Login with Kemenkeu-ID
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (4/4)
Salah satu tugas Penyuluh Pajak adalah menyelesaikan permohonan Wajib Pajak. Permohonan Wajib Pajak dapat berupa pengajuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Video ini merupakan video ke empat (terakhir) dari Video Pembelajaran Seri: Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Video ke empat di bawah ini membahas mengenai Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Di sini dijelaskan wajib pajak mana saja yang termasuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, cara pengajuan permohonan, cara melakukan penelitian kredit pajak, kriteria penerbitan SKPPKP, serta jangka waktu penyelesaian permohonan.
Read More
Penilaian Properti 3 : “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penilaian”
Ada empat faktor yang mempengaruhi Penilaian, yaitu Deman/Desire, Utility, Scarcity dan Transferability yang biasa disingkat dengn DUST. Apakah DUST itu? Di video ini Aniek Juliarini Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Yogyakarta akan membahas hal tersebut. Yuk simak videonya…
Read More
Penilaian Properti 2 : “Penilaian”
Menurut Lust (1997) Penilaian adalah proses untuk mengestimasi nilai pada tanggal tertentu dengan mode tertentu dengan mempertimbangkan semua karakteristik yang mempengaruhi nilai dan dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam video ini Aniek Juliarini Widyaiswara Utama Balai Diklat Keuangan Yogyakarta akan menjelaskan semua. Yuk kita simak videonya..
Read More
Dampak Sosial Korupsi
Korupsi merupakan kejahatan besar, sehingga menjadi musuh bersama dari semua bangsa. Dalam video ini Jamila Lestyowati Widyaiswara Ahli Madya Balai Diklat Keuangan Yogyakarta akan menjelaskan dampak sosial korupsi. Yuk simak video berikut…
Read More
Indeks Persepsi Korupsi
Indeks Persepsi Korupsi menilai dan memberi peringkat negara/wilayah berdasarkan seberapa korup sektor publik suatu negara dianggap oleh para ahli dan eksekutif bisnis. Dalam video ini Jamila Lestyowati Widyaiswara Ahli Madya Balai Diklat Keuangan Yogyakarta akan menjelaskannya. Yuk simak video berikut…
Read More
Transaksi Hubungan Istimewa di Perpajakan Seri 3 : Contoh-contoh Transaksi Hubungan Istimewa
Seperti apa saja contoh-contoh transaksi hubungan istimewa di perpajakan? Di video ini Junaedi Purnomo Widyaiswara Ahli Madya Balai Diklat Keuangan Yogyakarta akan membahasnya. Yuk kita simak videonya…
Read More
Transaksi Hubungan Istimewa di Perpajakan Seri 2 : Kategori Hubungan Istimewa Perpajakan
Kategori hubungan istimewa perpajakan diatur dalam Pasal 8 ayaht (4) UU PPh. Apa saja yang termasuk dalam kategori hubungan istimewa tersebut? Di video ini Junaedi Purnomo Widyaiswara Ahli Madya Balai Diklat Keuangan Yogyakarta akan menjelaskan semuanya. Yuk kita simak…
Read More
Transaksi Hubungan Istimewa di Perpajakan Seri 1 : Dasar Hukum dan Pengertian Hubungan Istimewa
Dimana saja dasar hukum hubungan istimewa dalam perpajakan kita diatur dan apa pengertian hubungan istimewa perpajakan itu? Di video ini Junaedi Purnomo Widyaiswara Ahli Madya Balai Diklat Keuangan Yogyakarta akan menjelaskannya. Yuk kita simak…
Read More
Cost Stucture Dan Cost Driver Seri 4 (Analisis Cost Driver)
Dalam menganalisis struktur biaya, kita harus perhatikan komponen biaya tetap dan biaya variabelnya. Dalam video ini, Junaedi Purnomo, Wodyaiswara Balai Diklat Keuangan Yogyakarta akan menjelaskan semuanya. Yuk kita simak video berikut…
Read More
Cost Structure dan Cost Driver Seri 3 (Analisis)
Untuk melakukan analisis cost structure, kita bisa mendasarkan pada based of kinds of business yang ada dalam suatu perusahaan. Dalam video berikut Junaedi Purnomo Widyaiswara Ahli Madya Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menjelaskan secara rinci. Yuk kita simak videonya…
Read MoreRecent Knowledge
-
-
Penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terhadap Satker
Bagaimana penerapan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah bagi satker yang...
-
Koreksi Peredaran Usaha Dari Pengujian Arus Piutang (Part 2)
-
Koreksi Peredaran Usaha Dari Pengujian Arus Piutang (Part 1)
-
Hubungan Istimewa Berdasarkan Tax Treaty (Part #2)