Kemenkeu Learning Center

10

Dec'19

Objek Tidak Dipungut PPh Pasal 22 Badan Usaha Tertentu

Apa saja yang dapat dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 untuk Badan-badan Tertentu. Nah apa saja yang dapat dikecualikan dari pemungutan tersebut, Junaedi Purnomo (Widyaiswara BDK Yogyakarta) dalam video ini menjelaskannya secara rinci. Yuk simak video berikut..

10

Dec'19

Tarif Pemungutan Atas Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas

Balai Diklat Yogyakarta

Berapa besaran pengenaan tarif terkait dengan pemungutan atas penjualan bahan bakar dan minyak pelumas sesuai dengan PPh Pasal 22. Dalam video berikut Junaedi Purnomo (Widyaiswara BDK Yogyakarta) menjelaskan besaran nilai tarif dan mekanisme pemungutan atas penjualan bahan bakar dan minyak pelumas sesuai dengan PPh Pasal 22. Yuk simak video berikut..

10

Dec'19

BUMN Dan Jenis Badan Usaha Tertentu Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

Balai Diklat Yogyakarta

Badan usaha tertentu sebagai pemungut PPh Pasal 22 salah satunya adalah BUMN. Lalu BUMN seperti apa yang dinyatakan sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dalam video berikut Junaedi Purnomo (Widyaiswara BDK Yogyakarta) menjelaskan BUMN tersebut. Yuk simak video berikut..

10

Dec'19

Pemungut dan Objek Pemungutan PPh Pasal 22 Badan Usaha Tertentu

Balai Diklat Yogyakarta

Dalam vedeo berikut, Junaedi Purnomo menjelaskan Badan-badan Tertentu apa saja yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22. Untuk lebih jelas, yuk simak video berikut..

10

Dec'19

Objek Tidak Dipungut PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pemerintah

Balai Diklat Yogyakarta

Bagaimana mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 yang harus dilakukan oleh Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran dengan mekanisme UP, KPA dengan mekanisme LS terkait dengan pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22? Dalam video ini Junaedi Purnomo (Widyaiswara BDK Yogyakarta) menjelaskan mekanisme yang harus dilakukan oleh seorang Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran dengan mekanisme UP, KPA dengan mekanisme LS terkait pengecualian tersebut. Untuk lebih jelas, yuk simak video berikut..

09

Jul'19

Konsep Pajak Internasional (Bagian I – Seri Pajak Internasional)

Pusdiklat Pajak

Pada Materi Bagian I Seri Pajak Internasional kali ini kali ini akan dijelaskan mengenai Konsep Pajak Internasional mencakup materi latar belakang adanya Perpajakan Internasional, Asas Perpajakan dalam Pajak Internasional serta Definisi dari Pajak Internasional. Bahan ajar multimedia interaktif ini disajikan dalam format HTML5. Apabila Anda mengalami masalah dalam membuka bahan ajar ini, silakan refresh browser yang Anda gunakan atau gunakan browser lain

Main Category

Specific Category

Unit Eselon I

Pusdiklat Pajak

Objek Tidak Dipungut PPh Pasal 22 Badan Usaha Tertentu

Tarif Pemungutan Atas Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas

BUMN Dan Jenis Badan Usaha Tertentu Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

Pemungut dan Objek Pemungutan PPh Pasal 22 Badan Usaha Tertentu

Objek Tidak Dipungut PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pemerintah

Konsep Pajak Internasional (Bagian I – Seri Pajak Internasional)

Pencarian

Recent Knowledge

Seminar Data Analytics: Policies Implementation

Film Dokumenter Annual Meetings IMF-WBG 2018

Permintaan, Penawaran, dan Harga (bagian 2)

Permintaan, Penawaran, dan Harga (bagian 1)

Kebijakan Publik untuk Mengatasi Eksternalitas Negatif

Keuangan Publik: Eksternalitas

Lelang Eksekusi Barang Rampasan

Knowledge Category

e-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu Batch IV

e-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu Batch II

e-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu Batch VIII

Cash Budget

Seri Penatausahaan Bendahara 8: Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara

Pengujian Belanja Pegawai – Pembayaran Gaji Pertama CPNS

Penganggaran Keuangan Negara – Bagian 1

Pusdiklat Pajak

Pencarian

Recent Knowledge

Knowledge Category

Tags