Setup Menus in Admin Panel

Penetapan Jabatan Fungsional Bendahara

 

Pasal 10 ayat (3) dan  Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang pembentukannya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU Nomor 1 Tahun 2004 diundangkan. Sejak disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2004, sampai dengan saat ini, pembentukan jabatan fungsional bendahara belum terselesaikan.

Beberapa hal dalam penyusunan konsep jabatan tersebut masih dapat di kritisi untuk penyempurnaannya. Misalnya, mengenai makna jabatan bendahara dalam taksonomi jabatan pengelola keuangan dan wacana perpindahan jabatan dalam rangka penjenjangan karir jabatan bendahara diantara jabatan pengelola keuangan.

Pada video ini, Bp Joko Sumantri, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan menjelaskan tentang Penetapan Jabatan Bendahara sebagai Pejabat Fungsional Tertentu.

Rating: 5.0/5. From 17 votes.
Please wait...
Pageviews :1,760
01/11/2018

20 responses on "Penetapan Jabatan Fungsional Bendahara"

  1. Terima kasih pak Pak Dr Akhsol

  2. Mantaf Pak, excellent, sesuatu yang sudah ditunggu oleh bendahara pengeluaran jika nantinya ditetapkan ada jabatan fungsional bendahara. Trims pencerahannya Pak.

  3. Penetapan dalam jabatan fungsional meningkatkan profesionalime bendahara. Terima kasih Pak Joko

  4. Amanat Undang Undang yg cukup lama belum dijalankan, semoga segera terwujud Jabatan Fungsional Bendahara untuk memotivasi bagi yg menyandang jabatan tersebut.

  5. Terima kasih pak Sulthon… sukses berkarir di DJBC ya pak…

  6. Semoga segera terwujud Pak……sehat n sukses selalu

  7. bagus materinya Pak, keren

  8. Keren Pa

    Tapi maaf saya mau mengajukan pertanyaan terkait fungsional keuangan/Bendahara
    1. pada saat pengajuan DUPAK disetiap kementerian siapakan tim penilainya apakah dr Biro keuangan masing2 Kementerian atau terpusat diKementerian Keuangan
    2. Tunjangan Fungsional apakah mengikuti standart Tunkin masing2 kementerian atau kita mengikuti standart kementerian Keuangan

  9. 1. sangat relevan materinya pakdos dgn apa yg menjadi concern DJ Perbendaharaan.
    2. moga menjadi sumbangsih nyata bagi kemajuan Korps Bendahara se-NKRI.

  10. Ibu Umi Kusnita Sari di Pangkalan Bun…
    Terimakasih sudah menonton dan berkomentar di video saya.

    Pertanyaan ibu sebagai berikut:

    1. pada saat pengajuan DUPAK disetiap kementerian siapakan tim penilainya apakah dr Biro keuangan masing2 Kementerian atau terpusat diKementerian Keuangan
    2. Tunjangan Fungsional apakah mengikuti standart Tunkin masing2 kementerian atau kita mengikuti standart kementerian Keuangan

    Pertanyaan yang Ibu sampaikan adalah pertanyaan mengenai proses pengangkatan dan kenaikan jenjang karir jabatan bendahara sebagai pejabat fungsional tertentu serta bagaimana pemberian tunjangan kinerjanya nanti setelah diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu.

    Dapat kami sampaikan kembali bahwa… jabatan bendahara sebagai fungsional tertentu belum terbentuk. Apakah jabatan bendahara nantinya akan menjadi jabatan fungsional tertentu tersertifikasi dengan jenjang karir atau jabatan fungsional tersertifikasi tanpa jenjang karir?.. masih dalam proses pengkajian…

    Sehingga..kami hanya dapat menjawab dengan ketentuan yang berkaitan dengan pertanyaan Ibu sebagai berikut:

    Disebutkan dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
    UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
    ” … Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh
    Bendahara Umum Negara selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional
    Bendahara.”

    Mari kita berdoa semoga jabatan fungsional bendahara akan segera terdefinisi dan ditetapkan.

  11. Yth Bapak Joko Sumantri, sy ijin bertanya pak terkait UU No.1 Tahun 2004.
    Sejak 2017 lalu, sy ditunjuk oleh KPA utk menjadi Bendahara Pengeluaran, saat ini alhamdulillah sy sudah memiliki sertifikat BNT. Namun, SK sy yang dari Kepala Staf Angkatan hingga saat ini masih ada di jalur struktural. Perlu Bapak ketahui, di kami, hingga saat ini blm ada unit kerja utk mewadahi pejabat perbendaharaan. Jd jabatan perbendaharaan di kami hanya jabatan yg menempel disamping tupoksi struktural kami sehari-hari.
    Pertanyaan sy:
    Bgmn peluang kami utk mengimplementasikan jabatan fungsional BP sebaimana disebutkan dlm UU perbendaharaan? Sementara di kami sendiri blm ada unit yg mewadahinya?

  12. Saya mulai tahun 2017 sudah memiliki sertifikat BNT

  13. Alhamdulillah bisa menyimak dan menambah wawasan lagi tentang perbendaharaan yang nantinya akan ditetapkan sebagai pejabat fungsional, inshaa Allah

Leave a Message