0

Setup Menus in Admin Panel

PPN

12

Nov'19

Pelunasan PPN atas pemabayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Site Default

  Pasal 4 ayar (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 mengatur bahwa Pajak Pertambanhan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mer=wah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintan dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-oecah. Pemahaman yang bernar tentang pembayaran yang terpecah-pecah dalam hal ini mutlak diperlukan untuk menghinari kesalahan pemungutan pajak oleh Bendahara Pemerintah. Oleh Karena itu, Widyaiswara BDK Malang M. Bahrun Nawawi melalui video berikut ini memcoba memberikan pemahaman yang benar kepada bendahara pemerintah makna oembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembeyaran yang …

Read More

11

Nov'19

Saat Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai dalam pekerjaan konstruksi

Site Default

  Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara pemerintan untuk pekerjaan kostruksi umumnya dilakukan dengan termin berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan. Adanya perbedaan saat terutang pajak anatara PPN da PPh mengakibatkan adanya perbedaan saat pemungutan PPn dan saat pemotongan PPh Pasal 4 yat (2) atas pelaksnaan pekerjaan konstruksi sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan pemotongan pajak oleh bendahara pemerintah. Oleh Karena itu, Widyaiswara BDK Malang M. Bahrun Nawawi melalui video berikut ini memcoba memberikan pemahaman yang benar saat pemotongan PPN kepada bendahara pemerintah ketika melakukan pembayaran termin, penyerahan pekerjaan dan pembayaran retensi atas pekerjaan konstruksi.

Read More

29

Oct'19

Saat pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam pekerjaan konstruksi

Site Default

Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah untuk pekerjaan konstruksi umumnya dilakukan dengan terminj berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan. Adanya perbedaan saat terutang pajak antara PPN dan PPh mengakibatkan adanya perbedaan saat pemungutan PPN dan saat pemotongan PPh Pasal 4 ayat(2) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dalam video ini, Widyaiswara BDK Malang Bapak Bahrun Nawawi lebih mengeksplore terkait kapan terutang PPhnya beserta contoh penerapan saat pemotongan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. selamat menyaksikan, semoga bermanfaat.

Read More

29

Oct'19

Makna Pembayaran terpecah-pecah dalam pemungutan PPN

Site Default

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pemahaman yang benar tentang pembayaran yang terpecah-pecah dalam hal ini mutlak diperlukan untuk menghindari kesalahan pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah. Oleh karena itu, Widyaiswara BDK Malang, Bapak Bahrun Nawawi mencoba menjelaskan secara detail melalui video diatas. selamat menyaksikan, semoga bermanfaat.

Read More

02

Oct'19

Pajak Mobil Mewah – Seri PPnBM

humaspknstan

  Pada video ini, Bp. Muhammad Agus Muljanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan tentang perlakuan pajak atas mobil mewah (Pajak Penjualan atas Barang Mewah / PPnBM).

Read More

10

May'19

Tutorial e-faktur Bagian 3

Pusdiklat Pajak

Pada kesempatan kali ini Kelas G PTPD 2019 akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi e-faktur. Pada video bagian 3 ini akan dijelaskan bagaimana cara melakukan posting SPT Masa PPN.

Read More

10

May'19

Tutorial e-faktur Bagian 2

Pusdiklat Pajak

Pada kesempatan kali ini Kelas G PTPD 2019 akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi e-faktur. Pada video bagian 1 ini akan dijelaskan bagaimana cara perekaman faktur pajak masukan dan upload faktur pajak masukan.

Read More

10

May'19

Tutorial e-faktur Bagian 1

Pusdiklat Pajak

Pada kesempatan kali ini Kelas G PTPD 2019 akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi e-faktur. Pada video bagian 1 ini akan dijelaskan bagaimana cara instalasi aplikasi e-faktur, perekaman faktur Pajak Keluaran dan Upload Faktur Pajak Keluaran.

Read More

27

Dec'18

PPN atas Klaim Promosi

BDKMEDAN

Dalam dunia perdagangan untuk mendapatkan konsumen terkadang diperlukan yang namanya promosi. Promosi yang dilakukan sering sekali kita temui barang yang dijual dari produsen dengan model promosi”beli 10 gratis 2″. Seperti apakah pengenaan PPN atas klaim promosi ini? Silahkan langsung saksikan penjelasan dari Bapak Suwardi dalam video ini.

Read More

17

Dec'18

PPN Terkait Dana Desa Untuk Membeli Bahan Bangunan

BDKMEDAN

Pada video ini, Bapak Suwardi (Widyaiswara Ahli Madya BDK Medan) akan membahas materi tentang PPN dalam membeli bahan bangunan sebagai wujud realisasi dana desa.

Read More

Recent Knowledge

Knowledge Category