Setup Menus in Admin Panel

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Dividen

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap) atas penghasilan yang didapat atau diperoleh. Video berikut akan membahas mengenai aspek pemotongan PPh atas dividen yang diperoleh orang pribadi / badan dimana dividen bisa menjadi objek pajak dan bukan objek pajak.

Rating: 5.0/5. From 26 votes.
Please wait...

Views : 0

6 responses on "Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Dividen"

  1. Deviden terbagi atas 2 Bagian yakni Bukan merupakan Objek Pajak dan Merupakan Objek Pajak. Ketentuan Deviden yang bukan merupakan objek pajak yang diterima oleh PT, CV BUMN jika besaran sahamnya tidak lebih dari 25 %. Sedangkan Orang Pribadi dari saham tersebut merupakan objek pajak. Deviden yang merupakan Objek Pajak terbagi atas 2 yakni Bukan Objek Potong Pungut Pajak penghasilan dan Objek Potong Pungut Pajak Penghasilan.Untuk Objek Pajak Penghasilan dapat dibedakan sesuai jenis pajaknya dan peruntukannya Yakni Pajak penghasilan 4 ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 26.

  2. Dividen berasal cadangan laba ditahan. Penerima adalah yang mempunyai kepemilikan saham diatas 25% Hal tersebut perlakukannya bukan objek pajak.Realita ada pembagian dividen berasal dari laba tahun berjalan dan diterima oleh WP yang mempunyai kepemilikan saham diatas 25% apakah objek pajak??

  3. Mohon pencerahan…apakah ada aturannya bahwa dividen itu Wajib Dibagi? Laba di tahan adakah waktu maksimalnya? Terimakasih…

    • Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perseroan wajib menyisihkan laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan yang mana penyisihan laba persih tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus akan diatur oleh berdasarkan RUPS. Apabila dividen dalam cadangan khusus tersebut tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka jumlah dividen yang tidak diambil tersebut akan menjadi hak Perseroan, sebagaimana yang akan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dari Perseroan. Untuk pembagian dividen interim atau yang dikenal sebagai dividen sementara yang dibayarkan sebelum ditetapkannya laba tahunan Perseroan oleh RUPS, dapat dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan sepanjang hal tersebut diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim dapat dilakukan dengan ketentuan: jumlah kekayaan bersih perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor, ditambah cadangan wajib; dan tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Namun, apabila setelah berakhirnya tahun buku, Perseroan ternyata menderita kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Jadi, dividen ga wajib dibagi, tergantung kondisi keuangan perusahaan dan keputusan pada RUPS.

  4. mana yang dipakai? perjanjian tax treaty atau tarif pasal 26 apa dilihat tarif yang mana lebih besar, ini saya perkirakan saja sesuai tarif pengenaan pbb antara njop dan harga transaksi

Leave a Message