Setup Menus in Admin Panel

Ketentuan Pembayaran Pajak

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment dimana kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Dalam video ini, Bapak Asep Jumhana, Widyaiswara Pusdiklat Pajak, menjelaskan mengenai hal keempat, yaitu pembayaran pajak mencakup batas waktu pembayaran dan sanksi atas kelalaian atas kewajiban pembayaran pajak.

Rating: 4.8/5. From 31 votes.
Please wait...

Views : 0

14 responses on "Ketentuan Pembayaran Pajak"

  1. izin menambahkan untuk kelalaian atas kewajiban pembayaran pajak dikenakan sanksi untuk SPT Masa sesuai pasal 9 ayat 2a dan untuk SPT Tahunan sesuai pasal 9 ayat 2b terimakasih

  2. PPh itu sebenarnya dipungut atau dipotong ya?

  3. dipungut: pihak penerima penghasilan, melunasi pajaknya dengan cara dipungut diluar dasar pemungutan pajak dipotong: pihak penerima penghasilan, membayar pajaknya dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak cmiiw

  4. Izin bertanya, mengenai pembayaran pajak, terkait dengan video sebelumnya mengenai penerbitan STP, bisakah WP di STP atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara. Ataukah sebaliknya, justru atas bendahara yang diterbitkan STP. Terimakasih…

    • Ijin menjawab, WP di STP akibat keterlambatan bayar ataupun lapor, Dikarenakan Pembayaran dilakukan oleh Pihak Pemungut, maka yang di STP ada lah si Pemungut. Jika si Pemungut bukan Wajib Pajak AR yang bersangkutan, maka bisa dilakukan dengan memberikan alket kepada KPP tempat terdaftarnya Bendahara biar dilakukan peng STPan. Tetapi wajib diingat, bahwa ada nominal tertentu atas transaksi yang merupakan tanggung jawab Bendahara/Pemungut. Jika nominal tersebut tidak masuk ke dalam kategori penyetoran oleh si Pemungut maka WP bisa di STP dengan catatan sudah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Terima Kasih

  5. bagaimana cara menerbitkan sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh wapu bendahara maupun bumn?

    • iIjin menjawab, apakah WAPU Bendahara maupun BUMN berada di pengawasan bapak? Untuk PPN, Jika Iya tunggu alket dari lawan transaksi karena fiskus bekerja berdasarkan data. Kalo dari sistem MPN, pembayaran WAPU Bendahara maupun BUMN tidak kelihatan karena pembayaran PPN . Jika tidak, maka berikan alket ke KPP tempat terdaftarnya WAPU bendahara ataupun BUMN. Terima kasih

  6. Supaya tidak menunggu saja, mgkn bisa dicek untuk WP yang diawasi di menu portaldjp -> menu aplikasi konfirmasi NTPN untuk setoran2 dengan kode 900,910,920,930 dari sana bisa kita peroleh nama penyetornya kemudian di teruskan ke AR yg mengawasi Pemungutnya agar tidak menunggu laporan SPT Pemungutnya TErima kasih

  7. jadi pphnya itu sebenarnya bagaimana yah?

  8. boleh ditambahkan dasar hukumnya pak??

Leave a Message