Setup Menus in Admin Panel

PPh

10

Dec'19

Objek Tidak Dipungut PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pemerintah

Bagaimana mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 yang harus dilakukan oleh Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran dengan mekanisme UP, KPA dengan mekanisme LS terkait dengan pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22? Dalam video ini Junaedi Purnomo (Widyaiswara BDK Yogyakarta) menjelaskan mekanisme yang harus dilakukan oleh seorang Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran dengan mekanisme UP, KPA dengan mekanisme LS terkait pengecualian tersebut. Untuk lebih jelas, yuk simak video berikut..    

Read More

05

Dec'19

Pajak Penghasilan: Pemajakan Penghasilan dalam Keluarga

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Arif Nugrahanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang konsep pemajakan penghasilan dalam keluarga. Sebagaimana  diketahui bahwa sistem pengenaan pajak Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. (family based taxation).

Read More

17

Nov'19

PPh Pasal 21 PNS – Bagian 2

  Melanjutkan bagian sebelumnya, pada video pembelajaran bagian 2 ini, Bp. Purwanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Bea dan Cukai, menjelaskan tentang contoh penghitungan pengenaan PPh Pasal 21 bagi PNS. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pph-pasal-21-pns-bagian-1/

Read More

17

Nov'19

PPh Pasal 21 PNS – Bagian 1

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Purwanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Bea dan Cukai, menjelaskan tentang konsep pengenaan PPh Pasal 21 PNS – Bagian 1. Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pph-pasal-21-pns-bagian-2/

Read More

29

Oct'19

Saat pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam pekerjaan konstruksi

Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah untuk pekerjaan konstruksi umumnya dilakukan dengan terminj berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan. Adanya perbedaan saat terutang pajak antara PPN dan PPh mengakibatkan adanya perbedaan saat pemungutan PPN dan saat pemotongan PPh Pasal 4 ayat(2) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dalam video ini, Widyaiswara BDK Malang Bapak Bahrun Nawawi lebih mengeksplore terkait kapan terutang PPhnya beserta contoh penerapan saat pemotongan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. selamat menyaksikan, semoga bermanfaat.

Read More

02

Oct'19

Bendahara Baru-Seri PPh Pasal 22

  Pada video ini, Bp. Muhammad Agus Muljanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan tentang apa tugas dan kewajiban bendahara baru terkait pajak sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 22.

Read More

21

Aug'19

Sadar Pajak Hadiah Undian – Seri PPh Pasal 4 Ayat 2

  Pada video ini, Bp. Muhammad Agus Muljanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan tentang konsep pengenaan pajak atas hadiah undian sebagaimana yang tercantum pada UU PPh Pasal 4 ayat 2.

Read More

20

Aug'19

Pajak Penghasilan Pasal 26

  Pada video ini, Bp. Benny Setiawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26. PPh 26 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri berdasarkan UU PPh.

Read More

20

Aug'19

Pajak Penghasilan Pasal 23 – Jasa Ekspedisi

  Pada video ini, Bp. Benny Setiawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Ekspedisi. Dalam PPh Pasal 23 terdapat dua tarif yang dikenakan pada beberapa objek. Tarif pertama adalah 15% dan yang kedua adalah 2 %. Kali ini lebih membahas pengenaan tarif 2 % atas jasa ekspedisi.

Read More

31

May'19

Pasal 23 UU PPh – Bagian 4

  Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Pada video pembelajaran bagian 4 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-3/

Read More