Login with Kemenkeu-ID
Film Dokumenter Annual Meetings IMF-WBG 2018
Dua dekade pascakrisis ekonomi, Indonesia mengalami banyak perbaikan yang...
Bendahara Baru-Seri PPh Pasal 22
Pada video ini, Bp. Muhammad Agus Muljanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan tentang apa tugas dan kewajiban bendahara baru terkait pajak sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 22.
Read More
Sadar Pajak Hadiah Undian – Seri PPh Pasal 4 Ayat 2
Pada video ini, Bp. Muhammad Agus Muljanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan tentang konsep pengenaan pajak atas hadiah undian sebagaimana yang tercantum pada UU PPh Pasal 4 ayat 2.
Read More
Pajak Penghasilan Pasal 26
Pada video ini, Bp. Benny Setiawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26. PPh 26 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri berdasarkan UU PPh.
Read More
Pajak Penghasilan Pasal 23 – Jasa Ekspedisi
Pada video ini, Bp. Benny Setiawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Ekspedisi. Dalam PPh Pasal 23 terdapat dua tarif yang dikenakan pada beberapa objek. Tarif pertama adalah 15% dan yang kedua adalah 2 %. Kali ini lebih membahas pengenaan tarif 2 % atas jasa ekspedisi.
Read More
Pasal 23 UU PPh – Bagian 4
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Pada video pembelajaran bagian 4 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-3/
Read More
Pasal 23 UU PPh – Bagian 3
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Pada video pembelajaran bagian 3 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-2/ Tautan …
Read More
Pasal 23 UU PPh – Bagian 2
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Pada video pembelajaran bagian 2 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-1/ Tautan video …
Read More
Pasal 23 UU PPh – Bagian 1
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Pada video pembelajaran bagian 1 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-3/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-4/
Read More
Pasal 26 UU PPh – Bagian 4
Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Pada video pembelajaran bagian 4 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-3/
Read More
Pasal 26 UU PPh – Bagian 3
Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Pada video pembelajaran bagian 3 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-2/ Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-4/
Read MoreRecent Knowledge
-
-
Penandatanganan Surat Keputusan Keberatan
-
Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Mengkonsolidasikan atau menggabungkan sekian banyak laporan dari...
-
Proses Pembuatan NPP dan Surat Keputusan Keberatan
-
Proses Pemeriksaan Formal dan Material terhadap Permohonan Keberatan
-
RESUME SHARING VIA WHATSAPP (SWAP) – ORI 016 : Kita Untung Negara Untung bersama Farouq Widya Pramana
Sharing via WhatsApp (SWAP) adalah cara berbagi pengetahuan via grup...