Setup Menus in Admin Panel

01

Aug'18

Seri Makro Ekonomi – Perekonomian Terbuka

  Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional (ekspor dan impor) barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain baik itu perseorangan, swasta ataupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Bp. Raynal Yasni, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi pada materi ini memaparkan tentang sistem perekonomian terbuka dimaksud.

Read More

01

Aug'18

Penganggaran Keuangan Negara – Bagian 2

  Penganggaran keuangan negara adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara  Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam satu tahun yang menjadi tanggung jawab dari Menteri dan Kepala Lembaga.. Ibu Vissia Dewi Haptari, Dosen PKN STAN pada materi ini memaparkan tentang tahapan penyusunan penganggaran keuangan negara.

Read More

01

Aug'18

Penganggaran Keuangan Negara – Bagian 1

Penganggaran keuangan negara adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara  Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam satu tahun yang menjadi tanggung jawab dari Menteri dan Kepala Lembaga.. Ibu Vissia Dewi Haptari, Dosen PKN STAN pada materi ini memaparkan tentang definisi penganggaran keuangan negara sampai dengan pendekatan …

Read More

01

Aug'18

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dedefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Ibu Vissia Dewi Haptari, Dosen PKN STAN pada materi ini memaparkan tentang definisi sistem perencanaan pembangunan nasional, mulai dari tujuan, cakupan, outpun muatan, sampai dengan hubungan sistem perencanaan pembangunan nasional ini dengan penganggaran.

Read More

31

Jul'18

Tarif Pajak

  Pemungutan pajak tidak terlepas dari unsur keadilan. Keadilan di sini dapat diartikan dalam prinsip (undang-undang), maupun adil dalam pelaksanaannya sehingga dapat menciptakan keseimbangan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu unsur dalam mencapai keadilan melalui penetapan tarif pajak, yaitu dengan memberikan tekanan yang sama kepada wajib pajak. Ibu Susi Zulvina, Dosen PKN STAN dari jurusan Pajak pada materi ini memaparkan tentang tarif pajak dimaksud.

Read More

31

Jul'18

Pengelompokan Pajak

  Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi/badan yang bersifar memaksa, berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan). Pengelompokan Pajak dapat digolongan menjadi: 1) berdasarkan sifatnya, 2) berdasarkan golongan/pihak yang menanggung, dan 3) berdasarkan pihak yang memungut. Ibu Susi Zulvina, Dosen PKN STAN dari jurusan Pajak pada materi ini memaparkan tentang pengelompokan pajak dimaksud.

Read More

30

Jul'18

Pendidikan Anti Korupsi – Contoh Tindakan Korupsi

  Upaya memberantas korupsi yang efektif adalah dengan tindakan pencegahan (preventif), salah satunya dengan sosialisasi kepada masyarakat, penyelenggaraan pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas di kalangan kampus. Untuk menghindarkan diri dari perilaku koruptif maupun tindakan korupsi, mahasiswa diberikan pemahaman tentang praktik-praktik korupsi yang mungkin terjadi di masyarakat. Dalam materi video ini  Bp. Agus Sriyanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Kepabeanan dan Cukai bersama mahasiswanya menjelaskan contoh penyalahgunaan dana bantuan raskin yang dilakukan oleh oknum Kades karena politik uang.

Read More

27

Jul'18

Pajak Dalam Rangka Impor PPN dan PPnBM

  Pajak dalam rangka Impor (PDRI) terdiri beberapa jenis, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor, PPh pasal 22 ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Bp. Purwanto, Dosen PKN STAN dari jurusan Bea dan Cukai pada materi ini memaparkan terkait jenis Pajak dalam rangka Impor untuk PPN dan PPnBM.

Read More

27

Jul'18

Pajak Dalam Rangka Impor PPh Pasal 22

  Pajak dalam rangka Impor (PDRI) terdiri beberapa jenis, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor, PPh pasal 22 ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Bp. Purwanto, Dosen PKN STAN dari jurusan Bea dan Cukai pada materi ini memaparkan terkait jenis Pajak dalam rangka Impor untuk PPh Pasal 22.

Read More

27

Jul'18

Pemeriksaan Lapangan

  Pemeriksaan lapangan merupakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam rangka (1) pemeriksaan rutin, dan/atau (2) pemeriksaan khusus (analisa risiko). Bp. Nur Arif Nugraha, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, bersama dengan mahasiswanya memaparkan materi pemeriksaan pajak terkait pemeriksaan lapangan dimaksud.

Read More