Login with Kemenkeu-ID
Seminar Data Analytics: Policies Implementation
Seminar Data Analytics: Policies Implementation dimaksudkan untuk...
Pasal 23 UU PPh – Bagian 4
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Pada video pembelajaran bagian 4 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-3/
Read More
Pasal 23 UU PPh – Bagian 3
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Pada video pembelajaran bagian 3 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-2/ Tautan …
Read More
Pasal 23 UU PPh – Bagian 2
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Pada video pembelajaran bagian 2 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-1/ Tautan video …
Read More
Pasal 23 UU PPh – Bagian 1
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Pada video pembelajaran bagian 1 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-3/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-23-uu-pph-bagian-4/
Read More
Pasal 26 UU PPh – Bagian 4
Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Pada video pembelajaran bagian 4 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-3/
Read More
Pasal 26 UU PPh – Bagian 3
Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Pada video pembelajaran bagian 3 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-2/ Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-4/
Read More
Pasal 26 UU PPh – Bagian 2
Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Pada video pembelajaran bagian 2 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-1/ Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-3/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-4/
Read More
Pasal 26 UU PPh – Bagian 1
Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Pada video pembelajaran bagian 1 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-2/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-3/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-26-uu-pph-bagian-4/
Read More
Pasal 15 UU PPh – Bagian 3
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 menurut UU No 36 Tahun 2008, adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu (industri pelayaran, penerbangan international dan perusahaan asuransi asing). Pada video pembelajaran bagian 3 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UU PPh dimaksud. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-2/
Read More
Pasal 15 UU PPh – Bagian 2
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 menurut UU No 36 Tahun 2008, adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu (industri pelayaran, penerbangan international dan perusahaan asuransi asing). Pada video pembelajaran bagian 2 ini, Bp. Ferry Irawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menyampaikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UU PPh dimaksud. Tautan video sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-1/ Tautan video selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pasal-15-uu-pph-bagian-3/
Read MoreRecent Knowledge
-
-
Film Dokumenter Annual Meetings IMF-WBG 2018
Dua dekade pascakrisis ekonomi, Indonesia mengalami banyak perbaikan yang...
-
Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Bendahara
Pada video ini, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan memberikan pemahaman...
-
Pengisian Soal di KLC
Pada video ini, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat...
-
Polarisasi IKU
Pengetahuan tentang Polarisasi IKU sangat diperlukan bagi pegawai...
-
Kategori Risiko
Di dalam proses identifikasi Risiko, perlu pemahaman yang kuat...
-
Pertumbuhan Ekonomi – Bagian II
Melanjutkan video knowledge capture sebelumnya, Bapak Mangasa...