Kemenkeu Learning Center

10

Dec'19

Objek Tidak Dipungut PPh Pasal 22 Badan Usaha Tertentu

Apa saja yang dapat dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 untuk Badan-badan Tertentu. Nah apa saja yang dapat dikecualikan dari pemungutan tersebut, Junaedi Purnomo (Widyaiswara BDK Yogyakarta) dalam video ini menjelaskannya secara rinci. Yuk simak video berikut..

10

Dec'19

Tarif Pemungutan Atas Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas

Balai Diklat Yogyakarta

Berapa besaran pengenaan tarif terkait dengan pemungutan atas penjualan bahan bakar dan minyak pelumas sesuai dengan PPh Pasal 22. Dalam video berikut Junaedi Purnomo (Widyaiswara BDK Yogyakarta) menjelaskan besaran nilai tarif dan mekanisme pemungutan atas penjualan bahan bakar dan minyak pelumas sesuai dengan PPh Pasal 22. Yuk simak video berikut..

10

Dec'19

BUMN Dan Jenis Badan Usaha Tertentu Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

Balai Diklat Yogyakarta

Badan usaha tertentu sebagai pemungut PPh Pasal 22 salah satunya adalah BUMN. Lalu BUMN seperti apa yang dinyatakan sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dalam video berikut Junaedi Purnomo (Widyaiswara BDK Yogyakarta) menjelaskan BUMN tersebut. Yuk simak video berikut..

10

Dec'19

Pemungut dan Objek Pemungutan PPh Pasal 22 Badan Usaha Tertentu

Balai Diklat Yogyakarta

Dalam vedeo berikut, Junaedi Purnomo menjelaskan Badan-badan Tertentu apa saja yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22. Untuk lebih jelas, yuk simak video berikut..

10

Dec'19

Objek Tidak Dipungut PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pemerintah

Balai Diklat Yogyakarta

Bagaimana mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 yang harus dilakukan oleh Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran dengan mekanisme UP, KPA dengan mekanisme LS terkait dengan pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22? Dalam video ini Junaedi Purnomo (Widyaiswara BDK Yogyakarta) menjelaskan mekanisme yang harus dilakukan oleh seorang Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran dengan mekanisme UP, KPA dengan mekanisme LS terkait pengecualian tersebut. Untuk lebih jelas, yuk simak video berikut..

05

Dec'19

Pajak Penghasilan: Pemajakan Penghasilan dalam Keluarga

humaspknstan

Pada video pembelajaran ini, Bp. Arif Nugrahanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang konsep pemajakan penghasilan dalam keluarga. Sebagaimana diketahui bahwa sistem pengenaan pajak Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. (family based taxation).

17

Nov'19

PPh Pasal 21 PNS – Bagian 2

humaspknstan

Melanjutkan bagian sebelumnya, pada video pembelajaran bagian 2 ini, Bp. Purwanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Bea dan Cukai, menjelaskan tentang contoh penghitungan pengenaan PPh Pasal 21 bagi PNS. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pph-pasal-21-pns-bagian-1/

17

Nov'19

PPh Pasal 21 PNS – Bagian 1

humaspknstan

Pada video pembelajaran ini, Bp. Purwanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Bea dan Cukai, menjelaskan tentang konsep pengenaan PPh Pasal 21 PNS – Bagian 1. Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pph-pasal-21-pns-bagian-2/

29

Oct'19

Saat pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam pekerjaan konstruksi

Site Default

Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah untuk pekerjaan konstruksi umumnya dilakukan dengan terminj berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan. Adanya perbedaan saat terutang pajak antara PPN dan PPh mengakibatkan adanya perbedaan saat pemungutan PPN dan saat pemotongan PPh Pasal 4 ayat(2) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dalam video ini, Widyaiswara BDK Malang Bapak Bahrun Nawawi lebih mengeksplore terkait kapan terutang PPhnya beserta contoh penerapan saat pemotongan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. selamat menyaksikan, semoga bermanfaat.

02

Oct'19

Bendahara Baru-Seri PPh Pasal 22

humaspknstan

Pada video ini, Bp. Muhammad Agus Muljanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan tentang apa tugas dan kewajiban bendahara baru terkait pajak sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 22.

Main Category

Specific Category

Unit Eselon I

PPh

Objek Tidak Dipungut PPh Pasal 22 Badan Usaha Tertentu

Tarif Pemungutan Atas Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas

BUMN Dan Jenis Badan Usaha Tertentu Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

Pemungut dan Objek Pemungutan PPh Pasal 22 Badan Usaha Tertentu

Objek Tidak Dipungut PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pemerintah

Pajak Penghasilan: Pemajakan Penghasilan dalam Keluarga

PPh Pasal 21 PNS – Bagian 2

PPh Pasal 21 PNS – Bagian 1

Saat pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam pekerjaan konstruksi

Bendahara Baru-Seri PPh Pasal 22

Pencarian

Recent Knowledge

Chasing Knowledge: Indonesia Kaya

Seminar Data Analytics: Policies Implementation

Penerapan Analisis Laporan Keuangan di Dunia Kerja: Pengelolaan Risiko Fiskal atas Penugasan Pemerintah kepada BUMN Infrastruktur

Kebijakan Dana Desa tahun 2019

Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahun 2019.

Kebijakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) tahun 2019

Kebijakan Dana Alokasi Umum Tahun 2019

Knowledge Category

e-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu Batch IV

e-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu Batch II

e-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu Batch VIII

Cash Budget

Belajar dari Ibu Risma: Harapan untuk Pemerintah Daerah Lainnya dan Peran PKN STAN terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Seri Penatausahaan Bendahara 8: Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara

Belajar dari Ibu Risma: Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah

PPh

Pencarian

Recent Knowledge

Knowledge Category

Tags