Setup Menus in Admin Panel

Perbendaharaan

27

Nov'19

Penggunaan dan Pertanggungjawaban Kartu Kredit Pemerintah

Pada video ini, Bapak Tiarta Sebayang (Kakanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara) dan Ibu Hotma Ida Mutiara ( Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B Kanwil DJPBN Sumatera Utara) memberikan penjelasan mengenai Penggunaan dan Pertanggungjawaban Kartu Kredit Pemerintah kartu kredit pemerintah.

Read More

27

Nov'19

TUP Tunai Kontingensi Dalam Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

Pada video ini, Bapak Budi Sudarso (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan penjelasan mengenai pengertian, latar belakang, dan bagaimana implementasinya di lingkungan TNI

Read More

27

Nov'19

Apa Sih.. Dampak Positip Penerapan Kartu Kredit Pemerintah?

Pada video ini, Bapak Budi Sudarso (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan penjelasan terkait dampak positip penerapan kartu kredit pemerintah

Read More

25

Nov'19

Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Negara

  Pada video ini, Bp Sukarno, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, memaparkan secara singkat tentang konsep dasar pengelolaan keuangan negara.

Read More

25

Nov'19

Proses Penyusunan APBN

  Pada video ini, Bp Sukarno, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, memaparkan secara singkat tentang proses penyusunan APBN.

Read More

21

Nov'19

Kerja Lembur Bagai Quda, Mau Pulang Ditahan-Tahan, Memang Bagaimana Ketentuannya?

Tugas kedinasan memiliki skala prioritas tertentu menurut asas kepentingan dan tingkat mendesaknya. Adakalanya tugas tersebut memiliki prioritas yang penting dan sangat segera apalagi jika menyangkut hajat hidup orang banyak, peran dari pimpinan sangat menentukan untuk kemudian dengan kewenangannya menerbitkan penugasan lembur di luar jam kerja dan membebankannya pada APBN sesuai kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satker. yuk kita simak pencerahan dari Abu Samman Lubis, Widyaiswara Madya BDK Balikpapan Ketahui ketentuannya dan beri koreksi

Read More

18

Nov'19

Bagaimana Cara Menilai Kualifikasi Penyedia Jasa Konsultansi

Pada kesempatan kali ini, Bapak Abu Sopian, Widyaiswara Utama dari BDK Medan akan menjelaskan tentang cara Menilai Kualifikasi Penyedia Jasa Konsultansi .

Read More

14

Nov'19

Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Bendahara

Pada video ini, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan memberikan pemahaman terkait dengan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Bendahara berdasarkan Dasar Hukum: “Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah kegiatan belajar terus menerus oleh Bendahara untuk senantiasa dapat memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya  (Pasal 1 angka 20 PMK No. 128/PMK.05/2017  Peserta PPL Bendahara: Bendahara yang berstatus Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) Kewajiban PPL Bendahara: Bendahara yang berstatus BNT minimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun sejak tanggal sertifikat BNT.

Read More

08

Nov'19

Pertanggungjawaban Pelaksana Perjalanan Dinas dengan KKP

Pada video ini, Bapak Hasan Ashari (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan gambaran tentang transaksi perjalan dinas yang dapat dibayarkan dengan kartu kredit pemerintah dan mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan KKP

Read More

08

Nov'19

PjPHP/PPHP vs PPSPM

Pada video ini, Bapak Hasan Ashari (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan gambaran tentang tugas dan wewenang PjPHP.PPHP dan PPSPM, proses pekerjaan dan mekanismenya  

Read More