0

Setup Menus in Admin Panel

Penetapan Jabatan Fungsional Bendahara

 

Pasal 10 ayat (3) dan  Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang pembentukannya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU Nomor 1 Tahun 2004 diundangkan. Sejak disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2004, sampai dengan saat ini, pembentukan jabatan fungsional bendahara belum terselesaikan.

Beberapa hal dalam penyusunan konsep jabatan tersebut masih dapat di kritisi untuk penyempurnaannya. Misalnya, mengenai makna jabatan bendahara dalam taksonomi jabatan pengelola keuangan dan wacana perpindahan jabatan dalam rangka penjenjangan karir jabatan bendahara diantara jabatan pengelola keuangan.

Pada video ini, Bp Joko Sumantri, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan menjelaskan tentang Penetapan Jabatan Bendahara sebagai Pejabat Fungsional Tertentu.

Rating: 5.0/5. From 19 votes.
Please wait...

Views : 0

01/11/2018

20 responses on "Penetapan Jabatan Fungsional Bendahara"

  1. akhsol02/11/2018 at 2:22 pm

    Terus berkarya, Pak

  2. Joko Sumantri02/11/2018 at 2:41 pm

    Terima kasih pak Pak Dr Akhsol

  3. MARSONO10/11/2018 at 5:41 pm

    Menarik

  4. ANTONIUS RAGIL KUNCORO11/11/2018 at 8:40 am

    Mencerahkan…

  5. Santorry12/11/2018 at 5:41 pm

    Mantaf Pak, excellent, sesuatu yang sudah ditunggu oleh bendahara pengeluaran jika nantinya ditetapkan ada jabatan fungsional bendahara. Trims pencerahannya Pak.

  6. Mas'udin12/11/2018 at 6:14 pm

    Penetapan dalam jabatan fungsional meningkatkan profesionalime bendahara. Terima kasih Pak Joko

  7. Mohammad Sulthon Junaidhi12/11/2018 at 7:01 pm

    Amanat Undang Undang yg cukup lama belum dijalankan, semoga segera terwujud Jabatan Fungsional Bendahara untuk memotivasi bagi yg menyandang jabatan tersebut.

  8. Joko Sumantri12/11/2018 at 7:16 pm

    Terima kasih pak Sulthon… sukses berkarir di DJBC ya pak…

  9. Zaki Asfari13/11/2018 at 8:30 am

    Semoga segera terwujud Pak……sehat n sukses selalu

  10. yotasaa13/11/2018 at 7:24 pm

    Keren pak ?

  11. unteaamalia15/11/2018 at 11:55 am

    Bagus, keren pak

  12. Joko Sumantri15/11/2018 at 12:55 pm

    Terimakasih atas kunjungannya

  13. dita02/12/2018 at 7:28 am

    bagus materinya Pak, keren

  14. umikusnitasari22/03/2019 at 5:03 pm

    Keren Pa Tapi maaf saya mau mengajukan pertanyaan terkait fungsional keuangan/Bendahara 1. pada saat pengajuan DUPAK disetiap kementerian siapakan tim penilainya apakah dr Biro keuangan masing2 Kementerian atau terpusat diKementerian Keuangan 2. Tunjangan Fungsional apakah mengikuti standart Tunkin masing2 kementerian atau kita mengikuti standart kementerian Keuangan

  15. praptono12/04/2019 at 1:25 pm

    1. sangat relevan materinya pakdos dgn apa yg menjadi concern DJ Perbendaharaan. 2. moga menjadi sumbangsih nyata bagi kemajuan Korps Bendahara se-NKRI.

  16. Joko Sumantri13/04/2019 at 6:45 pm

    Ibu Umi Kusnita Sari di Pangkalan Bun… Terimakasih sudah menonton dan berkomentar di video saya. Pertanyaan ibu sebagai berikut: 1. pada saat pengajuan DUPAK disetiap kementerian siapakan tim penilainya apakah dr Biro keuangan masing2 Kementerian atau terpusat diKementerian Keuangan 2. Tunjangan Fungsional apakah mengikuti standart Tunkin masing2 kementerian atau kita mengikuti standart kementerian Keuangan Pertanyaan yang Ibu sampaikan adalah pertanyaan mengenai proses pengangkatan dan kenaikan jenjang karir jabatan bendahara sebagai pejabat fungsional tertentu serta bagaimana pemberian tunjangan kinerjanya nanti setelah diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu. Dapat kami sampaikan kembali bahwa… jabatan bendahara sebagai fungsional tertentu belum terbentuk. Apakah jabatan bendahara nantinya akan menjadi jabatan fungsional tertentu tersertifikasi dengan jenjang karir atau jabatan fungsional tersertifikasi tanpa jenjang karir?.. masih dalam proses pengkajian… Sehingga..kami hanya dapat menjawab dengan ketentuan yang berkaitan dengan pertanyaan Ibu sebagai berikut: Disebutkan dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: ” … Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh Bendahara Umum Negara selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara.” Mari kita berdoa semoga jabatan fungsional bendahara akan segera terdefinisi dan ditetapkan.

  17. haerudin15/04/2019 at 8:41 pm

    Yth Bapak Joko Sumantri, sy ijin bertanya pak terkait UU No.1 Tahun 2004. Sejak 2017 lalu, sy ditunjuk oleh KPA utk menjadi Bendahara Pengeluaran, saat ini alhamdulillah sy sudah memiliki sertifikat BNT. Namun, SK sy yang dari Kepala Staf Angkatan hingga saat ini masih ada di jalur struktural. Perlu Bapak ketahui, di kami, hingga saat ini blm ada unit kerja utk mewadahi pejabat perbendaharaan. Jd jabatan perbendaharaan di kami hanya jabatan yg menempel disamping tupoksi struktural kami sehari-hari. Pertanyaan sy: Bgmn peluang kami utk mengimplementasikan jabatan fungsional BP sebaimana disebutkan dlm UU perbendaharaan? Sementara di kami sendiri blm ada unit yg mewadahinya?

  18. masniari16/04/2019 at 12:23 pm

    Alhamdulillah

  19. masniari16/04/2019 at 12:27 pm

    Saya mulai tahun 2017 sudah memiliki sertifikat BNT

  20. bundaraden16/04/2019 at 7:34 pm

    Alhamdulillah bisa menyimak dan menambah wawasan lagi tentang perbendaharaan yang nantinya akan ditetapkan sebagai pejabat fungsional, inshaa Allah

Leave a Message

Recent Knowledge

Knowledge Category