Setup Menus in Admin Panel

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

17

Jul'17

Tips-Tips Menyusun HPS Pekerjaan Jasa Konsultansi

Pada video ini Bapak Muchamad Amrullah (Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan bagaimana tips-tips menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan pekerjaan jasa konsultansi.  14/07/2017

Read More

14

Jul'17

Bagaimana Melakukan Pembayaran Kontrak pada Akhir Tahun Anggaran?

Pada video ini Bapak Dwi Ari Wibawa (Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan bagaimana melakukan pembayaran kontrak pada akir tahun anggaran.

Read More

14

Jul'17

Tips-Tips Menyusun HPS Pekerjaan Konstruksi

Pada video ini Bapak Muchamad Amrullah (Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan bagaimana tips-tips menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.

Read More

13

Jul'17

Free Writing

Pada video ini, Ibu Efi Dyah Indrawati (Widyaiswara Pusdiklat Keuangan Umum) mencontohkan, mengajak dan menjelaskan bagaimana cara menulis bebas dengan menggunakan Bahasa Inggris. Mari saksikan, pahami, dan setelah itu mencoba mempraktikkan.   Silahkan menonton video knowledge capture Ibu Efi Dyah lainnya pada tautan berikut: How To Improve Your English: Syncopation How To Improve Your English Speaking – Assimilation How To Improve Your English Speaking 2: Reduced Sounds How To Improve Your English Writing 1: Paragraph Burger Mindmapping

Read More

13

Jul'17

Mengapa Surat Perintah Bayar (SPBy) Sangat Penting Bagi Bendahara Pengeluaran?

Pada video ini, Bapak Budi Sudarso (Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan bahwa Bendahara Pengeluaran harus memahami secara administrasi dokumen Surat Perintah Bayar (SPBy) dalam mengelola uang persediaan, lebih dari itu Bendahara Pengeluaran harus memahami filosofi, latar belakang, dan manfaat dari Surat Perintah Bayar (SPBy)

Read More

13

Jul'17

Pajak Transaksi Internasional – Kriteria Bentuk Usaha Tetap #1 Fixed Place

Melanjutkan materi Bentuk Usaha Tetap, video kali ini membahas tentang kriteria Bentuk Usaha Tetap yang pertama, yaitu memiliki lokasi tertentu atau disebut dengan “fixed place” Apa yang dimaksud dengan fixed place dalam kaitannya dengan Bentuk Usaha Tetap? Simak video lengkap knowledge sharing Kepala BPPK, Astera Primanto Bhakti di bawah ini  

Read More

11

Jul'17

Pajak Transaksi Internasional – Bentuk Usaha Tetap

  Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau disebut juga permanent establishment adalah suatu tempat tertentu di mana seseorang melakukan kegiatan usaha di negara lain. Untuk dapat memahami pajak transaksi internasional, terlebih dahulu kita harus memahami apa saja kriteria BUT. Simak sharing Pajak Transaksi Internasional dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Astera Primanto Bhakti.    

Read More

08

Jul'17

Pajak Transaksi Internasional

  Setiap negara memiliki kebijakan perpajakan yang berbeda-beda. Setiap transaksi yang terjadi di suatu negara sudah memiliki aturan perpajakannya sendiri. Namun bagaimana dengan transaksi yang berlangsung antara 2 negara atau lebih? Aturan negara mana yang akan digunakan? Bagaimana perlakuannya agar tidak terjadi pemajakan berganda? Simak sharing dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Astera Primanto Bhakti.          

Read More

07

Jul'17

Penggunaan Akun Belanja Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Rapat, Seminar, dan Sejenisnya

ABSTRAK: Masalah kegiatan konsinyering atau rapat di luar kantor menjadi berita hangat di berbagai media baik cetak, elektronik maupun online. Hal ini terkait dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara dan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Kebijakan pemerintah ini dilakukan dalam rangka penghematan belanja Negara, khususnya belanja pegawai dan barang, untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi tersedianya anggaran belanja modal yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur. Artikel ini ditulis dengan maksud mengupas tentang ketentuan penggunaan akun belanja perjalanan …

Read More

07

Jul'17

Penyelesaian Kerugian Negara Non Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan

ABSTRAK: Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara menuntut kehati-hatian dan kecermatan dari setiap aparatur yang terlibat. Ketika terjadi kerugian negara akibat tindakan pegawai baik secara sengaja maupun kelalaian, pegawai yang bersangkutan berkewajiban memulihkan kembali kerugian negara tersebut. Kepala Kantor/Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara tersebut juga diharuskan melakukan langkah-langkah penanganan penyelesaian kerugian negara yang terjadi. Artikel ini mengupas hal-hal yang terkait dengan sistem dan prosedur penyelesaian kerugian negara Non Bendahara di lingkungan Kementerian Keuangan.

Read More