Setup Menus in Admin Panel

Perbendaharaan

29

Apr'21

Seri #2 PNBP: Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP.

Seri #2 PNBP: Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP. Video ini menjelaskan Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP yang dapat memberikan gambaran untuk mempermudah pemahaman terkait tahapan Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP bagi pihak-pihak terkait dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya. Video Seri PNBP terdiri dari 4 buah Video.  Seluruh Video Seri PNBP menjelaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimulai Konsep Dasar, Pengelolaan PNBP, Pengajuan Keberatan, Keringanan dan Pengembalian, Tata cara penetapan Tarif dan Jenis PNBP,  sampai dengan Pemeriksaan PNBP. Simak Video sebelumnya: Video Seri #1 PNBP: Pengelolaan PNBP

Read More

26

Apr'21

Seri #1 PNBP: Pengelolaan PNBP.

Seri #1 PNBP: Pengelolaan PNBP menjelaskan Pengelolaan PNBP yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan.  Perencanaan meliputi: penyusunan dan penyampaian Rencana PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP dan penelaahan dan penetapan atas Rencana PNBP oleh Menteri Keuangan. Pelaksanaan PNBP meliputi enam langkah: Pertama: penentuan PNBP Terutang, Kedua: pemungutan PNBP, Ketiga: pembayaran dan penyetoran PNBP, Keempat: pengelolaan piutang PNBP, Kelima: penetapan dan penagihan PNBP Terutang, dan Keenam: penggunaan dana PNBP. Pertanggungjawaban PNBP yang terdiri dari Penatausahaan dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Diakhiri dengan Pengawasan PNBP. Video Seri PNBP terdiri dari 4 buah Video.  Seluruh Video Seri PNBP menjelaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) …

Read More

01

Apr'21

Jenis-Jenis Kontrak Jasa Konsultansi

Dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diatur bahwa jenis kontrak untuk pengadaan barang/jasa harus menggunakan jenis kontrak yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Salah satu jenis pekerjaan dimaksud adalah pengadaan jasa konsultansi. Jenis kontrak yang ditetapkan untuk pengadaan jasa konsultansi adalah Kontak Lump Sum, Kontrak Waktu Penugasan, dan Kontrak Payung.  Para KPA dan PPK harus memahami jenis-jenis kontrak tersebut.

Read More

01

Apr'21

Jenis-Jenis Kontrak Jasa Konstruksi

Dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diatur bahwa jenis kontrak untuk pengadaan barang/jasa harus menggunakan jenis kontrak yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Salah satu jenis pekerjaan dimaksud adalah pengadaan jasa konstruksi. Jenis kontrak yang ditetapkan untuk pengadaan jasa konstruksi adalah Kontak Lump Sum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan, Kontrak Payung, dan Kontrak Biaya Plus Imbalan.  Para KPA dan PPK harus memahami jenis-jenis kontrak tersebut.

Read More

31

Dec'20

Pelaksanaan Anggaran dalam Siklus APBN

Dalam siklus APBN yang merupakan salah satu bagian yang penting yakni pelaksanaan anggaran, karena apabila proses pelaksanaan anggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya akan berdampak pada silus APBN tersebut. Pada video ini, Bapak Haris Premadi (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan tentang pelaksanaan anggaran dalam siklus APBN.

Read More

31

Dec'20

Revisi DIPA Halaman III

Yang berwenang melakukan pengesahan atas Revisi Halaman III adalah Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Agung Widi Hatmoko Widyaiswara Pertama Balai Diklat Keuangan Yogyakarta akan menjelaskan semuanya dalam video berikut. Yuk kita simak..

Read More

30

Dec'20

Pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM GUP)

  Dalam video kali ini, widyaiswara Abu Samman Lubis menjelaskan bahwa setiap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus mempertanggungjawabkan dengan penerbitan SPM GUP atas Uang Persediaan (UP) paling lambat diajukan 1 bulan setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterima. Hal ini penting diinformasikan antara lain: (1) agar uang yang ada direkening Bendara tidak idle (2) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membelanjakan uang tersebut secara teratur setiap bulannya. Yuks kita simak videonya

Read More

30

Dec'20

Catatan dalam Halaman 4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

  Setiap Satuan Kerja mempunyai program kerja. Untuk menjalankan program kerja tersebut maka disediakan dananya dalam DIPA. Ada dana disediakan dalam DIPA tetapi belum pasti bisa dicairkan karena terdapat catatan berupa tanda bintang (*). Hal ini menjadi ke khawatiran kalau dana tersebut tidak bisa cair dan program kerja tidak tercapai. Oleh karena itu, perlu kesadaran PA/KPA untuk tidak memaksakan mengusulkan dalam RKA-K/L kalau persyaratannya belum lengkap karena penyerapan anggaran bisa tidak tercapai. Oleh karena itu, Widyaiswara Abu Samman Lubis dalam video KC inmenjelaskan terkait Catatan dalam Halaman 4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selamat menyaksikan

Read More

29

Dec'20

Penilaian Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen

Pada video Knowledge Capture berikut ini, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan menyampaikan mengenai Penilaian Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019. Mengapa penilaian kompetensi ini dilakukan dan bagaimana cara mengikutinya? Mari kita simak video berikut ini.

Read More