Login with Kemenkeu-ID
Perlakuan Kartu Kredit Pemerintah Yang Digunakan Tidak Sesuai Ketentuan
Bagaimana perlakuan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) jika digunakan tidak...
Seri #4 PNBP: Pemeriksaan PNBP.
Video ini menjelaskan Pemeriksaan PNBP yang merupakan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, dilanjutkan dengan Pelaksanaan Pemeriksanaan, Hasil Pemeriksaan, Tindak lanjut dan Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut temuan. Video Seri PNBP terdiri dari 4 buah Video. Seluruh Video Seri PNBP menjelaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimulai Konsep Dasar, Pengelolaan PNBP, Pengajuan Keberatan, Keringanan dan Pengembalian, Tata cara penetapan Tarif dan Jenis PNBP, sampai dengan Pemeriksaan PNBP. Simak video sebelumnya: Video Seri #1 PNBP: Pengelolaan PNBP. Video Seri #2 PNBP: …
Read More
Seri #3 PNBP: Tata cara Penetapan Tarif & Jenis PNBP.
Video ini menjelaskan Tata cara Penetapan Tarif & Jenis PNBP dimulai dengan menjelaskan materi pertama yaitu Objek, Jenis & Tarif PNBP, dilanjutkan yg penjelasan materi kedua, Pertimbangan dalam menyusun Tarif atau Jenis PNBP, materi ketiga Penyusunan, Evaluasi, Penetapan Jenis & Tarif atas jenis PNBP, materi keempat Koordinasi Pengelola PNBP & Menteri keuangan, serta materi terakhir yg kelima yaitu Evaluasi atas Pelaksanaan Jenis & Tarif atas Jenis PNBP. Video Seri PNBP terdiri dari 4 buah Video. Seluruh Video Seri PNBP menjelaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimulai Konsep Dasar, Pengelolaan PNBP, Pengajuan Keberatan, Keringanan dan Pengembalian, Tata cara penetapan Tarif …
Read More
Semua Bisa Jadi Talent
Tau gak sih kalau promosi sekarang bukan lagi sistem assessment semua golongan 3? Yup betul, itu sih pola lama.. Kemenkeu sudah menerbitkan lho PMK tentang pola promosi yang baru. Kalau mau kepo, bisa cek di PMK 191/PMK.01/2018. Nah, kalo mau praktis tanpa baca, nih kita ulik langsung dari para jebolan Manajemen Talenta. Cus, langsung simak!
Read More
Hukum Bisnis: Hukum Kepailitan dan PKPU – Definisi (Bagian 2)
Pada video pembelajaran ini, Bp. Aditya Wirawan, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi Hukum Bisnis, yaitu mengenai Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), khususnya tentang definisinya (Bagian 2). Tautan seri Definisi Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Bagian 1: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hukum-bisnis-hukum-kepailitan-dan-pkpu-definisi-bagian-1/ Bagian 2: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hukum-bisnis-hukum-kepailitan-dan-pkpu-definisi-bagian-2/
Read More
Hukum Bisnis: Hukum Kepailitan dan PKPU – Definisi (Bagian 1)
Pada video pembelajaran ini, Bp. Aditya Wirawan, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi Hukum Bisnis, yaitu mengenai Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), khususnya tentang definisinya (Bagian 1). Tautan seri Definisi Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Bagian 1: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hukum-bisnis-hukum-kepailitan-dan-pkpu-definisi-bagian-1/ Bagian 2: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hukum-bisnis-hukum-kepailitan-dan-pkpu-definisi-bagian-2/
Read More
Hukum Bisnis: Hukum Kepailitan dan PKPU – Sejarah (Bagian 3)
Pada video pembelajaran ini, Bp. Aditya Wirawan, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi Hukum Bisnis, yaitu mengenai Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), khususnya tentang sejarahnya (Bagian 3). Tautan seri Sejarah Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Bagian 1: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hukum-bisnis-hukum-kepailitan-dan-pkpu-sejarah-bagian-1/ Bagian 2: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hukum-bisnis-hukum-kepailitan-dan-pkpu-sejarah-bagian-2/ Bagian 3: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hukum-bisnis-hukum-kepailitan-dan-pkpu-sejarah-bagian-3/
Read More
Hukum Bisnis: Hukum Kepailitan dan PKPU – Sejarah (Bagian 2)
Pada video pembelajaran ini, Bp. Aditya Wirawan, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi Hukum Bisnis, yaitu mengenai Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), khususnya tentang sejarahnya (Bagian 2). Tautan seri Sejarah Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Bagian 1: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hukum-bisnis-hukum-kepailitan-dan-pkpu-sejarah-bagian-1/ Bagian 2: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hukum-bisnis-hukum-kepailitan-dan-pkpu-sejarah-bagian-2/ Bagian 3: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hukum-bisnis-hukum-kepailitan-dan-pkpu-sejarah-bagian-3/
Read More
Hukum Bisnis: Hukum Kepailitan dan PKPU – Sejarah (Bagian 1)
Pada video pembelajaran ini, Bp. Aditya Wirawan, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi Hukum Bisnis, yaitu mengenai Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), khususnya tentang sejarahnya (Bagian 1). Tautan seri Sejarah Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Bagian 1: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hukum-bisnis-hukum-kepailitan-dan-pkpu-sejarah-bagian-1/ Bagian 2: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hukum-bisnis-hukum-kepailitan-dan-pkpu-sejarah-bagian-2/ Bagian 3: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hukum-bisnis-hukum-kepailitan-dan-pkpu-sejarah-bagian-3/
Read More
Capital Budgeting – 2
Pada video pembelajaran ini, Bp. Oke Wibowo, Dosen PKN STAN, membahas secara singkat materi tentang capital budgeting (bagian 2). Yuk simak bersama!
Read More
Capital Budgeting – 1
Pada video pembelajaran ini, Bp. Oke Wibowo, Dosen PKN STAN, membahas secara singkat materi tentang capital budgeting (bagian 1). Yuk simak bersama!
Read MoreRecent Knowledge
-
-
Podcast Standar Harga Satuan Regional
Presiden mengeluarkan Perpres nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan...
-
Bincang Defis Edisi Penyaluran Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil adalah pendapatan APBN yg dialokasikan kepada daerah...
-
Podcast Relaksasi Persyaratan Penyaluran DAU
Munculnya pandemi COVID-19 tentu berdampak kepada pengelolaan keuangan, tidak...
-
Podcast Ep. 2 Dana Desa
Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dari APBN yang diprioritaskan untuk...