Setup Menus in Admin Panel

Unit Eselon I

28

May'19

Pasal 26 UU PPh – Bagian 3

  Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Pada video pembelajaran bagian 3 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-2/ Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-4/  

Read More

28

May'19

Pasal 26 UU PPh – Bagian 2

  Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Pada video pembelajaran bagian 2 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-1/ Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-3/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-4/

Read More

28

May'19

Pasal 26 UU PPh – Bagian 1

  Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Pada video pembelajaran bagian 1 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-3/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-4/

Read More

28

May'19

Pasal 15 UU PPh – Bagian 3

  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 menurut UU No 36 Tahun 2008, adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu (industri pelayaran, penerbangan international dan perusahaan asuransi asing). Pada video pembelajaran bagian 3 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-2/

Read More

28

May'19

Pasal 15 UU PPh – Bagian 2

  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 menurut UU No 36 Tahun 2008, adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu (industri pelayaran, penerbangan international dan perusahaan asuransi asing). Pada video pembelajaran bagian 2 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UU PPh dimaksud. Tautan video sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-1/ Tautan video selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-3/

Read More

28

May'19

Pasal 15 UU PPh – Bagian 1

  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 menurut UU No 36 Tahun 2008, adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu (industri pelayaran, penerbangan international dan perusahaan asuransi asing). Pada video pembelajaran bagian 1 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-3/

Read More

25

May'19

Mekanisme Perhitungan PNBP Migas – Bagian 2

  Pada video pembelajaran ini, Bp Puji Wibowo, Dosen PKN STAN, membahas tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas terutama terkait mekanisme perhitungan PNBP Migas (bagian 2). Tautan bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-mekanisme-perhitungan-pnbp-migas-bagian-1/

Read More

25

May'19

Mekanisme Perhitungan PNBP Migas – Bagian 1

  Pada video pembelajaran ini, Bp Puji Wibowo, Dosen PKN STAN, membahas tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas terutama terkait mekanisme perhitungan PNBP Migas (bagian 1). Tautan bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-mekanisme-perhitungan-pnbp-migas-bagian-2/

Read More

25

May'19

Pengenaan PBB Sektor Pertambangan – Bagian 6

  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB sektor P3L meliputi Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Heni Sulastri, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, membahas tentang pengenaan PBB sektor Pertambangan (bagian 6). Tautan bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-3/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-4/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-5/

Read More

25

May'19

Pengenaan PBB Sektor Pertambangan – Bagian 5

  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB sektor P3L meliputi Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Heni Sulastri, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, membahas tentang pengenaan PBB sektor Pertambangan (bagian 5). Tautan bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-3/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-4/ Tautan bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengenaan-pbb-sektor-pertambangan-bagian-6/

Read More