Login with Kemenkeu-ID
Penetapan dan Syarat Penyelenggara Swakelola (bagian 1)
Pengelolaan pengadaan melalui swakelola memerlukan penetapan penyelenggara swakelola. Penyelenggara swakelola terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas yang memiliki tugas yang berbeda. Penetapan penyelenggara swakelola sesuai persyaratan dan kriteria pada masing-masing tipe swakelola. Dalam video ini, Mandar Trisno Hadisaputra, WI BDK Makassar mencoba menjelaskan tentang syarat serta mekanisme penetapan penyelenggara swakelola sehingga lebih mudah untuk dipahami
Read More
Definisi dan Tipe Swakelola
Kebutuhan barang/jasa pada instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan cara swakelola. Beberapa kategori barang/jasa yang dapat diswakelolakan dilaksanakan dengan skema 4 tipe swakelola. Video kali ini membahas tentang definisi dan tipe swakelola dengan lebih sederhana
Read More
Definisi dan Tipe Swakelola
Kebutuhan barang/jasa pada instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan cara swakelola. Beberapa kategori barang/jasa yang dapat diswakelolakan dilaksanakan dengan skema 4 tipe swakelola. Video ini akan menjelaskan tentang definisi dan tipe swakelola.
Read More
Bagaimana Revisi DIPA di Lakukan Setelah Satker Menerima Hibah Langsung Dalam Negeri dalam Bentuk Uang?
Pada video ini, Bapak Heru Cahyono akan menjelaskan tentang bagaimana proses penyesuaian (revisi) pagu DIPA setelah satuan kerja memperoleh nomor register hibah langsung dalam bentuk uang yang bersumber dari dalam negeri dan dokumen apa saja yang diperlukan sebagai persyaratan pengajuan usul revisi DIPA.
Read More
Seri #1 PNBP: Pengelolaan PNBP.
Seri #1 PNBP: Pengelolaan PNBP menjelaskan Pengelolaan PNBP yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan. Perencanaan meliputi: penyusunan dan penyampaian Rencana PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP dan penelaahan dan penetapan atas Rencana PNBP oleh Menteri Keuangan. Pelaksanaan PNBP meliputi enam langkah: Pertama: penentuan PNBP Terutang, Kedua: pemungutan PNBP, Ketiga: pembayaran dan penyetoran PNBP, Keempat: pengelolaan piutang PNBP, Kelima: penetapan dan penagihan PNBP Terutang, dan Keenam: penggunaan dana PNBP. Pertanggungjawaban PNBP yang terdiri dari Penatausahaan dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Diakhiri dengan Pengawasan PNBP. Video Seri PNBP terdiri dari 4 buah Video. Seluruh Video Seri PNBP menjelaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) …
Read More
Revisi DIPA di DJA : Bagian Pertama
Revisi DIPA yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran ada tiga hal. Pada bagian pertama ini akan dibahas tentang Perubahan Pagu Anggaran. Agung Widi Hatmoko Widyaiswara Pertama Balai Diklat Keuangan Yogyakarta akan menjelaskan dalam video berikut. Yuk kita simak…
Read More
Revisi DIPA di DJA : Bagian ke 2
Pada video bagian kedua ini akan dibahas tentang Revisi DIPA yang menjadi kewenangan di DJA dengan sebab PAGU Anggaran di Kementerian/Lembaga tetap atau dengan sebab adanya revisi administrasi yang memerlukan adanya penelaahan. Dalam video ini Agung Widi Hatmoko Widyaiswara Pertama Balai Diklat Keuangan Yogyakarta akan membahasnya. Yuk kita simak ….
Read More
Revisi DIPA Halaman III
Yang berwenang melakukan pengesahan atas Revisi Halaman III adalah Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Agung Widi Hatmoko Widyaiswara Pertama Balai Diklat Keuangan Yogyakarta akan menjelaskan semuanya dalam video berikut. Yuk kita simak..
Read More
Revisi DIPA di Kantor Wilayah Perbendaharaan
Ada beberapa dasar hukum dalam revisi anggaran pada Kanwil Perbendaharaan. Apa sajakah itu? Dalam video ini Agung Widi Hatmoko Widyaiswara Pertama Balai Diklat Keuangan Yogyakarta akan menjelaskannya. Yuk kita simak…
Read More
Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan
Serial Revisi Anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran akan dijelaskan oleh Agung Widi Hatmoko Widyaiswara Pertama Balai Diklat Keuangan Yogyakarta dalam video berikut. Yuk kita simak videonya…..
Read MoreRecent Knowledge
-
-
Hubungan Istimewa Berdasarkan Tax Treaty (Part #1)
-
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (1/4)
Salah satu tugas Penyuluh Pajak adalah menyelesaikan permohonan Wajib Pajak....
-
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu (2/4)
Salah satu tugas Penyuluh Pajak adalah menyelesaikan permohonan Wajib Pajak....
-
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu (3/4)
Salah satu tugas Penyuluh Pajak adalah menyelesaikan permohonan Wajib Pajak....