Setup Menus in Admin Panel

Perbendaharaan

14

Dec'20

PBJ Dalam Keadaan Darurat

Penanggulangan penyebaran virus corona yang terjadi awal tahun ini mengharuskan pengadaan peralatan/barang tertentu yang kemungkinan dapat digolongkan dalam kategori pengadaan khusus (dalam rangka penanganan keadaan darurat). Namun sayangnya masih dijumpai pelaksanaan pengadaan pada instansi pemerintah yang belum memahami tata cara pengadaan khusus dimaksud.  

Read More

11

Dec'20

[SIAP] Siklus Pembayaran: Alur Proses Penggunaan dan Penggantian Uang Persediaan

  Pada video kali ini, Bp. Iskandar, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP)  terkait dengan Siklus Pembayaran, yaitu tentang Alur Proses Penggunaan dan Penggantian Uang Persediaan. Mari kita simak bersama dan semoga bermanfaat.

Read More

03

Dec'20

Arti Pentingnya Indikator Kinerja pada Penganggaran Pemerintah

Pada video ini, Bapak Soderi (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan pemahaman tentang arti penting indikator kinerja pada penganggaran pemerintah. Indikator kinerja merupakan hal yang penting dalam penganggaran berbasis kinerja. Untuk menetukan rencana anggaran, pemerintah harus terlebih dahulu menentukan indikator kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, maka satuan kerja dapat menetukan tahapan dan besaran anggarannya untuk mencapai kinerja yang tercermin dalam indikator kinerja.

Read More

03

Dec'20

Penyusunan dan Penetapan APBN (Pasal 11-15 UU 17/2013)

Pada video ini, Bapak Soderi (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan mengenai Pasal 11 s.d. Pasal 15 UU No. 17 Tahun 2003 yaitu meliputi struktur APBN, fungsi APBN dan ketentuan dalam penyusunan APBN

Read More

02

Dec'20

Pengantar Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat

Pada video ini, Bapak Kurniawan Santoso (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan pemahaman tentang konsep dasar Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Tujuan utama dari pengendalian intern adalah keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi diwujudkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keandalan laporan keuangan meliputi pemenuhan terhadap aspek realibilitas, ketepatan waktu, transparansi dan aspek-aspek lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.

Read More

02

Dec'20

Kewajiban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Membuat Rencana Penarikan Dana (RPD)

  Dalam Halaman 3 DIPA tercantum Rencana Penerimaan dan Pengeluaran selama 1 tahun anggaran , dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Ditjen Perbendaharaan/KPPN sebagai BUN/Kuasa BUN untuk membuat Perencanaan Kas agar likuiditas terjaga. Oleh karena itu , Widyaiswara BDK Malang Abu Samman Lubis kali ini akan memberikan penjelasan terkait  Rencana Penarikan Dana yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari DIPA suatu Satker. Selamat Menyaksikan 🙂

Read More

30

Nov'20

Apa yang Anda Dapatkan pada Saat Melakukan Perjalanan Dinas Jabatan?

Pada video ini, Bapak Budi Sudarso (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan penjelasan tentang hak pelaksana SPD saat melakukan perjalanan dinas jabatan, yaitu Surat Tugas, Uang Harian, Biaya Transpor, Biaya Penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, biaya menjemput/mengantar jenazah.

Read More

30

Nov'20

Jenis-Jenis Laporan GFS dan Proses Penyusunannya

Pada video ini, Ibu Yuniar Yanuar Rasyid (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan jenis laporan GFS, perbedaan dengan laporan keuangan, unit mana yang tercakup dan proses penyusunannya.

Read More

22

Nov'20

Pemotongan Pajak atas Jasa Perhotelan oleh bendahara pemerintah

  Pada kesempetan kali ini, Widyaiswara BDK Malang, M. Bahrun Nawawi akan menjelaskan Jasa perhotelan yang terdiri dari beberapa objek pemotongan dan pemungutan pajak yang antara lain: jasa penyewaan kamar, jasa penyewaan ruang meeting dan perlengkapannya, jasa katering dan fasilitas lain yang mendukung operasional suatu hotel. Apabila jasa tersebut diserahkan oleh pihak yang bidang usahanya bukan jasa perhotelan maka akan menimbulkan implikasi kewajiban perpajakan yang berbeda. Yuks kita simak video kali ini untuk lebih memahaminya. Selamat Menyaksikan

Read More

22

Nov'20

Pemotongan Pajak atas Belanja Makanan dan Minuman Oleh Bendahara Pemerintah

Pada kesempetan kali ini, Widyaiswara BDK Malang, M. Bahrun Nawawi akan menjelaskan khususnya kepada bendahara pemerintah apakah suatu belanja makanan/minuman dipungut PPh Pasal 22 ataukah dipotong PPh Pasal 23 Jasa Katering sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemotangan atau pemungutan pajak. Yuks kita simak video kali ini untuk lebih memahaminya. Selamat Menyaksikan

Read More