Setup Menus in Admin Panel

Home Forums Forum Diskusi PT AR Dasar E-learning Akt III 2018 Forum Diskusi Pengantar Perpajakan AR_Akt III 2018 Solusi untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari pihak lain yaitu broker

Solusi untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari pihak lain yaitu broker

This topic contains 4 replies, has 3 voices, and was last updated by  M. ZAERONI 1 year, 11 months ago.

Back to course
Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
  • Author
    Posts
  • #116278

    M. ZAERONI
    Participant

    Ada wajib pajak yang bergerak dalam usaha jasa pengurusan transportasi (JPT) dimana wajib pajak tersebut mengurusi jasa forwarding dan kepabeanan lain namun mereka juga mendapat pekerjaan sebagai broker/perantara untuk pengurusan jasa  forwarding dan kepabeanan mulai dari input data EDI, handling dan lainnya karena jaminan nama wajib pajak tersebut.

    Pertanyyaannya : Apakah wajib pajak tersebut dapat dikukuhkan sebagai PKP mengingat dari bukti potong PPh Pasal 23 lawan transaksi omset sudah melampui 4.8 milyard…namun sebenarnya omset tsb bukan masuk kedalam penghasilan wp tersebut…

    #116282

    Abdul Wahid
    Participant

    Sepanjang data dan bukti menunjukkan wp ybs omsetnya telah melampaui batasan PKP 4.8 M, maka dapat dikukuhkan sbg PKP.

    namun sebenarnya omset tsb bukan masuk kedalam penghasilan wp tersebut… => meyakininya dari mana, mas roni?

    sedangkan data bukti potong PPh 23 lawan transaksi mrp data konkrit yang menunjukkan WP memperoleh penghasilan mencapai 4.8 M setahun.

    #116819

    M. ZAERONI
    Participant

    jadi itu penjelasan dari wp tersebut mas wahid….memang saya belum minta data2 pendukung seperti invoice atau rekenig koran kali yaa…soalnya AR gak bisa melakukan peminjaman data…kalo menurut saya apakah bisa dilakukan pemeriksaan utk pengukuhan PKP jabatan…mhn koreksinya

    #117191

    Mohon ijin ikut diskusi.

    Merujuk Pasal 5 PMK-197/PMK.03/2013, DJP dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai PKP secara jabatan, bahkan dapat menerbitkan SKP dan/atau STP untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai PKP, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00.

    Menurut saya, kasus ini menarik karena di lapangan ditengarai banyak praktik semacam “pinjam bendera” ini, karena secara administrasi Wajib Pajak yang namanya dipergunakan tentunya dirugikan.

    Terima kasih.

    #117573

    M. ZAERONI
    Participant

    betul pak dilapangan byk hal tersebut…seperti importir fee alias pinjem nama utk import barang..nah ketika omset mereka sdh diatas 4,8 milyard si wajib pajak tidak mau karena bukab omset mereka…ttp sekali lagi utk PPN keluaran adalah seebesar fee yang merek terima dan omset pph badan pake yg diatas 4,8 mlyard….tp gak balance kalo equalisasi…mhn solusi

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)

You must be logged in to reply to this topic.