penghapusan BMN harus dilaksanakan. Dengan pemahaman yang benar seharusnya kegiatan penghapusan BMN tidak lagi dianggap sulit untuk dilaksanakan.
Selamat Menyaksikan..
Views : 0
Recent Knowledge
-
-
Hukum Bisnis: Hukum Kepailitan dan PKPU – Definisi (Bagian 2)
Pada video pembelajaran ini, Bp. Aditya Wirawan, Dosen PKN STAN,...
-
Hukum Bisnis: Hukum Kepailitan dan PKPU – Definisi (Bagian 1)
Pada video pembelajaran ini, Bp. Aditya Wirawan, Dosen PKN STAN,...
-
Hukum Bisnis: Hukum Kepailitan dan PKPU – Sejarah (Bagian 3)
Pada video pembelajaran ini, Bp. Aditya Wirawan, Dosen PKN STAN,...
-
Hukum Bisnis: Hukum Kepailitan dan PKPU – Sejarah (Bagian 2)
Pada video pembelajaran ini, Bp. Aditya Wirawan, Dosen PKN STAN,...