0

Setup Menus in Admin Panel

Pelayanan Pajak

30

Jun'20

Berdedikasi Tinggi, Gemar Mempelajari dan Sharing Aturan, Auto Petugas TPT-Terbaik

bdkbalikpapan

Kegiatan Melayani Wajib Pajak, tak lepas dengan mempelajari berbagai isu yang ada di ‘arena’ WP dan Petugas TPT juga bagaimana cara menanganinya. Kadangkala Wajib Pajak yang datang tidak sedang dalam keadaan  baik khususnya secara psikologis, oleh karena itu bagaimana kita mendengar segala keluhan dan menawarkan solusi atas  masalah WP yang datang dipandang penting. Di sini kita kedatangan seorang expert Petugas TPT yang juga Petugas TPT terbaik di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Di kesempatan kali ini Diaz Rahadiyan Rizkirobbi atau biasa dipanggil mas Diaz dari KPP Pratama Batulicin, berkenan berbagi praktik dan pengalamannya atas permasalahan yang ada di ‘arena’ …

Read More

30

Jun'20

Ciptakan Suasana Melayani di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

bdkbalikpapan

Kegiatan Melayani Wajib Pajak, tak lepas dengan mempelajari berbagai isu yang ada di ‘arena’ WP dan Petugas TPT juga bagaimana cara menanganinya. Kadangkala Wajib Pajak yang datang tidak sedang dalam keadaan  baik khususnya secara psikologis, oleh karena itu bagaimana kita mendengar segala keluhan dan menawarkan solusi atas  masalah WP yang datang dipandang penting. Di sini kita kedatangan seorang expert Petugas TPT yang juga Petugas TPT terbaik di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, Di kesempatan kali ini Adimas Putro Prasetyo atau biasa dipanggil Bro Pepito dari KPP Pratama Tenggarong, berkenan berbagi praktik dan pengalamannya atas permasalahan yang ada di ‘arena’ Pelayanan. Yuk …

Read More

26

Mar'20

Beragam Layanan Perpajakan Berbasis Aplikasi, Kini Kolaborasi Jadi Single Login, Apa Saja?

bdkbalikpapan

Saat ini DJP sedang mengembangkan single login. Berbagai macam aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dikumpulkan menjadi satu dalam aplikasi single login melalui DJP Online agar memudahkan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apa saja aplikasi yang terdapat dalam Single Login DJP tersebut? Yuk simak penjelasan dari Heri Sukoco (Kepala KP2KP Martapura) yang dipandu oleh Irawan Purwo Aji (Widyaiswara BDK Balikpapan) Selamat menyaksikan

Read More

31

Dec'19

Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP

Balai Diklat Cimahi

  Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan   Nomor   Pokok   Wajib   Pajak   dapat   dilakukan:   atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan . Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap, Pengusaha Kena Pajak dengan status Wajib Pajak Non Efektif, Pengusaha  Kena Pajak  yang tidak  diketahui  keberadaan dan/atau kegiatan usahanya …

Read More

31

Dec'19

Pemberian NPWP atau Pengukuhan PKP Secara Jabatan

Balai Diklat Cimahi

  Menerbitkan NPWP Secara Jabatan Apabila WP Tidak Melaksanakan Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP oleh Direktur Jenderal Pajak Secara Jabatan Ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi. Apabila badan , pengusaha atau orang pribadi tersebut telah memenuhi syarat (subjektif dan objektif) dapat dilakukan penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara jabatan. Kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara Jabatan dimulai sejak saat WP memenhi syarat subjekti dan objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP. Dalam penerbitan NPWP dan/atau PKP …

Read More

31

Dec'19

Kewajiban Melaporkan Usaha atau Pengukuhan PKP

Balai Diklat Cimahi

  Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Wajib   Pajak   sebagai   Pengusaha   wajib   melaporkan   usahanya dan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Atau   dapat   dilakukan   secara   elektronik   dengan mengisi   Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id …

Read More

31

Dec'19

Kewajiban Mendaftarkan Diri Atau Mendapatkan NPWP

Balai Diklat Cimahi

  Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima, atau memperoleh penghasilan, atau diwajibkan melakukan pemotongan ataupun pemungutan. Kewajiban melaporkan  diri berlaku juga terhadap wanita kawin  yang dikenai pajak secara terspisah/hidup tepisah, bredasarkan keptusan hakim atau dikehendaki secara tertulis. Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar wanita kawin …

Read More

14

Jun'19

Organisasi dan Tata Kerja DJP

humaspknstan

Pada video ini, Bp. Agus Bandiyono, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, bersama mahasiswanya memaparkan tentang struktur organisasi dan tata kerja di Direktorat Jenderal Pajak. Yuk kita simak bersama!

Read More

31

Jul'18

Tarif Pajak

humaspknstan

  Pemungutan pajak tidak terlepas dari unsur keadilan. Keadilan di sini dapat diartikan dalam prinsip (undang-undang), maupun adil dalam pelaksanaannya sehingga dapat menciptakan keseimbangan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu unsur dalam mencapai keadilan melalui penetapan tarif pajak, yaitu dengan memberikan tekanan yang sama kepada wajib pajak. Ibu Susi Zulvina, Dosen PKN STAN dari jurusan Pajak pada materi ini memaparkan tentang tarif pajak dimaksud.

Read More

31

Jul'18

Pengelompokan Pajak

humaspknstan

  Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi/badan yang bersifar memaksa, berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan). Pengelompokan Pajak dapat digolongan menjadi: 1) berdasarkan sifatnya, 2) berdasarkan golongan/pihak yang menanggung, dan 3) berdasarkan pihak yang memungut. Ibu Susi Zulvina, Dosen PKN STAN dari jurusan Pajak pada materi ini memaparkan tentang pengelompokan pajak dimaksud.

Read More

Recent Knowledge

Knowledge Category