Setup Menus in Admin Panel

Pejabat Pembuat Komitmen

Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertujuan agar PPK dapat melaksanakan tugas dan fungsi PPK dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

41 STUDENTS ENROLLED

Tujuan program, kebutuhan strategis dan sasaran pelatihan ini adalah

    1. Tujuan Program: melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    2. Kebutuhan Strategis Unit Pengguna:  Tersedianyan SDM (PPK) yang memenuhi standar kompetensi sehingga mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan pada satuan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    3. Sasaran Peserta: PPK.

Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu

  1. Menerapkan perencanaan belanja negara
    • menjelaskan konsep belanja negara;
    • menerapkan penyusunan rencana kegiatan;
    • menjelaskan peran PPK dalam belanja negara;
    • menerapkan penyusunan rencana penarikan dana; dan
    • menerapkan penyusunan rencana pengadaan barang/jasa pemerintah.
  2. Menerapkan penyusunan spesifikasi teknis barang/jasa dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
    • menerapkan penyusunan spesifikasi barang/jasa pemerintah; dan
    • menerapkan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  3. Menerapkan penyusunan kontrak
    • menjelaskan tinjauan teoritis tentang kontrak;
    • menjelaskan jenis-jenis dan tahapan penyusunan kontrak;
    • menjelaskan struktur dan anatomi kontrak; dan
    • menerapkan penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
  4. Menerapkan persiapan dan pengendalian kontrak
    • menerapkan persiapan pelaksanaan kontrak;dan
    • menerapkan pengendalian kontrak.
  5. Menjelaskan penyelesaian perselisihan
    • menjelaskan dasar hukum penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah;
    • menjelaskan penyelesaian sengketa dengan litigasi; dan
    • menjelaskan pendelegasian perselisihan dengan non litigasi.
  6. Menerapkan mekanisme pembayaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
    • menjelaskan prinsip pembayaran belanja negara;
    • menjelaskan mekanisme pembayaran belanja negara; dan
    • menerapkan pengujian atas tagihan pembayaran belanja negara.

  1. Persyaratan Administrasi
    • Pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a); dan
    • Ditugaskan oleh pimpinan instansi masing-masing.
  2. Persyaratan Kompetensi
    • Pendidikan minimal setara D3;
    • Memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar; dan
    • Menduduki jabatan Pejabat Pembuat Komitmen.


No Nama Mata Pelajaran Jam Pelajaran
TM NTM TOTAL
a. Perencanaan Belanja Negara 4 3 7
b. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa dan Harga Perkiraan Sendiri 5 3 8
c. Penyusunan Kontrak 6 2 8
d. Persiapan dan Pengendalian Kontrak 5 1 6
e. Penyelesaian Perselisihan 2 3 5
f. Mekanisme Pembayaran dalam Pengadaan 3 3 6
g. Ceramah: Kepemimpinan yang Bersih dan Bebas dari KKN 2 2
TOTAL JP 27 15 42


Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Apply for Course
  • UNLIMITED ACCESS

Advanced Course Search Widget