Login with Kemenkeu-ID
Seri Pajak Daerah: Pemeriksaan Pajak Daerah – Bagian 2
Pada video seri materi pajak daerah ini, Bp. Rd. Tatan Jaka...
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan (2)
Pada video ini, Bapak Mandar Trisno Hadisaputra (Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Makassar) memberikan pemahaman tentang Pembayaran pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah khususnya terkait “Norma Waktu Penyelesaian Tagihan” sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 PP 45/2013
Read More
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan (1)
Pada video ini, Bapak Mandar Trisno Hadisaputra (Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Makassar) memberikan pemahaman tentang Pembayaran pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah khususnya terkait “Norma Waktu Penyelesaian Tagihan” sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 PP 45/2013.
Read More
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Konstruksi
Pada video ini, Bapak Muchamad Amrullah (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan bahwa penyedia pekerjaan kontruksi setelah menyelesaikan prestasi pekerjaan sesuai perjanjian, mempunyai hak tagih kepada negara. Pembayaran harus sesuai dengan prestasi nyata pekerjaan. Apabila terdapat kelebihan pembayaran, maka akan berakibat terjadinya kerugian negara. Oleh karena itu pembayaran atas hak tagih kepada negara tersebut harus sesuai perjaanjian dan ketentuan peraturan pelaksanaan APBN.
Read More
Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi
Pada video ini, Bapak Muchamad Amrullah (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan bahwa penyedia pekerjaan kontruksi berhak atas pemberian uang muka sebagai mana diatur dalam perjanjian. Pembayaran uang muka harus sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh penyedia. Apabila terdapat kelebihan pembayaran maka akan berdampak terjadinya kerugian negara. Oleh karena itu, pembayaran atas hak tagih kepada Negara tersebut harus sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Read More
Tata Cara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Kontruksi
Pada video ini, Bapak Muchamad Amrullah (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan salah satu tahap dalam persiapan pengadaan barang/jasa pekerjaan kontruksi yaitu penyusunan HPS. HPS pekerjaan kontruksi juga harus disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai tahapan sebelum proses pemilihan penyedia. Penyusunan HPS dilakukan dengan keahlian dan berdasarkan sumber infromasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemahaman atas tata cara penyusunan HPS pekerjaan konstruksi sangat dibutuhkan
Read More
Sanksi Denda untuk Pelaku Usaha dalam PBJ
Pada video ini, Bapak Hasan Ashari (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan bahwa salah satu risiko pelaksanaan kontrak PBJ adalah keterlambatan. Pejabat Pembuat Komitmen harus memastikan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan melakukan pengendalian. Kelemahan dalam pengendalian berdampak pada keterlambatan pekerjaan. Antisipasi terhadap keterlambatan diantaranya adalah diatur pasal sanksi bagi penyedia. Sanksi keterlambatan adalah 1/1000. Hal yang krusial dalam hal ini adalah pengenaan denda dilakukan dari keseluruhan nilai kontrak atau sebagian nilai kontrak. Untuk sebagian nilai kontrak juga harus diperjelas apakah dari item barang atau sub output pekerjaan. Semua harus diatur secara jelas dalam kontrak.
Read More
Kewajaran Harga Pada Pengadaan Barang/Jasa di Masa Pandemi Covid-19
Pada saat ini negara kita menghadapi permasalahan wabah virus covid 19. Bagi para pengelola pengadaan, wabah ini membawa pada satu kondisi delimatis, di satu sisi proses pengadaan barang/jasa harus tetap dilakukan, di sisi lain kita menghadapi kondisi harga yang fluktuatif dan cenderung sangat mahal. Menghadapi kondisi seperti ini, sebagai PPK apa yang harus dilakukan agar tetap mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan, namun tetap prinsip pengadaan dijalankan. Pada video ini, Bapak Dwi Ari Wibawa (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) akan menjelaskan Kewajaran Harga Pada Pengadaan Barang/Jasa di Masa Pandemi Covid-19
Read More
Bagaimana Cara Melaksanakan Kegiatan dengan Fullboard
Pada video ini, Bapak Heryanto Sijabat (Widyaiswa Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan pemahaman kepada PPK dan Pelaksana Swakelola tentang proses pengadaan dengan swakelola tipe III yang benar. Bagaimana cara melaksanakan pemilihan organisasi masyarakat yang dipilih sebagai pelaksana swakeloa? Video ini akan menjelaskan proses pemilihan pelaksana swakelola tipe III
Read More
Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian III
Pada dua video sebelumnya kita telah membahas mengenai Gambaran Umum serta Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada video yang ketiga ini kita akan membahas mengenai Penayangan pada Daftar Hitam Nasional, Penundaan dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam. Simak video berikut ini
Read More
Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian II
Setelah membahasa gambaran umum Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di bagian pertama seri video ini, pada bagian kedua ini kita akan membahas mengenai Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam. Simak video berikut ini.
Read MoreRecent Knowledge
-
-
Seri Pajak Daerah: Pemeriksaan Pajak Daerah – Bagian 1
Pada video seri materi pajak daerah ini, Bp. Rd. Tatan Jaka...
-
Seri Pajak Daerah: Subjek, Wajib, dan Objek Pajak Daerah – Bagian 2
Pada video seri materi pajak daerah ini, Bp. Rd. Tatan Jaka...
-
Seri Pajak Daerah: Subjek, Wajib, dan Objek Pajak Daerah – Bagian 1
Pada video seri materi pajak daerah ini, Bp. Rd. Tatan Jaka...
-
Seri Pajak Daerah: Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan – Bagian 2
Pada video seri materi pajak daerah ini, Bp. Rd. Tatan Jaka...