Setup Menus in Admin Panel

PPh

10

Dec'19

Objek Tidak Dipungut PPh Pasal 22 Badan Usaha Tertentu

Apa saja yang dapat dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 untuk Badan-badan Tertentu. Nah apa saja yang dapat dikecualikan dari pemungutan tersebut,  Junaedi Purnomo (Widyaiswara BDK Yogyakarta) dalam video ini menjelaskannya secara rinci. Yuk simak video berikut..

Read More

10

Dec'19

Tarif Pemungutan Atas Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas

Berapa besaran pengenaan tarif terkait dengan pemungutan atas penjualan bahan bakar dan minyak pelumas sesuai dengan PPh Pasal 22. Dalam video berikut Junaedi Purnomo (Widyaiswara BDK Yogyakarta) menjelaskan besaran nilai tarif dan mekanisme pemungutan atas penjualan bahan bakar dan minyak pelumas sesuai dengan PPh Pasal 22. Yuk simak video berikut..

Read More

10

Dec'19

BUMN Dan Jenis Badan Usaha Tertentu Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

Badan usaha tertentu sebagai pemungut PPh Pasal 22 salah satunya adalah BUMN. Lalu BUMN seperti apa yang dinyatakan sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dalam video berikut Junaedi Purnomo (Widyaiswara BDK Yogyakarta) menjelaskan BUMN tersebut. Yuk simak video berikut..

Read More

10

Dec'19

Pemungut dan Objek Pemungutan PPh Pasal 22 Badan Usaha Tertentu

Dalam vedeo berikut, Junaedi Purnomo menjelaskan Badan-badan Tertentu apa saja yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22. Untuk lebih jelas, yuk simak video berikut..

Read More

10

Dec'19

Objek Tidak Dipungut PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pemerintah

Bagaimana mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 yang harus dilakukan oleh Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran dengan mekanisme UP, KPA dengan mekanisme LS terkait dengan pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22? Dalam video ini Junaedi Purnomo (Widyaiswara BDK Yogyakarta) menjelaskan mekanisme yang harus dilakukan oleh seorang Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran dengan mekanisme UP, KPA dengan mekanisme LS terkait pengecualian tersebut. Untuk lebih jelas, yuk simak video berikut..    

Read More

05

Dec'19

Pajak Penghasilan: Pemajakan Penghasilan dalam Keluarga

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Arif Nugrahanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang konsep pemajakan penghasilan dalam keluarga. Sebagaimana¬† diketahui bahwa sistem pengenaan pajak Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. (family based taxation).

Read More

17

Nov'19

PPh Pasal 21 PNS – Bagian 2

  Melanjutkan bagian sebelumnya, pada video pembelajaran bagian 2 ini, Bp. Purwanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Bea dan Cukai, menjelaskan tentang contoh penghitungan pengenaan PPh Pasal 21 bagi PNS. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pph-pasal-21-pns-bagian-1/

Read More

17

Nov'19

PPh Pasal 21 PNS – Bagian 1

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Purwanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Bea dan Cukai, menjelaskan tentang konsep pengenaan PPh Pasal 21 PNS – Bagian 1. Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pph-pasal-21-pns-bagian-2/

Read More

29

Oct'19

Saat pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam pekerjaan konstruksi

Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah untuk pekerjaan konstruksi umumnya dilakukan dengan terminj berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan. Adanya perbedaan saat terutang pajak antara PPN dan PPh mengakibatkan adanya perbedaan saat pemungutan PPN dan saat pemotongan PPh Pasal 4 ayat(2) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dalam video ini, Widyaiswara BDK Malang Bapak Bahrun Nawawi lebih mengeksplore terkait kapan terutang PPhnya beserta contoh penerapan saat pemotongan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. selamat menyaksikan, semoga bermanfaat.

Read More

02

Oct'19

Bendahara Baru-Seri PPh Pasal 22

  Pada video ini, Bp. Muhammad Agus Muljanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan tentang apa tugas dan kewajiban bendahara baru terkait pajak sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 22.

Read More