Setup Menus in Admin Panel

Perbendaharaan

22

Nov'20

Pemotongan Pajak atas Jasa Perhotelan oleh bendahara pemerintah

  Pada kesempetan kali ini, Widyaiswara BDK Malang, M. Bahrun Nawawi akan menjelaskan Jasa perhotelan yang terdiri dari beberapa objek pemotongan dan pemungutan pajak yang antara lain: jasa penyewaan kamar, jasa penyewaan ruang meeting dan perlengkapannya, jasa katering dan fasilitas lain yang mendukung operasional suatu hotel. Apabila jasa tersebut diserahkan oleh pihak yang bidang usahanya bukan jasa perhotelan maka akan menimbulkan implikasi kewajiban perpajakan yang berbeda. Yuks kita simak video kali ini untuk lebih memahaminya. Selamat Menyaksikan

Read More

22

Nov'20

Pemotongan Pajak atas Belanja Makanan dan Minuman Oleh Bendahara Pemerintah

Pada kesempetan kali ini, Widyaiswara BDK Malang, M. Bahrun Nawawi akan menjelaskan khususnya kepada bendahara pemerintah apakah suatu belanja makanan/minuman dipungut PPh Pasal 22 ataukah dipotong PPh Pasal 23 Jasa Katering sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemotangan atau pemungutan pajak. Yuks kita simak video kali ini untuk lebih memahaminya. Selamat Menyaksikan

Read More

13

Nov'20

Pemotongan dan Pemungutan PPN dan PPh Setelah Berlakunya Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah

Bagaimanakah Pemungutan dan Pemotongan PPN dan PPh yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran APBN. Dalam video ini Bapak Jus Samuel Sihotang, Widyaiswara BDK Medan, akan menjelaskan secara singkat jawaban dari pertanyaan tersebut. Selamat menyaksikan.  

Read More

12

Nov'20

Perhitungan Uang Persediaan PNBP

Pada video ini, Widyasiwara dari Balai Diklat Keuangan Medan, Jus Samuel Sihotang akan menjelaskan tentang Penghitungan Uang Persediaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selamat menyaksikan! BGM Music: No Copyright Music We Are One – Vexento Source:  Audio Library (No Copyright Music) Youtube Channel

Read More

16

Oct'20

Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Peserta Kegiatan Dengan Status PNS oleh Bendahara Pemerintah

  Pada kesempetan kali ini, Widyaiswara BDK Malang, M. Bahrun Nawawi akan menjelaskan secara umum pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium kepada peserta kegiatan mengikuti peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016. Namun demikian apabila peserta kegiatan berstatus sebagai PNS, maka pemotongan PPh Pasal 21 nya mengikuti apa yang diatur dalam PP 80 tahun 2010. Hal wajib diketahui untuk menghindari kesalahan pemotongan PPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah. Yuks kita simak video kali ini untuk lebih memahaminya. Selamat Menyaksikan

Read More

16

Oct'20

Perbedaan Objek Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 atas Jasa

  Pada kesempatan kali ini, Widyaiswara BDK Malang, M. Bahrun Nawawi berkesempatan untuk membagian ilmu terkait Perbedaan Objek Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 atas Jasa. Dengan mengetahui perbedaaanya dan memiliki pemahaman yang benar tentang objek pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 21 atas pembayaran jasa tentunya kita dapat menghindari kesalahan pemotongan pajak oleh bendahara pemerintah ya.. Mari kita simak bersama videonya, Selamat menyaksikan 🙂

Read More

14

Oct'20

Yang Perlu Anda Ketahui Terkait Perjalanan Dinas Pindah

Pada video ini, Bapak Budi Sudarso (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan penjelasan tentang apa pengertian dari perjalanan dinas pindah, siapa yang boleh ikut dan apa yang didapatkan pegawai apabila mendapatkan surat keputusan pindah.

Read More

08

Sep'20

Jenis PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informasi – Bagian 2

  Pada video pembelajaran ini, Bp. I Gede Agus Ariutama, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan materi tentang Jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2015 – Bagian 2.

Read More

08

Sep'20

Jenis PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informasi – Bagian 1

  Pada video pembelajaran ini, Bp. I Gede Agus Ariutama, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan materi tentang Jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2015 – Bagian 1.

Read More