Pelayanan Pajak

Beragam Layanan Perpajakan Berbasis Aplikasi, Kini Kolaborasi Jadi Single Login, Apa Saja?

Saat ini DJP sedang mengembangkan single login. Berbagai macam aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dikumpulkan menjadi satu dalam aplikasi single login melalui DJP Online agar memudahkan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apa saja aplikasi yang terdapat dalam Single Login DJP tersebut? Yuk simak penjelasan dari Heri Sukoco (Kepala KP2KP Martapura) yang dipandu oleh Irawan Purwo Aji (Widyaiswara BDK Balikpapan) Selamat menyaksikan

Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP

  Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan   Nomor   Pokok   Wajib   Pajak   dapat   dilakukan:   atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan . Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap, Pengusaha Kena Pajak dengan status Wajib Pajak Non Efektif, Pengusaha  Kena Pajak  yang tidak  diketahui  keberadaan dan/atau kegiatan usahanya …

Pemberian NPWP atau Pengukuhan PKP Secara Jabatan

  Menerbitkan NPWP Secara Jabatan Apabila WP Tidak Melaksanakan Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP oleh Direktur Jenderal Pajak Secara Jabatan Ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi. Apabila badan , pengusaha atau orang pribadi tersebut telah memenuhi syarat (subjektif dan objektif) dapat dilakukan penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara jabatan. Kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara Jabatan dimulai sejak saat WP memenhi syarat subjekti dan objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP. Dalam penerbitan NPWP dan/atau PKP …

Kewajiban Melaporkan Usaha atau Pengukuhan PKP

  Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Wajib   Pajak   sebagai   Pengusaha   wajib   melaporkan   usahanya dan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Atau   dapat   dilakukan   secara   elektronik   dengan mengisi   Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id …

Kewajiban Mendaftarkan Diri Atau Mendapatkan NPWP

  Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima, atau memperoleh penghasilan, atau diwajibkan melakukan pemotongan ataupun pemungutan. Kewajiban melaporkan  diri berlaku juga terhadap wanita kawin  yang dikenai pajak secara terspisah/hidup tepisah, bredasarkan keptusan hakim atau dikehendaki secara tertulis. Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar wanita kawin …

Organisasi dan Tata Kerja DJP

Pada video ini, Bp. Agus Bandiyono, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, bersama mahasiswanya memaparkan tentang struktur organisasi dan tata kerja di Direktorat Jenderal Pajak. Yuk kita simak bersama!

Tarif Pajak

  Pemungutan pajak tidak terlepas dari unsur keadilan. Keadilan di sini dapat diartikan dalam prinsip (undang-undang), maupun adil dalam pelaksanaannya sehingga dapat menciptakan keseimbangan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu unsur dalam mencapai keadilan melalui penetapan tarif pajak, yaitu dengan memberikan tekanan yang sama kepada wajib pajak. Ibu Susi Zulvina, Dosen PKN STAN dari jurusan Pajak pada materi ini memaparkan tentang tarif pajak dimaksud.

Pengelompokan Pajak

  Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi/badan yang bersifar memaksa, berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan). Pengelompokan Pajak dapat digolongan menjadi: 1) berdasarkan sifatnya, 2) berdasarkan golongan/pihak yang menanggung, dan 3) berdasarkan pihak yang memungut. Ibu Susi Zulvina, Dosen PKN STAN dari jurusan Pajak pada materi ini memaparkan tentang pengelompokan pajak dimaksud.

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan

Tata Cara Mendaftar Sebagai Wajib Pajak (Proyek Perubahan Diklatpim III)

Sebuah video Proyek Perubahan yang dibuat oleh Nyoman Ayu, peserta Diklatpim III. Video ini menjelaskan tentang tata cara mendaftar sebagai wajib pajak setahap dengan jelas. Tahapan demi tahapan pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan NPWP diuraikan dengan animasi yang menarik.