0

Setup Menus in Admin Panel

Kemenkeu Learning Center

28

Sep'17

Pajak atas Pembayaran Sewa oleh Bendahara Pengeluaran

Site Default

Pada video ini, Bapak M. Bahrun Nawawi (Widyaiswara BDK Malang) memberikan pemahaman yang benar tentang pemotongan PPh Pasal 23, PPh Pasal 4(2) dan pemungutan PPN atas pembayaran belanja sewa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku

Read More

26

Sep'17

Penanganan Barang Penumpang

Pusdiklat Bea Cukai

Jika pada video sebelumnya kita membahas tentang apa itu barang penumpang, maka pada kesempatan ini kita akan diajak untuk mengetahui lebih dalam hal-hal yang terkait penanganan barang penumpang. Seperti red channel dan green channel, pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, barang kena cukai, dan sebagainya. Video ini adalah bagian kedua dari seri barang penumpang hasil kerja sama Pusdiklat Bea dan Cukai dengan KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai.

Read More

25

Sep'17

Pajak Transaksi Internasional – Mutual Agreement Procedure

Subbagian Komunikasi Publik

Dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa itu Mutual Agreement Procedure atau M.A.P. Yuk kita simak video penjelasan dari Bapak Astera Prima berikut ini!

Read More

25

Sep'17

Bukan PKP tetap dipungut PPN kah ?

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Pada video ini, Ibu Mila Mumpuni (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan informasi yang tepat kepada para Bendahara Pengeluaran APBN dan Memberikan informasi yang tepat kepada para AR di lingkungan KPP terkait Pemungutan PPN oleh Bendahara Pengeluaran atas Belanja APBN

Read More

25

Sep'17

Bagaimana menghitung HPS Jasa Lainnya yang benar dan wajar?

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Pada video ini, Bapak Muchamad Amrullah (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan gambaran langkah-langkah menghitung HPS pengadaan jasa lainnya untuk mendapatkan nilai HPS yang benar dan wajar

Read More

19

Sep'17

Prekursor Narkotika Psikotropika, Mengapa Harus Diawasi?

Pusdiklat Bea Cukai

Sejak tahun 2005, setelah banyak ditemukan laboratorium gelap psikotropika, disadari bahwa Indonesia ternyata telah menjadi produsen psikotropika. Data dan penelitian menunjukkan bahwa banyak laboratorium gelap yang menggunakan prekursor NP sebagai bahan untuk memproduksi psikotropika. Faktanya prekursor banyak diperoleh dari jalur yang legal dan ilegal (penyelundupan) dan sebagian besar psikotropika diproduksi dalam skala rumahan. Karenanya peran Bea dan Cukai sangat penting dalam pengawasan importasi bahan prekursor NP.

Read More

19

Sep'17

Impor Murah dengan Skema Free Trade Agreement

Pusdiklat Bea Cukai

Skema FTA pada dasarnya ditujukan untuk pengaturan penurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk, sebagai wujud dari berkembangnya liberalisasi ekonomi dunia, sehingga tariff barriers dan non-tariff barriers dapat dihilangkan atau dikurangi karena dianggap sebagai penghambat bagi kelancaran arus barang dalam rangka perdagangan internasional. Untuk dapat menikmati skema FTA, pengusaha pengirim barang yang terlibat harus mengajukan dokumen surat keterangan asal (SKA) kepada instansi penerbit yang ditunjuk oleh pemerintah di negara asal barang.

Read More

18

Sep'17

Pajak Transaksi Internasional – Passive Income #Royalti

Subbagian Komunikasi Publik

Kalau kemarin kita membahas passive income tentang dividend dan bunga, sekarang bagaimana sih perlakuan pajak transaksi internasional pada passive income yang dalam bahasan kali ini adalah Royalti ? Yuk kita simak videonya!  

Read More

18

Sep'17

Putus Kontrak atau Perpajangan Waktu Pekerjaan Pengadaan?

Site Default

Pada video ini, Bapak Parwanta (Kepala Balai Diklat Keuangan Malang) membahas video bertemakan “Pengembilan Keputusan terkait pengadaan Barang dan Jasa ” ini difokuskan terkait pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan PPK apabila sisa pekerjaan tidak terselesaikan sampai dengan batas akhir tahun anggaran. Dengan adanya video ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pegawai negeri sipil khususnya pejabat pembuat komitmen sehingga pengembilan keputusan dapat tepat dilakukan.

Read More

18

Sep'17

Cara Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran ketika kontrak mengalami “kritikal”

Site Default

Pada video ini, Bapak Parwanta (Kepala Balai Diklat Keuangan Malang) membahas Video bertemakan “Kontrak kritikal ” difokuskan terkait bagaimana pembayaran yang harus dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen baik waktu pembayaran kepada penyedia dan pelakukan output yang belum dilakukan oleh penyedia (pihak ketiga) dengan diganti dengan garansi bank. Dengan adanya video ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pegawai negeri sipil khususnya pejabat pembuat komitmen sehingga dapat mengantisipasi pembayaran kontrak yang bersifat “kritikal”

Read More

Recent Knowledge

Knowledge Category