Setup Menus in Admin Panel

Badan Kebijakan Fiskal

30

Dec'20

Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal Edisi IV 2020 – Kebijakan Fiskal Mempercepat Momentum Pemulihan Ekonomi

Perekonomian global mulai menunjukkan arah pembalikan namun potensi perlambatan akibat masih tingginya ketidakpastian dampak dari pandemi COVID-19 tetap harus diwaspadai. Sampai dengan bulan November 2020, pandemi COVID-19 masih terus menyebar secara global dengan sekitar 63,60 juta kasus terkonfirmasi dan 1,47 juta kematian akibat COVID-19. Sementara di Indonesia kasus kumulatif mencapai 543.975 kasus dan 17.081 kematian. link Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal

Read More

27

Nov'20

Warta Fiskal Edisi III 2020 – PEN : Mitigasi Perlambatan Ekonomi

Warta Fiskal Edisi III 2020 Pandemi COVID-19 telah memporakporandakan perekonomian dunia dan berdampak besar ke Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pandemi ini sebagai perfect storm atau “wabah sempurna” (Townhall Meeting, 19/06/2020). Andrew Stern (2008) mengartikan perfect storm sebagai “badai yang sangat dahsyat” yang timbul dari kombinasi langka faktor meteorologi yang merugikan. Sementara Dictionary Cambridge mengartikan perfect storm sebagai keadaan yang sangat buruk atau kritis, yang timbul dari sejumlah faktor negatif dan tidak dapat diprediksi. Kata “perfect storm” ini kemudian digunakan juga sebagai metafora untuk suatu hubungan dalam lagu hit populer seperti Dark Horse yang dinyanyikan Katy Perry (bait …

Read More

05

Nov'20

Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal Edisi III 2020 – Mengurangi Dampak Pandemi Covid- 19 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Positif

Setelah berjalan selama kurang lebih enam bulan, wabah COVID-19 nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Dari sisi ekonomi, wabah atau pandemi ini berdampak terhadap sisi permintaan dan penawaran. Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah untuk menekan penularan yang meluas dan bertambahnya korban jiwa, tidak dapat dihindari menyebabkan turunnya permintaan untuk barang dan jasa. Ditambah dengan turunnya penawaran barang dan jasa antara lain karena tutupnya pusat-pusat perbelanjaan. Indonesia dan dunia menghadapi resesi. Untuk menghindari kelesuan ekonomi yang berkepanjangan, Pemerintah telah menyiapkan program-program yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional, tidak hanya di triwulan III tahun …

Read More

04

Sep'20

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kebijakan Fiskal

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Agus Bandiyono, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, memaparkan tentang struktur organisasi dan tata kerja di Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan. Yuk kita simak bersama!

Read More

25

Aug'20

Warta Fiskal Edisi II 2020 – Pandemi COVID-19 dan Jurus “Extraordinary”

Warta Fiskal Edisi II 2020 Setiap krisis kesehatan, apalagi pandemik, memiliki dampak sosial ekonomi yang luas. Kebijakan pemerintah yang biasa-biasa saja (ordinary) tidak akan ‘nendang” mengingat masalahnya sudah sangat kompleks. Pemerintah harus menggunakan cara luar biasa (extraordinary) untuk membuat kebijakan yang menjadi resultante kewenangan dan kepentingan intitusi-intitusi yang berbeda. Tidak hanya lintas Kementerian/Lembaga, tetapi juga lintas pemerintah daerah bahkan juga badan-badan usaha BUMN dan Swasta. Pemerintah memilih fokus pada dua domain kebijakan, yaitu kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi, sebagai engine pemerintah untuk mengatasi Covid-19 dan memastikan ekonomi Indoneia tidak krisis. Dua mesin “digoyes” secara bersamaan agar saling mengisi. Kebijakan ekonomi …

Read More

29

Jul'20

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Edisi II 2020 – Menjaga Ekonomi Nasional di Tengah Pandemi COVID-19

Wabah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini telah menyebabkan tekanan pada perekonomian global. Tidak terkecuali di Indonesia, indikator perekonomian nasional menunjukkan penurunan yang signifikan dengan dibarengi terhentinya berbagai aktivitas ekonomi sebagai imbas dari pandemi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2020 yang hanya berada pada angka 2,97% menggambarkan secara umum tekanan ekonomi yang sedang dialami oleh Indonesia setelah pada tahun-tahun sebelumnya selalu berada pada angka kisaran 5%. Sementara itu, jumlah penderita COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang berarti. link Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal

Read More

09

Jun'20

Warta Fiskal Edisi I 2020 – SJSN Membumikan Keadilan Sosial

Warta Fiskal Edisi I 2020 SJSN adalah program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau pensiun. Penjelasan ini disebutkan dalam UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN.   link warta fiskal

Read More

13

Apr'20

Akuntansi Pemerintah Kontemporer: Kerangka Kerja Konseptual Laporan Keuangan Entitas Sektor Publik (Conceptual Framework IPSAS) – bagian 1

  Pada video pembelajaran seri Akuntansi Pemerintah Kontemporer ini, Bp. Soffan Marsus, Dosen PKN STAN, menjelaskan tentang Kerangka Kerja Konseptual Laporan Keuangan Entitas Sektor Publik (Conceptual Framework IPSAS) – bagian 1.

Read More

09

Apr'20

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Edisi I 2020 – Bertahan di Tengah Potensi Resesi Ekonomi Global

Perkembangan positif di awal tahun 2020 dengan optimisme pemulihan ekonomi yang didukung dengan berbagai indikator ekonomi yang mulai menunjukkan arah pembalikan. Kinerja manufaktur di beberapa negara seperti Tiongkok India, Malaysia, Singapura dan Indonesia sempat menunjukkan tren perbaikan, setelah di tahun 2019 kinerja manufaktur global turun akibat permintaan yang lemah dan tensi perang dagang. Kinerja perdagangan beberapa negara juga turut membaik di akhir 2019 hingga awal 2020. link Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal

Read More

09

Apr'20

Warta Fiskal Edisi VI 2019 – Sustainable Development Goals: Harmonisasi Manusia dan Lingkungan

Warta Fiskal Edisi VI 2019 SDGs disahkan pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar PBB. Sebanyak 193 kepala negara hadir untuk menandatangani kesepakatan pembangunan global. Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Prinsip utama kesepakatan pembangunan global tersebut adalah Leave No One Behind atau Tidak Meninggalkan Satu Orangpun. Prinsip ini menekankan akan keterlibatan dari seluruh aktor pembangunan selain Pemerintahan, yakni Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, masyarakat. Ukuran keberhasilan implementasi SDGs adalah Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Di mana posisi SDSN Indonesia saat ini? Michael Bobby Hoelman, Senior Advisor dari Infid mengonfirmasi peringkat SDSN Indonesia telah turun dari …

Read More