Setup Menus in Admin Panel

Home Forums Forum Diskusi PT AR Dasar E-learning Akt IV 2018 Question & Answer (Q&A) AR e-learning 2018 Pengantar Perpajakan Account Representative Dasar

Pengantar Perpajakan Account Representative Dasar

This topic contains 58 replies, has 1 voice, and was last updated by  Pusdiklat Pajak 1 year, 8 months ago.

Back to course
Viewing 14 posts - 46 through 59 (of 59 total)
  • Author
    Posts
  • #128643

    Pusdiklat Pajak
    Participant

    Tanya:

    Ada Bank A, pada akhir Desember 2017 telah mencatat Biaya Tantiem di pembukuannya sebagai kewajiban, Tantiem tersebut belum dibagikan (dibayarkan) ke direksi karena harus menunggu persetujuan RUPS. RUPS terjadi di Februari 2018 menyetujui tantiem tersebut, dan pembayaran Tantiem akhirnya dibagikan ke Direksi Pada Maret 2018.

    Kapan PPh 21 atas tantiem kepada Direksi tersebut harus dipotong dan disetorkan oleh Bank A?

    Apakah Desember 2017 atau Maret 2018 ? Terimakasih pencerahannya.

    Jawab:

    Sesuai SE-16/PJ.44/1992 definisi tantiem adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris yang didasarkan pada suatu prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak. Karena tantiem berasal dari laba setelah kena pajak tahun sebelumnya maka tantiem tidak dapat dibiayakan secara fiskal (bagi penerima terutang PPh Pasal 21).

    Sesuai UU PPh Pasal 21 disebutkan bahwa pemotongan pajak dilakukan atas penghasilan yang “diterima” atau “diperoleh”. Selanjutnya dalam PP No 94 tahun 2010 Pasal 15 disebutkan bahwa pemotongan PPh oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 21  UU PPh dilakukan pada akhir bulan terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan; tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

    Jadi “diterima” terkait dengan diterimanya uang (cash basis) dan “diperoleh” terkait dengan terutangnya penghasilan (cash basis). Karna yang mendahului adalah terutangnya (accrual basis) maka PPh Pasal 21 atas tantiem terutang pada akhir Desember 2017

    #128644

    Pusdiklat Pajak
    Participant

    Tanya:

    Mohon bantuan bpk/ibu dengan persoalan saya dibawah ini, kebutuhan tempat kerja saya bergerak dibidang jasa & retail, dan perlakuan perpajakan untuk retail atas nama WP pribadi, sedangkan perlakuan perpajakan untuk jasa atas nama WP badan, nah kebetulan pada tahun 2017 kemaren saya membeli sebidang tanah dan tanah itu dilapor dalam SPT tahunan Orang pribadi, namun pada tahun 2018 dibangun bangunan berupa hotel dan direncanakan usaha hotelnya pelaporan perpajakannya dimasukkan dalam perpajakan badan. Persoalannya:

    1. Tanah dibeli oleh pemilik dan sudah dilaporkan dalam SPT WP orang pribadi pada tahun 2017

    2. Tanah itu dibangun usaha jasa perhotelan tapi atas nama PT/badan

    3. Pertanyaannya, bagaimana solusi dan perlakuan perpajakannya? Mohon bantuannya. Terimakasih

    Jawab:

    Atas Tanah tersebut dianggap sebagai setoran modal ke Perusahaan/PT/ Badan yang dimaksud. Pilihannya adalah :

    1. Badan Hukum (Perusahaan) dianggap menyewa kpd orang pribadi sebagai pemilik dengan harga sewa sesuai harga pasar. PT harus memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa yg dibayar.

    2. Sharing penghasilan. Karena tanah adalah milik pribadi, sementara di atas nya dibangun hotel, maka penghasilan hotel dilakukan sharing berdasarkan perjanjian yang dilakukan antara orang pribadi pemilik tanah dengan PT sebagai badan hukum

    3. Tanah diakuisisi oleh PT sebagai penyertaan modal dari orang pribadi pemilik tanah, konsekuensinya harus dibuatkan akte pengalihan tanah dan atas sahamnya dilaporkan sebagai harta pada spt orang pribadi.

    #128645

    Pusdiklat Pajak
    Participant

    Tanya:

    Jika ada WP tahun pajak 2012 ada kerugian 20M, di SKP oleh KPP jadi KB 1 M. Lalu WP mengajukan keberatan dan pada tingkat banding PP membatalkan koreksi KPP sehingga SPT Badan 2011 tetap rugi 20 M.

    Apakah bisa dilakukan pembetulan untuk tahun2 berikutnya (2012 ke atas), mengingat untuk tahun 2012 ke atas sudah dilakukan pemeriksaan dan mempunyai kedudukan hukum tetap (atas hasil pemeriksaan tidak diajukan upaya hukum oleh WP).

    Jawab:

    Rugi 20 M tahun pajak 2011 atau 2012? Jika typo dan maksudnya adalah tahun pajak 2011 maka:

    Sesuai dengan UU KUP Pasal 8 ayat 6, WP dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima, surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

    Karena tahun pajak 2012 ke atas telah selesai dilakukan pemeriksaan (pemeriksa untuk tahun pajak 2012 ke atas menggunakan skp tahun pajak 2011 sebagai dasar perhitungan kompensasi rugi) maka rugi tahun pajak 2012 hasil putusan banding tidak dapat dikompensasikan.

    #128646

    Pusdiklat Pajak
    Participant

    Tanya:

    Banyak ditemui, Wajib Pajak OP KPP Pratama yang mempunyai usaha toko grosiran atau kulakan, yakin seyakin yakinnya omset mereka sudah diatas 4,8 Milyar. Tetapi mereka tidak mau untuk mendaftarkan diri sebagai PKP karena mereka keberatan menambah 10% di harga jualan mereka.

    usaha mereka bisa goyah, atau terjun bebas omsetnya kalo menambah 10% di harga jualnya, sementara Wajib Pajak mengakui omsetnya sudah diatas 4,8 Milyar.

    Wajib Pajak menurun penghasilannya, KPP pun juga menurun penerimaan pajaknya dari WP tersebut apabila WP tersebut dikukuhkan sebagai PKP, karena para konsumen mereka pada lari mencari tempat kulakan yang lebih murah.

    Ada solusi?

    Jawab:

    Sebenarnya WP yang sudah mencapai batasan omset 4.8 M dan tidak/blm mendaftarkan diri utk dikukuhkan PKP akan rugi karena :

    1. atas wp bisa dikukuhkan PKP secara jabatan, yg berakibat no 2 dan 3 ini

    2. atas omsetnya tetap terutang PPN 10% dan dpt dihitung setelah WP memperoleh omset 4.8 M dalam tahun yg bersangkutan

    3. atas pajak masukan saat perolehan (pembelian) tidak dapat dikreditkan

    solusi :

    seluruh WP yg telah memenuhi syarat batasan PKP mendaftarkan diri sbg PKP atau KPP melakukan pengukuhan secara jabatan terhadap seluruh WP yg memenuhi syarat itu..

    Jadi adil.

    #128647

    Pusdiklat Pajak
    Participant

    Tanya:

    Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa pengertian dari dividen antara lain adalah pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasukyang diterima sebagai penembusan tanda-tanda laba tersebut.

    Maksud dari tanda-tanda laba ini seperti apa? contohnya?

    Jawab:

    Tanda tanda laba suatu perusahaan :

    1. Bertumbuhnya Pendapatan

    2. Rasio Profitabilitasnya masih sehat

    3. Jumlah pengeluaran yang seimbang

    4. Tidak banyak berutang atau bahkan utangnya semakin berkurang namun pendapatan naik terus

    Jika perusahaan melakukan pembayaran kepada para pemegang saham dalam nama dan bentuk apapun karena adanya tanda tanda tersebut di atas, maka ini menjadi objek PPh

    Pembayaran tanda-tanda laba contohnya adalah  deviden interim

    Dividen interim adalah “dividen sementara” yang dinyatakan dan dibayarkan “sebelum” laba tahunan Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Biasanya pembayaran dilakukan secara berkala seperti per-triwulan selama tahun berjalan. Yang penting diingat, dividen interim merupakan pembagian laba atau keuntungan Perseroan yang bersifat sementara. Belum merupakan dividen yang bersifat final (final dividend) berdasar keputusan RUPS. Pembagiannya baru berdasar penetapan Direksi.

    #128684

    Pusdiklat Pajak
    Participant

    Tanya:

    Utk perubahan bentuk usaha dari PD (Perusahaan Daerah) ke PT,  atas persediaan dan aktiva tetapnya apa dikenakan PPN?

    Jawab:

    Dalam hal perubahan PD menjadi PT tersebut diikuti dengan pembubaran PD maka termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana UU PPN pasal 1A angka 1 huruf e.

    Dengan berlakunya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, diatur pada pasal 28 bahwa “Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak menurut keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak baru dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak baru. Ditegaskan dalam ayat 2 poin e bahwa “perubahan data yang dimaksud dapat berupa perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan badan hukum sehingga dengan berlakunya PER-20/PJ/2013, khususnya pasal 28 ayat 1 jo pasal 28 ayat 2 poin e, berimplikasi

    Perubahan badan PD menjadi badan hukum PT merupakan perubahan entitas, yang nyata berbeda dengan bentuk entitas PT dalam hal kepemilikan, pertanggungjawaban, kemampuan ekonomi dan perlakuan perpajakannya.

    Wajib pajak seharusnya mengajukan pendaftaran NPWP baru untuk pembentukan PT tersebut dan sekaligus mengajukan penghapusan NPWP untuk entitas PD.

    #128686

    Pusdiklat Pajak
    Participant

    Tanya:

    Bagi Eksportir ikan yang membeli ikan langsung ke nelayan, apakah terdapat potensi PPh Pasal 22?

    Jawab:

    Berdasarkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PMK.010/2016

    tentang  PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DANvKEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

    pasal 1 ayat (1) huruf i :

    Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

    (i) industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian,peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;

    jadi terdapat potensi pph pasal 22 atas pembelian ikan kepada nelayan langsung.

    #128690

    Pusdiklat Pajak
    Participant

    Tanya:

    (PPN) Masa Pajak Oktober 2012 akan daluwarsa penetapan kapan ?

    a. September 2017

    b. Oktober 2017

    Jawab:

    (PPN) Masa Pajak Oktober 2012 akan daluwarsa penetapan pada bulan oktober 2017

    #128691

    Pusdiklat Pajak
    Participant

    Tanya:

    Mohon izin bertanya. Ada sebuah kantor cabang terdaftar di KPP A, memiliki karyawan, menurut pengakuan WP, administrasi pembayaran gaji karyawan cabang tersebut dilakukan langsung oleh Kantor Pusat yang terdaftar di KPP B.

    Kalau menurut Pasal 2 ayat (1) PER-16/PJ/2016, pemotong PPh 21 meliputi cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

    Pengertian administrasi di sini mencakup apa saja ya? Apakah menyiapkan data presensi harian termasuk di dalamnya, sehingga termasuk dalam pengertian “melakukan sebagian administrasi”?

    Jawab:

    Pasal 2 ayat (1) PER-16/PJ/2016, pemotong PPh 21 meliputi cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. Pengertian administrasi yang terkait dengan permbayaran adalah pembayarannya dilakukan oleh cabang dan pembayaran gaji tersebut dicatat sebagai beban dalam pembukuan oleh kantor cabang.

    #128692

    Pusdiklat Pajak
    Participant

    Tanya:

    Tahun 2016, AR menemukan data dari bukti pemotongan PPh Pasal 23 pemotong pajak bahwa ada wajib pajak rekanan (lawan transaksi) yang sudah dilakukan pemotongan PPh pasal 23 namun rekanan tidak mengeluarkan faktur pajak atas transaksi tersebut, AR menerbitkan SP2DK atas transaksi yang dimaksud, wajib pajak mengakui bahwa dia belum menerbitkan faktur pajak dan bersedia membayar PPN tersebut. Pertanyaannya, apakah masih bisa mengeluarkan faktur pajak pada e-faktur atas transaksi tahun 2016 tersebut sebagai sarana pelaporan dan penyetoran PPN yang dimaksud ? (terkait dengan Nomor Seri Faktur Pajak)

    Jawab:

    WP dapat menerbitkan faktur dengan konsekuensi menerbitkan faktur tidak tepat waktu dengan sanksi administrasi denda 2% dari DPP atau

    WP melaporkan transaksi dengan sarana penyerahan digunggung dengan konsekuensi tidak membuat faktur pajak dengan sanksi administrasi denda 2% dari DPP atau

    Dilakukan pemeriksaan dengan data konkret dengan konsekuensi tidak membuat faktur pajak dengan sanksi administrasi denda 2% dari DPP

    #128696

    Pusdiklat Pajak
    Participant

    Tanya:

    Ijin bertanya, UU KUP Pasal 13 ayat 3 ini mengatur mengenai sanksi kenaikan bagi Pasal 13 ayat 1, huruf b, c dan d. Bagaimanakah contoh penerapannya? Selama ini melakukan P3 Data Konkret tanpa mengenakan sanksi kenaikan. Dan apakah syarat (huruf b, c dan d di Pasal 13 ayat 1) berlaku akumulatif? Terima kasih.

    Jawab:

    Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Dengan demikian, hanya terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa:

    hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan;

    Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawa akibat Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara Jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

    Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100% (seratus person).

     Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja.

    Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak. Sebagai contoh:

     1.pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran

    tidak jelas;

    2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau

    3.dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan.

    Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

    Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya, yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

    #128702

    Pusdiklat Pajak
    Participant

    Tanya:

    Dalam hal dilakukannya pemeriksaan oleh AR atas PPN KMS, wajib pajak tidak memenuhi bukti pendukung atas biaya-biaya pembangunan yang dikeluarkan oleh wajib pajak, AR dapat menentukan secara jabatan dengan menggunakan standar nilai Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN). Namun kenyataannya di lapangan AR tidak bisa mendapatkan standar tersebut karena di tiap-tiap daerah tidak mengeluarkan HSBGN tersebut per tahun, pertanyaannya apakah selain HSBGN, masih adakah standar nilai lain yang dapat dijadikan patokan/ dasar dalam menghitung PPN KMS wajib pajak ?

    Jawab:

    Berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-25/PJ/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/Pj/ 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan Atas Jumlah Biaya Yang Dikeluarkan Dan/Atau Yang Dibayarkan Untuk Membangun Bangunan Dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri:

    Dalam hal data HSBGN belum diterbitkan oleh Pihak yang berwenang untuk periode/tahun didirikannya bangunan, maka data HSBGN yang digunakan adalah data HSBGN periode/tahun sebelumnya yang telah tersedia.

    Dalam hal data HSBGN di suatu kota/kabupaten belum tersedia, maka digunakan data HSBGN yang berlaku di kota/kabupaten terdekat dengan kota/kabupaten tempat didirikannya bangunan.

    #128715

    Pusdiklat Pajak
    Participant

    Tanya:

    Permisi guys, nanya lagi dong, kalo kita mau cairkan SPMKP kan mesti di offset dulu sama tunggakan2 pajak yg oustanding a.n WP tersebut ya, dan secara aturan urutan kohir yg dilunasi kan yg awal berdasarkan kohir yang paling tua dulu nih, trus kalo WP tersebut punya Tunggakan pajak yg statusnya udah kadaluarsa, bolehkah kita pake kohir kadaluarsa tsb buat dikompensasikan duluan? Kira2 ada aturan yg melarang nggak? trims sebelumnya.

    Jawab:

    Utang Pajak yang diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak, urutannya sebagai berikut:

    a. Utang Pajak yang mendekati tanggal daluwarsa penagihan;

    b. Utang Pajak yang bernilai paling besar;

    c. Utang Pajak yang dikompensasikan melalui potongan SPMKP.

    PER 7/PJ/2011 Pasal 3 ayat 6.

    #128717

    Pusdiklat Pajak
    Participant

    Tanya:

    Apabila NPWP dan alamat sudah sesuai tapi nama tidak lengkap misalnya nama WP : PT.ABC Sinergi namun pada bukti potong cuma tertulis PT.ABC saja, apakah harus membuat bukti potong baru?

    Jawab:

    Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 04/Pj/2017 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26, Pasal 2 Ayat (1) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Viewing 14 posts - 46 through 59 (of 59 total)

You must be logged in to reply to this topic.