Setup Menus in Admin Panel

2018 Pelatihan Hukum Beracara di Pengadilan

Pelatihan ini didesain untuk membekali kompetensi pegawai Kementerian Keuangan sehingga mampu mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam beracara di pengadilan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas di unitnya masing-masing.

Sasaran Peserta: Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditugaskan oleh unit yang bersangkutan, khususnya unit yang membutuhkan kompetensi di bidang hukum.

Tata cara untuk akses KLC:
 Login dengan kemenkeu-id;
 Klik menu “Courses”, kemudian pilih “Pelatihan Hukum Beracara di Pengadilan”, Kemudian klik “Apply for Courses”;
 Setelah mendapat approval atau invite dari admin KLC, peserta dapat
mulai mengerjakan penugasan studi mandiri.
 Petunjuk Penggunaan KLC akan di upload pada KLC.

66 STUDENTS ENROLLED

Tujuan Program:

Pelatihan ini didesain untuk membekali kompetensi pegawai Kementerian Keuangan sehingga mampu mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam beracara di pengadilan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas di unitnya masing-masing.

Kebutuhan Strategis Unit Pengguna yang akan dicapai:

Memenuhi kebutuhan kompetensi individu guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unitnya masing-masing.

Sasaran (Target Learners):

Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditugaskan oleh unit yang bersangkutan, khususnya unit yang membutuhkan kompetensi di bidang hukum.

a. menerangkan Hukum Keuangan Negara;

  • mendeskripsikan filosofi keuangan negara;
  • menjelaskan latar belakang keuangan negara;
  • menguraikan ruang lingkup keuangan negara;

b. menjelaskan Hukum Tata Negara;

  • menjabarkan pengertian hukum tata negara;
  • menguraikan pembagian kekuasaan (trias politica);
  • membandingkan teori-teori trias politica;
  • menerangkan pengimplementasian trias politica di indonesia;

c. menjelaskan Hukum Aministrasi Negara;

  • mejabarkan pengertian hukum administrasi negara;
  • menerangkan tata urutan peraturan perundang-undangan;
  • menjelaskan pendelegasian wewenang;
  • mendeskripsikan pengertian asas-asas pemerintahan;

d. menjelaskan Hukum Perdata;

  • menjabarkan pengertian hukum perdata;
  • menerangkan ketentuan hukum perdata mengenai subjek hukum perdata;
  • menjelaskan contoh perbuatan melawan hukum;
  • menerangkan ketentuan hukum perdata mengenai perikatan.

e. menjelaskan Hukum Pidana terutama Pidana Korupsi;

  • menjabarkan pengertian hukum pidana;
  • menerangkan ketentuan umum hukum pidana;
  • menguraikan unsur melawan hukum pidana;
  • menerangkan ketentuan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi.

f. menerapkan Ketentuan Beracara di Pengadilan untuk Perkara-Perkara  Perdata;

  • menerangkan mekanisme sidang di pengadilan;
  • menguraikan mengenai jenis-jenis alat bukti;
  • menjabarkan tata cara hukum pembuktian dalam perkara perdata;
  • menerangkan mekanisme penyitaan;
  • melakukan pembuatan surat kuasa;
  • melakukan penyusunan jawaban gugatan;
  • mensimulasikan teknik membaca putusan perdata;
  • menggunakan tata cara pengajuan upaya hukum.

g. menerapkan Ketentuan Beracara di Pengadilan untuk Perkara-Perkara Pidana;

  • menjelaskan hak dan kewajiban saksi;
  • menerangkan mekanisme persidangan;
  • menguraikan putusan dan jenis hukuman;
  • menjelaskan upaya hukum;
  • menggunakan mekanisme penyelidikan;
  • menggunakan mekanisme penyidikan.

h. menerapkan Ketentuan Beracara di Pengadilan untuk Perkara-Perkara  Tata Usaha Negara;

  • mendeskripsikan secara umum dasar-dasar hukum tata usaha negara ;
  • menerangkan mekanisme persiapan persidangan tata usaha (dismissal);
  • menerangkan mekanisme persidangan tata usaha negara;
  • menguraikan mengenai jenis-jenis alat bukti tata usaha negara;
  • menjabarkan tata cara hukum pembuktian dalam perkara tata usaha negara;
  • melakukan penyusunan jawaban gugatan;
  • melakukan teknik membaca putusan perkara tata usaha negara;
  • menggunakan tata cara pengajuan upaya hukum.

i.  menjelaskan penelusuran informasi hukum dan pembuatan kajian hukum (legal opinion);

  • menjabarkan penelusuran informasi hukum;
  • mendeskripsikan pengertian kajian hukum(legal opinion);
  • menguraikan cara membuat kajian hukum (legal opinion).

j.  menerapkan Fungsi Perdamaian di Luar Pengadilan Antara Para Pihak yang Bersengketa di Bidang Keuangan Negara;

  • menerapkan teknik-teknik negosiasi penyelesaian masalah di luar pengadilan;
  • menggunakan teknik-teknik mediasi penyelesaian masalah di luar pengadilan.

Administrasi

  1. Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditugaskan oleh Minimal Eselon II Unit yang bersangkutan;
  2. Pangkat/Golongan Minimal Pengatur (II/c);
  3. Pegawai yang sedang dan diproyeksikan bekerja di Bidang Hukum di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kompetensi

1. Pendidikan minimal Diploma III.

EVALUASI LEVEL 1

Evaluasi Penyelenggaraan Tertulis dan Evaluasi Tatap Muka serta Evaluasi Pengajar Tertulis/Online

EVALUASI LEVEL 2

Pre dan Post Test

Course Reviews

4

4
1 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars1
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0
  1. Pelaksanaan Pelatihan

    4

    Mohon pengajar HTN dapat berasal dari kalangan akademisi dan porsi untuk petemuan dalam kelas Hk. Acr TUN ditambah

Apply for Course
  • UNLIMITED ACCESS

Advanced Course Search Widget