Setup Menus in Admin Panel

Perbendaharaan

14

Oct'19

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Sebuah Terobosan Untuk Meningkatkan Kualitas Belanja Operasional Pemerintah – Episode 11

Dalam ErBeKa Episode 8-11 kali ini , Marwanto Harjowiryono, Widyaiswara Ahli Utama, BPPK, Kementerian Keuangan,  bersama dengan   Bapak Sudarso, Direktur Pelaksanaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan membedah  kebijakan terkait Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yakni  sejak dilakukannya pilot project pada tahun 2017 hingga penerapannya secara penuh di seluruh Kementerian/Lembaga pada  pertengahan tahun 2019. Episode11, membahas issue menarik yang berkaitan interkoneksi antara KKP dengan dengan  kebijakan makro pemerintah. Setelah dibedah, ternyata kebijakan penggunaan KKP telah mampu mendorong semakin cepat dan lancarnya belanja pemerintah. Disamping itu, dapat dibuktikan bahwa  sebagian besar dari rekanan dan supplier pemerintah adalah pengusaha kecil. Dengan demikian, semakin cepatnya …

Read More

14

Oct'19

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Sebuah Terobosan Untuk Meningkatkan Kualitas Belanja Operasional Pemerintah – Episode 10

Dalam ErBeKa Episode 8-11 kali ini , Marwanto Harjowiryono, Widyaiswara Ahli Utama, BPPK, Kementerian Keuangan,  bersama dengan   Bapak Sudarso, Direktur Pelaksanaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan membedah  kebijakan terkait Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yakni  sejak dilakukannya pilot project pada tahun 2017 hingga penerapannya secara penuh di seluruh Kementerian/Lembanga pada  pertengahan tahun 2019. Episode 10, membahas  berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi KKP. Kendala yang banyak dikeluhkan oleh para bendahara adalah kesulitan mereka dalam membayarkan kewajiban pajak. Tidak semua toko dapat dan mau menyediakan faktur pajak, sementara harga barang biasanya sudah termasuk kewajiban pajak yang harus dibayar. Jadi pajak sudah masuk …

Read More

14

Oct'19

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Sebuah Terobosan Untuk Meningkatkan Kualitas Belanja Operasional Pemerintah – Episode 9

Dalam ErBeKa Episode 8-11 kali ini , Marwanto Harjowiryono, Widyaiswara Ahli Utama, BPPK, Kementerian Keuangan,  bersama dengan   Bapak Sudarso, Direktur Pelaksanaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan membedah  kebijakan terkait Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yakni  sejak dilakukannya pilot project pada tahun 2017 hingga penerapannya secara penuh di seluruh Kementerian/Lembanga pada  pertengahan tahun 2019 Pada Episode 9, dilanjutkan dengan pembahasan yang berkaitan dengan landasan legal penerapan dari KKP, setelah sebelumnya dalam pilot project di tahun 2017 menggunakan Perdirjen, maka sejak akhir tahun 2018 sudah ditetapkan  PMK  yang digunakan sebagai landasan  implementasi KKP ini. Selanjutnya dibedah pula kebijakan tentang siapa pengguna KKP, dan …

Read More

14

Oct'19

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Sebuah Terobosan Untuk Meningkatkan Kualitas Belanja Operasional Pemerintah – Episode 8

Dalam ErBeKa Episode 8-11 kali ini , Marwanto Harjowiryono, Widyaiswara Ahli Utama, BPPK, Kementerian Keuangan,  bersama dengan  Bapak Sudarso, Direktur Pelaksanaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan membedah  kebijakan terkait Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yakni  sejak dilakukannya pilot project pada tahun 2017 hingga penerapannya secara penuh di seluruh Kementerian/Lembanga pada  pertengahan tahun 2019. Pada Episode 8, pembahasan dimulai dengan penjelasan apa yang dimaksud dengan  KKP, apa latar belakang diluncurkannya inisiatif  kebijakan KKP tersebut, hingga siapa saja  yang dapat memanfaatkan  KKP tersebut di setiap kementerian lembaga. Diskusi dilajutkan dengan membahas bahwa pada tahun 2017,  piloting KKP  dimulai di Ditjen Perbendaharaan, Kementaerian Keuangan, …

Read More

02

Oct'19

Shared Service Untuk Meningkatkan Efisiensi, Efektifivas, Dan Governance Dalam Pengelolaan Belanja Negara – Episode 7

Pada ERBEKA Episode 4 – 7 kali ini, Marwanto Harjowiryono, Widyaiswara Ahli Utama pada Pusdiklat Anggran dan Perbendaharaan melakukan bedah kebijakan Shared Service dengan Direktur Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu,   Bapak Agung Yulianto dan Staf. Model Shared Service yang sudah dipraktekkan di berbagai negara, baik di level private/korporasi, maupun di level pelayanan public/pemerintahan, pada dasarnya merupakan konsolidasi fungsi layanan pendukung (back office) yang dijadikan satu, dalam satu pintu layanan, dipisahkan dari unit pengguna layanan dimaksud. Dalam praktek yang sudah dijalankan, beberapa fungsi yang dikelola dengan shared service ini adalah fungsi sumber daya manusia, keuangan, dan fungsi tehnologi dan informasi. Di …

Read More

02

Oct'19

Shared Service Untuk Meningkatkan Efisiensi, Efektifivas, Dan Governance Dalam Pengelolaan Belanja Negara – Episode 5

  Pada ERBEKA Episode 4 – 7 kali ini, Marwanto Harjowiryono, Widyaiswara Ahli Utama pada Pusdiklat Anggran dan Perbendaharaan melakukan bedah kebijakan Shared Service dengan Direktur Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu,   Bapak Agung Yulianto dan Staf. Model Shared Service yang sudah dipraktekkan di berbagai negara, baik di level private/korporasi, maupun di level pelayanan public/pemerintahan, pada dasarnya merupakan konsolidasi fungsi layanan pendukung (back office) yang dijadikan satu, dalam satu pintu layanan, dipisahkan dari unit pengguna layanan dimaksud. Dalam praktek yang sudah dijalankan, beberapa fungsi yang dikelola dengan shared service ini adalah fungsi sumber daya manusia, keuangan, dan fungsi tehnologi dan informasi. …

Read More

02

Oct'19

Shared Service Untuk Meningkatkan Efisiensi, Efektifivas, Dan Governance Dalam Pengelolaan Belanja Negara – Episode 4

Pada ERBEKA Episode 4 – 7 kali ini, Marwanto Harjowiryono, Widyaiswara Ahli Utama pada Pusdiklat Anggran dan Perbendaharaan melakukan bedah kebijakan Shared Service dengan Direktur Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu,   Bapak Agung Yulianto dan Staf. Model Shared Service yang sudah dipraktekkan di berbagai negara, baik di level private/korporasi, maupun di level pelayanan public/pemerintahan, pada dasarnya merupakan konsolidasi fungsi layanan pendukung (back office) yang dijadikan satu, dalam satu pintu layanan, dipisahkan dari unit pengguna layanan dimaksud. Dalam praktek yang sudah dijalankan, beberapa fungsi yang dikelola dengan shared service ini adalah fungsi sumber daya manusia, keuangan, dan fungsi tehnologi dan informasi. Di …

Read More

02

Oct'19

Bendahara Baru-Seri PPh Pasal 22

  Pada video ini, Bp. Muhammad Agus Muljanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan tentang apa tugas dan kewajiban bendahara baru terkait pajak sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 22.

Read More

30

Sep'19

Overview Bendahara

Pada video ini, Ibu Tenry Nur Amriani (Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Makassar) memberikan pemahaman tentang overview Bendahara yang membahas tugas-tugas bendahara pengeluaran pada satuan kerja di Kementerian/Lembaga

Read More

30

Sep'19

Overview Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Pada video ini, Ibu Tenry Nur Amriani (Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Makassar) memberikan pemahaman tentang overview Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sarana pendukung dari tugas-tugas Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Kementerian/Lembaga

Read More