Login with Kemenkeu-ID
[LL] Kebijakan Terkait Batas Waktu Penyerahan Kasus Piutang Negara yang Dinyatakan Macet Kepada PUPN
Pada CoP Piutang Negara PUsdiklat KNPK muncul sebuah pertanyaan diskusi terkait ketentuan batas waktu penyerahan kasus piutang negara yang dinyatakan macet kepada PUPN
Read More
Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara (PPKN) II: Pengelolaan Piutang Negara (Bagian 3)
Pada video pembelajaran seri Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara (PPKN) II ini, Bp. Budi Mulyana, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi mengenai Pengelolaan Piutang Negara (Bagian 3). Tautan seri PPKN II – Pengelolaan Piutang Negara: Bagian 1: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengantar-pengelolaan-keuangan-negara-ppkn-ii-pengelolaan-piutang-negara-bagian-1/ Bagian 2: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengantar-pengelolaan-keuangan-negara-ppkn-ii-pengelolaan-piutang-negara-bagian-2/ Bagian 3: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengantar-pengelolaan-keuangan-negara-ppkn-ii-pengelolaan-piutang-negara-bagian-3/
Read More
Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara (PPKN) II: Pengelolaan Piutang Negara (Bagian 2)
Pada video pembelajaran seri Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara (PPKN) II ini, Bp. Budi Mulyana, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi mengenai Pengelolaan Piutang Negara (Bagian 2). Tautan seri PPKN II – Pengelolaan Piutang Negara: Bagian 1: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengantar-pengelolaan-keuangan-negara-ppkn-ii-pengelolaan-piutang-negara-bagian-1/ Bagian 2: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengantar-pengelolaan-keuangan-negara-ppkn-ii-pengelolaan-piutang-negara-bagian-2/ Bagian 3: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengantar-pengelolaan-keuangan-negara-ppkn-ii-pengelolaan-piutang-negara-bagian-3/
Read More
Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara (PPKN) II: Pengelolaan Piutang Negara (Bagian 1)
Pada video pembelajaran seri Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara (PPKN) II ini, Bp. Budi Mulyana, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi mengenai Pengelolaan Piutang Negara (Bagian 1). Tautan seri PPKN II – Pengelolaan Piutang Negara: Bagian 1: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengantar-pengelolaan-keuangan-negara-ppkn-ii-pengelolaan-piutang-negara-bagian-1/ Bagian 2: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengantar-pengelolaan-keuangan-negara-ppkn-ii-pengelolaan-piutang-negara-bagian-2/ Bagian 3: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pengantar-pengelolaan-keuangan-negara-ppkn-ii-pengelolaan-piutang-negara-bagian-3/
Read More
Piutang 4: Penghentian Piutang
Pada video pembelajaran ini, Bp. Riya Dwi Handaka, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan materi tentang piutang. Pada bagian 4 ini membahas mengenai penghentian piutang.
Read More
Piutang 3: Simulasi
Pada video pembelajaran ini, Bp. Riya Dwi Handaka, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan materi tentang piutang. Pada bagian 3 ini membahas mengenai simulasi.
Read More
Piutang 2: Menilai Kualitas Piutang
Pada video pembelajaran ini, Bp. Riya Dwi Handaka, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan materi tentang piutang. Pada bagian 2 ini membahas mengenai menilai kualitas piutang.
Read More
Piutang 1: Definisi Piutang
Pada video pembelajaran ini, Bp. Riya Dwi Handaka, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan materi tentang piutang. Pada bagian 1 ini membahas mengenai definisi piutang.
Read More
Seri Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara II: Pengelolaan Piutang Negara (bagian 2)
Pada video pembelajaran ini, Bp. Sukarno, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi terkait Seri Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara II, yaitu Pengelolaan Piutang Negara (bagian 2).
Read More
Seri Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara II: Pengelolaan Piutang Negara (bagian 1)
Pada video pembelajaran ini, Bp. Sukarno, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi terkait Seri Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara II, yaitu Pengelolaan Piutang Negara (bagian 1).
Read MoreRecent Knowledge
-
-
Penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terhadap Satker
Bagaimana penerapan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah bagi satker yang...
-
Koreksi Peredaran Usaha Dari Pengujian Arus Piutang (Part 2)
-
Koreksi Peredaran Usaha Dari Pengujian Arus Piutang (Part 1)
-
Hubungan Istimewa Berdasarkan Tax Treaty (Part #2)