Setup Menus in Admin Panel

Badan Kebijakan Fiskal

29

Jul'20

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Edisi II 2020 – Menjaga Ekonomi Nasional di Tengah Pandemi COVID-19

Wabah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini telah menyebabkan tekanan pada perekonomian global. Tidak terkecuali di Indonesia, indikator perekonomian nasional menunjukkan penurunan yang signifikan dengan dibarengi terhentinya berbagai aktivitas ekonomi sebagai imbas dari pandemi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2020 yang hanya berada pada angka 2,97% menggambarkan secara umum tekanan ekonomi yang sedang dialami oleh Indonesia setelah pada tahun-tahun sebelumnya selalu berada pada angka kisaran 5%. Sementara itu, jumlah penderita COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang berarti. link Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal

Read More

09

Jun'20

Warta Fiskal Edisi I 2020 – SJSN Membumikan Keadilan Sosial

Warta Fiskal Edisi I 2020 SJSN adalah program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau pensiun. Penjelasan ini disebutkan dalam UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN.   link warta fiskal

Read More

13

Apr'20

Akuntansi Pemerintah Kontemporer: Kerangka Kerja Konseptual Laporan Keuangan Entitas Sektor Publik (Conceptual Framework IPSAS) – bagian 1

  Pada video pembelajaran seri Akuntansi Pemerintah Kontemporer ini, Bp. Soffan Marsus, Dosen PKN STAN, menjelaskan tentang Kerangka Kerja Konseptual Laporan Keuangan Entitas Sektor Publik (Conceptual Framework IPSAS) – bagian 1.

Read More

09

Apr'20

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Edisi I 2020 – Bertahan di Tengah Potensi Resesi Ekonomi Global

Perkembangan positif di awal tahun 2020 dengan optimisme pemulihan ekonomi yang didukung dengan berbagai indikator ekonomi yang mulai menunjukkan arah pembalikan. Kinerja manufaktur di beberapa negara seperti Tiongkok India, Malaysia, Singapura dan Indonesia sempat menunjukkan tren perbaikan, setelah di tahun 2019 kinerja manufaktur global turun akibat permintaan yang lemah dan tensi perang dagang. Kinerja perdagangan beberapa negara juga turut membaik di akhir 2019 hingga awal 2020. link Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal

Read More

09

Apr'20

Warta Fiskal Edisi VI 2019 – Sustainable Development Goals: Harmonisasi Manusia dan Lingkungan

Warta Fiskal Edisi VI 2019 SDGs disahkan pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar PBB. Sebanyak 193 kepala negara hadir untuk menandatangani kesepakatan pembangunan global. Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Prinsip utama kesepakatan pembangunan global tersebut adalah Leave No One Behind atau Tidak Meninggalkan Satu Orangpun. Prinsip ini menekankan akan keterlibatan dari seluruh aktor pembangunan selain Pemerintahan, yakni Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, masyarakat. Ukuran keberhasilan implementasi SDGs adalah Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Di mana posisi SDSN Indonesia saat ini? Michael Bobby Hoelman, Senior Advisor dari Infid mengonfirmasi peringkat SDSN Indonesia telah turun dari …

Read More

02

Apr'20

Metode Effective Interest Rate untuk Menghitung Amortisasi Diskon dan Premium Bonds

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Kodirin, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan tentang metode Effective Interest Rate untuk menghitung amortisasi Diskon dan Premium Bonds.

Read More

31

Jan'20

Warta Fiskal Edisi V 2019

Warta Fiskal Edisi V 2019 Teori kontrak sosial diperkenalkan oleh beberapa filsuf seperti Plato, Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant. Mereka memaknai kontrak sosial (social contract) sebagai sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya (Jean Hampton, 1999). Salah satu bentuk kontrak sosial tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rancangan APBN disiapkan pemerintah tetapi untuk melaksanakannya harus meminta persetujuan DPR selaku wakil rakyat (PP No. 45 Tahun 2013). Postur APBN mencakup pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan. Pemerintah harus merencanakan berapa besar pendapatan negara dalam satu tahun anggaran dan …

Read More

31

Jan'20

Warta Fiskal Edisi IV 2019

Warta Fiskal Edisi IV 2019 Setiap negara memiliki strategi masing-masing untuk melakukan lompatan besar dalam perekonomianya. Brazil, Negara-negara Timur Tengah, China, dan juga Indonesia, lebih mengandalkan kekuatan sumber daya alamnya. Jerman,Swedia, Swiss, Norwegia, AS, Kanada, dan Jepang, lebih mengandalkan kekuatan industri manufaktur berteknologi tinggi. Sementara Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, Inggris, Belanda, Luxemburg, dan Prancis, lebih mengandalkan kekuatan ekonomi jasa. Korea Selatan misalnya, kini telah menjadi ‘raja ICT dunia’. Negara-negara ini unggul dalam beberapa indikator kemajuan suatu bangsa, seperti kemudahan berbisnis (doing business), daya saing (competitiveness), kualitas manusia (human development), dan kesejehteraan atau kebahagiaan (happiness).     link warta …

Read More

31

Jan'20

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Edisi IV 2019

Menutup tahun 2019, isu-isu global masih terus berkembang dinamis. Perlambatan aktivitas manufaktur terjadi di berbagai negara dan proyeksi pertumbuhan ekonomi global terus terkoreksi. Perang dagang AS-Tiongkok sebagai salah satu isu yang cukup kuat memang sudah mulai memasuki tahapan negosiasi dan kompromi. Namun demikian, bercermin dari kesepakatan AS-Tiongkok di forum G-20 Osaka yang meleset dan tidak berkelanjutan, kita tentu harus siap jika sewaktu-waktu muncul momentum yang dapat menimbulkan syok pada perekonomian. Potensi ketidakpastian masih akan terus membayangi. link Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal

Read More

16

Dec'19

Laporan Belanja Perpajakan 2018

Pemerintah menunjukkan komitmen berkelanjutan di bidang transparansi fiskal dengan menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) 2018 yang merupakan laporan kedua. Selain melaporkan perkembangan estimasi untuk tahun 2018, Laporan Belanja Perpajakan 2018 ini juga mencakup berbagai penyempurnaan, antara lain, perluasan cakupan jenis pajak, penambahan jumlah peraturan yang dapat diestimasi, serta perbaikan data maupun metodologi perhitungan untuk tahun-tahun sebelumnya. Besarnya Belanja Perpajakan menunjukkan variasi kebijakan perpajakan dari ketentuan umum atau benchmark dalam bentuk pemberian insentif, pengurangan, pembebasan, atau kebijakan khusus lainnya di bidang perpajakan. Penghitungan dilakukan untuk berbagai jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak …

Read More