ECLAIR – Worklife Balance Parenting, Mungkinkah?
Perempuan bekerja? Kedua orangtua bekerja? Mengapa tidak?...
Pasal 26 UU PPh – Bagian 3
Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Pada video pembelajaran bagian 3 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-2/ Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-4/
Read More
Pasal 26 UU PPh – Bagian 2
Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Pada video pembelajaran bagian 2 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-1/ Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-3/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-4/
Read More
Pasal 26 UU PPh – Bagian 1
Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Pada video pembelajaran bagian 1 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-3/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-4/
Read More
Pasal 15 UU PPh – Bagian 3
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 menurut UU No 36 Tahun 2008, adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu (industri pelayaran, penerbangan international dan perusahaan asuransi asing). Pada video pembelajaran bagian 3 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-2/
Read More
Pasal 15 UU PPh – Bagian 2
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 menurut UU No 36 Tahun 2008, adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu (industri pelayaran, penerbangan international dan perusahaan asuransi asing). Pada video pembelajaran bagian 2 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UU PPh dimaksud. Tautan video sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-1/ Tautan video selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-3/
Read More
Pasal 15 UU PPh – Bagian 1
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 menurut UU No 36 Tahun 2008, adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu (industri pelayaran, penerbangan international dan perusahaan asuransi asing). Pada video pembelajaran bagian 1 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-3/
Read More
Mekanisme Perhitungan PNBP Migas – Bagian 2
Pada video pembelajaran ini, Bp Puji Wibowo, Dosen PKN STAN, membahas tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas terutama terkait mekanisme perhitungan PNBP Migas (bagian 2). Tautan bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-mekanisme-perhitungan-pnbp-migas-bagian-1/
Read More
Mekanisme Perhitungan PNBP Migas – Bagian 1
Pada video pembelajaran ini, Bp Puji Wibowo, Dosen PKN STAN, membahas tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas terutama terkait mekanisme perhitungan PNBP Migas (bagian 1). Tautan bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-mekanisme-perhitungan-pnbp-migas-bagian-2/
Read More
Pengenaan PBB Sektor Pertambangan – Bagian 6
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB sektor P3L meliputi Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Heni Sulastri, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, membahas tentang pengenaan PBB sektor Pertambangan (bagian 6). Tautan bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-3/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-4/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-5/
Read More
Pengenaan PBB Sektor Pertambangan – Bagian 5
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB sektor P3L meliputi Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Heni Sulastri, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, membahas tentang pengenaan PBB sektor Pertambangan (bagian 5). Tautan bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-3/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-4/ Tautan bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-6/
Read MoreRecent Knowledge
-
-
QuickWins Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan
Pada video ini, Bp. Agus Bandiyono, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak,...
-
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Pada video ini, Bp. Agus Bandiyono, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak,...
-
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal-Kementerian Keuangan
Pada video ini, Bp. Agus Bandiyono, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak,...
-
Organisasi dan Tata Kerja DJP
Pada video ini, Bp. Agus Bandiyono, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak,...