Setup Menus in Admin Panel

PELATIHAN PERSIAPAN PENYULUH ANTIKORUPSI JENJANG PRATAMA AKT 7 DAN AKT 8 TAHUN 2019

Enter a short description of the course.

65 STUDENTS ENROLLED

Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui upaya-upaya penindakan pelaku, tetapi juga dengan melakukan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem serta pembangunan perilaku dan budaya antikorupsi. Mulai 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Pusat Edukasi Antikorupsi merancang dan menerapkan sistem sertifikasi kompetensi untuk berbagai profesi yang ada di sektor antikorupsi yang dimulai dengan jabatan penyuluh antikorupsi. Jabatan penyuluh antikorupsi terdiri dari penyuluh antikorupsi pratama, penyuluh antikorupsi madya, dan penyuluh antikorupsi utama.

Penyuluh Antikorupsi Pratama adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi Pratama dan mempunyai lingkup penyuluhan antikorupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan antikorupsi pada pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya.

Untuk memastikan para Penyuluh Antikorupsi memiliki kompetensi untuk melakukan penyuluhan secara efektif, diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Penyuluhan Antikorupsi.

Course E-learning Pelatihan Penyuluh Antikorupsi Jenjang Pratama merupakan kegiatan Pusdiklat Pengembangan Sumberdaya Manusia (PPSDM) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

petunjuk penggunaan KLC untuk Course ini dapat di lihat pada tutorial berikut
VIDEO TUTORIAL

Course Reviews

4.8

4.8
6 ratings
  • 5 stars5
  • 4 stars1
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0
  1. AKU INGIN INDONESIA TANPA KORUPSI

    5

    Tujuan Pembelajaran dari modul ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi iseal Indonesia jika tidak ada korupsi yaitu

    1. IMPIAN INDONESIA BEBAS KORUPSI.

    Anak- anak mendapat hak sekolah dengan baik tanpa biaya tinggi bahkan gratis sampai jenjang tertinggi;
    2. Kesehatan masyarakat dapat lebih terjamin dengan biaya murah dan fasilitas lengkap.
    3. Lingkungan yang Asri , alam yang indah dan sehat dan terjaga keseimbangan dengan pesatnya pembangunan yang sinergi dan saling mendukung.
    4. Kenyamanan transportasi baik darat, laut dan udara
    5. Swasembada pangan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan investasi yang meningkat serta pendapatan perkapita masyarakat, dan tercapainya masyarakat adil dan makmur.

    Adapun Statistik peringkat negara bebas korupsi tahun 2016 untuk peringkat pertama diduduki oleh Denmark, kedua Finlandia, dan ketiga Swedia, dan diharapkan Indonesia bisa mengikuti jejak negara Denmark untuk benar benar bebas dari korupsi.

    2. POTENSI KEKAYAAN INDONESIA

    Potensi kekayaan Indonesia ini menjadi sasaran oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk disalahgunakan yaitu Korupsi.
    Adapun bukti bahwa Indonesia termasuk Negara kaya adalah:
    1. Potensi Wilayah
    Posisi Indoensia sebagai kepulauan terbesar ini sangat strategis yang diapit oleh Dua Benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan Dua Samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) posisi ini adalah muara mewujudkan Negara Indonesia menuju Negara Yang Makmur dan Sejahtera. Menjadi titik persimpangan lalu lintas dan perdagangan dunia.
    Indonesia menyimpan kekayaan alam yang indah dan berlimpah yaitu :
    – 220.000 Jenis Fauna
    – 30.000 Keragaman Hayati
    – Rp.7.200 Triliun Potensi Maritim
    – 4,3 Miliar Barrel Minyak
    – 7,2 TCF Gas Alam
    – 2,3% Cadangan Emas Dunia
    – 746 Bahasa Daerah

    2. Potensi Penduduk
    Penduduk Indonesia menurut Statistik (Tahun 2016) menduduki urutan ke empat dunia setelah Cina, India, Amerika, Penduduk Indonesia sebanyak 261.115.456 jiwa merupakan potensi SDM untuk kesejahteraan bersama,
    Bangsa Indonesia memiliki Garis Sejarah Indonesia yang sudah teruji dalam menyatukan Tanah Air sejak :
    – Abad 13 Kerajaan Samudera Pasai menguasai perdagangan,
    – 1335-1357 Kerajaan Majapahit yang menyatukan Nusantara dengan Sumpah Gajah Madanya
    – 1595-1942 Penjajahan Belanda
    -1942-1945 Penjajahan Jepang
    – 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Republik Indonesia
    DAMPAK DAMPAK DAN BIAYA SOSIAL KORUPSI
    DARI KORUPSI DAN MENGKORELASIKAN KERUGIAN AKIBAT KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG
    1. DAMPAK MASIF KORUPSI
    Indonesia pada dasarnya dapat mencapai kehidupan yang sejahtera dan taraf hidup yang tinggi, akan tetapi pada kenyataannya:
    a. Rakyat masih bergelimang kemiskinan
    b. Tingkat kesehatan buruk
    c. Tingkat pendidikan rendah
    Keadaan di atas itu disebabkan akibat korupsi
    Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro –Buku Pendidikan anti korupsi)
    Indonesia masih banyak terjadi korupsi yang ditandai:
    1. Pendapatan Per Kapita (PDB) Tahun 2016 Indonesia sebesar USD3.974 sedangkan Singapore USD52.600, Qatar USD66.418, dan Korea Selatan sebesar USD25.458
    2. Tingkat Pengangguran Maret 2017 Indonesia sebesar 5.9% , Vietnam 2,1% dan Qatar 0,1%
    3. Tingkat Pendidikan di Indonesia berada pada posisi 108 di dunia dengan skor 0,603 dengan 44% penduduk menuntaskan pendidikan menengahnya dan 11% murid gagal menuntaskan pendidikan atau keluar sekolah
    4. Angka kematian bayi pada tahun 2015 terjadi 26 kematian setiap 1000 bayi yang lahir dan pada tahun 2016 sebanyak 25,5 kematian setiap 1000 bayi yang lahir
    5. Terjadinya banyak tindak kriminalitas dikarenakan tingkat kemiskinan yang tinggi
    6. Rendahnya daya beli masyarakat di daerah maraknya perdagangan ilegal di daerah yang berakibat tidak membayar pajak, tidak resmi, dan ijin banyak dilanggar
    7. Sektor yang Daya Saingnya di ambang batas bawah terhadap produk asing contohnya Tekstil, Elektronik, Besi dan Baja, Perusahaan Hilir dan alas kaki sekitar -3 hingga 0,03
    Indonesia merupakan negara yang kaya raya, tetapi masih belum dapat dikatakan negara yang makmur dan sejahtera.
    2. BIAYA SOSIAL KORUPSI
    Selama 12 tahun terakhir antara tahun 2001 s.d 2012 estimasi biaya eksplisit telah dilakukan oleh 1.842 koruptor dengan kerugian negara 168T, bayangkan dengan uang sebesar 168T tersebut pemerintah dapat :
    1. Membangun 195 ribu sekolah dengan perkiraan pembangunan biaya satu sekolah sebesar Rp.873.872.000,-
    2. Tingginya anak putus sekolah dapat diselamatkan sebanyak 3,36 juta anak sampai jenjang Perguruan Tinggi dengan asumsi 1 anak sebesar 50 juta rupiah
    3. Modal Dagang dengan asumsi seorang pedagang 5 juta akan bisa diberikan kepada 33,6 juta pedagang UMKM.
    4. Dana perbaikan jalan sepanjang 21.313 KM di Kabupaten dan 2.468 KM di Provinsi
    5. Dapat digunakan untuk dana pembangunan infrastruktur penyebaran listrik di daerah perpencil
    Sedangkan Biaya Sosial Korupsi terdiri dari:
    1. Biaya Eksplisit yaitu Uang Kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi
    2. Biaya Antisipasi Korupsi yaitu biaya sosial korupsi sebagai bahaya laten dan biaya reformasi birokrasi mengantisipasi korupsi
    3. Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi yaitu Biaya peradilan (Hakim, Jaksa dan sebagainya), penyidikan, operasional KPK dan PPATK, serta biaya perampasan aset di luar negeri dan dalam negeri
    4. Biaya Implisit Korupsi merupakan biaya oportunitas korupsu (beban angsuran bunga di masa mendatang yang timbul karena korupsi di masa sebelumnya)
    Semakin menyadari dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, lalu apa yang kita bisa perbuat.

    APA ITU KORUPSI
    Korupsi secara harfiah “Corruptio = Busuk”
    Robert Klitgaard : Suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.
    Secara Yuridis UU NO.31 Tahun 1999 jo. UU NO.20 Tahun 2001
    Setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
    Definisi Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
    BENTUK-BENTUK DAN CONTOH KORUPSI
    Sesuai dengan UU NO.31 Tahun 1999 jo. UU NO.20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) awalnya dibagi 30 delik tipikor menjadi 7 delik tipikor
    7 BENTUK DELIK TIPIKOR :
    1. Penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara;
    (Contoh: Pengunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi dan keluarga)
    2. Suap-Menyuap : Memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap
    (Para pelanggar Lalu Lintas memberikan sejumlah uang kepada polisi)
    3. Penggelapan dalam jabatan : Menggelapkan uang/dokumen untuk keuntungan pribadi.
    ( Menggunakan kuitansi kosong)
    4. Pemerasan : Memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi.
    (Pungutan Liar sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu yang seharusnya bebas biaya)
    5. Perbuatan Curang : Segala bentuk kecurangan = korupsi
    (pemborong yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang atau toko bahan bangunan)
    6. Benturan kepentingan dalam pengadaan : “Conflict of interest” Seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. (Meskipun dilakukan tender dalam proyek PNS ikut proyek dengan mengikutsertakan perusahaannya)
    7. Gratifikasi : Pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu.(Hadiah untuk pejabat publik)

    PENYEBAB KORUPSI
    GONE THEORY
    1. GREEDS (Keserakahan)
    2. OPPORTINITIES (Kesempatan)
    3. NEEDS (Kebutuhan)
    4. EXPOSURE (Pengungkapan)
    3 PENYEBAB KORUPSI
    1. Terpaksa (by Needs)
    2. Memaksa (by greeds)
    3. Dipaksa (by System)
    STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN RENCANA AKSI BERANTAS KORUPSI
    1. STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI
    Becak di Yogyakarta bertuliskan “BECAK ANTIKORUPSI DAN KOLUSI” contoh kampanye anti korupsi.
    a. Strategi Represif
    – KPK menyeret koruptor ke meja hijau
    – Membacakan tuntutan
    – Menghadirkan saksi dan alat bukti yang menguatkan
    Tahapan strategi represif dimulai dari :
    – Penanganan laporan pengaduan masyarakat
    – Penyelidikan
    – Penyidikan
    – Penuntutan
    – Pelaksanaan putusan pengadilan
    b. Strategi Perbaikan Sistem
    Pelayanan publik yang belum transparan memicu terjadinya penyuapan, Sistem yang baik dapat meminimalisasi tindak korupsi misalnya secara online.

    c. Strategi Edukasi dan Kampanye
    Hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai korupsi itu sendiri.
    Contoh Pandangan terhadap pemberian uang terima kasih dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat.
    Edukasi dan kampanye merupakan hal yang sangat penting sebagai bagian dari pencegahan tindakan korupsi.

    2. RENCANA AKSI BERANTAS KORUPSI
    a. Strategi Represif oleh masyarakat dengan cara DUMAS (Pengaduan Masyarakat) dengan melaporkan perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi oleh KPK.
    b. Strategi Perbaikan Sistem oleh masyarakat dengan cara :
    – Memantau pelayanan publik
    – Melakukan kajian dan penelitian terkait layanan publik
    – Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah
    – Membangun manajemen antikorupsi di lingkungan masing-masing
    Adapun Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara dapat turut berperan dengan cara:
    – Melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) kepada KPK secara langsung maupun melalui pos.
    – Melaporkan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK melalui UPG (Unit Pengendali Gratifikasi)

    c. Strategi Edukasi dan Kampanye dapat pula dilakukan oleh masyarakat dengan cara:
    – Menulis lagu-lagu antikorupsi
    – Menulis cerpen atau puisi tentang korupsi
    – Membuat vlog antikorupsi

    MENJADI PRIBADI BERINTEGRITAS
    Integritas adalah tindakan secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi.
    Belajar dari hal hal kecil:
    – Belajar dari tokoh bangsa
    – Tertib lalu lintas
    – Tidak membuang sampah sembarangan

  2. 5

    E learning Diklat Penyuluh Antikorupsi ini sangat efektif untuk pemahaman ttg berbagai hal yang perlu diketahui kami sebagai calon Penyuluh.
    Tugas yang diberikan pun dapat efektif karena memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menuangkan seluruh pengalaman dan harapan kami.
    Semoga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sebagai bekal kami dalam menjalankan Tugas mulia sebagai penyuluh antikorupsi yang tangguh, berdedikasi dan disiplin.
    Kiranya Tuhan menolong kami.

  3. Penyuluh Anti Korupsi Pratama Ank VII

    5

    Excellent

  4. REVIEW GATHOE

    4

    Asik materinya, usul untuk studi kasus dibuat film pendek atau reka adegan dengan video. Selain untuk variasi pembelajaran, penggunaan video/film pendek akan lebih mudah untuk diingat dan lebih memprovokasi audiens

  5. 5

    Ini pengalaman pertama saya mengikuti diklat dengan e-learning, asyik sih cuma memang perlu benar-benar meluangkan waktu untuk membuka dan mempelajari materi e-learning dimana disaat bersamaan di kantor kita disubukkan dengan tugas rutin. Untuk beberapa materi video saat dibuka berhenti-berhenti karena buffering padahal kecepatn internet very good.

  6. Mantap

    5

    Sudah bagus, cuma untuk video yang hanya membaca slide sebaiknya hanya slide saja, tidak usah divideokan, biar gampang baca materinya.

    Terima kasih.

Advanced Course Search Widget