Setup Menus in Admin Panel

Pajak

29

Dec'17

Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi dimana yang menanggung beban pajak adalah konsumen yang menggunakan barang/jasa, tetapi sistem PPN tidak menunjuk konsumen akhir untuk memungut dan menyetor PPN terutang. Kewajiban tersebut diserahkan kepada pengusaha yang melakukan penjualan atau penyerahan barang/jasa kena pajak dan disebut Pengusaha kena pajak . Pada video ini, Bapak Dudi Wahyudi, Widyaiswara Pusdiklat Pajak, akan menjelaskan mengenai Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil terkait kewajiban perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

Read More

29

Dec'17

Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menggunakan sistem pengkreditan (credit methode) dimana pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Namun, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Video Bapak Dudi Wahyudi, Widyaiswara Pusdiklat Pajak, ini akan menjelaskan pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan berdasarkan Undang-Undang.

Read More

29

Dec'17

Seri Amnesti Pajak : Wawancara dengan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara : Bagaimana Penentuan Target Tax Amnesty

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pemerintah memberikan pengampunan pajak bagi Wajib Pajak dimana beberapa tujuan dari penerapan hal ini adalah meningkatkan basis data perpajakan dan membantu penerimaan pajak. Pada video seri Amnesti Pajak ketiga kali ini, wawancara dengan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan, Goro Ekanto, akan membahas mengenai tahapan dalam penentuan target dari program pengampunan pajak.

Read More

29

Dec'17

Pajak Atas Belanja Barang oleh Bendahara Pengeluaran

Pada video ini, Bapak M. Bahrun Nawawi (Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Malang) memberikan pemahaman yang benar tentang pemungutan PPh Pasal 22 dan pemungutan PPN atas pembayaran belanja barang yang dananya bersumber dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Read More

29

Dec'17

Wakil dan Kuasa Wajib Pajak Bagian 2 – Kuasa Wajib Pajak

Seorang Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya, dapat diwakili dan dikuasakan kepada pihak tertentu. Seri I bagian kedua dari seri Wakil dan Kuasa Wajib akan dibahas siapa saja pihak yang bisa menerima kuasa dari wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang disampaikan oleh Bapak Didik Hery Santosa, Widyaiswara Pusdiklat Pajak, Kementerian Keuangan.

Read More

29

Dec'17

Pajak Atas Pembayaran Honorarium oleh Bendahara Pengeluaran

Pada video ini, Bapak M. Bahrun Nawawi (Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Malang) memberikan pemahaman yang benar tentang pemotongan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pembayaran honor yang dananya bersumber dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku

Read More

29

Dec'17

Wakil dan Kuasa Wajib Pajak Bagian 1 – Wakil Wajib Pajak

Seorang Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya, dapat diwakili dan dikuasakan kepada pihak tertentu. Seri I bagian pertama dari seri Wakil dan Kuasa Wajib akan dibahas siapa saja yang berhak mewakili wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang disampaikan oleh Bapak Didik Hery Santosa, Widyaiswara Pusdiklat Pajak, Kementerian Keuangan.

Read More

29

Dec'17

Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Video KLC berikut ini merupakan seri lanjutan dari video seri Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelumnya. Darwin, Widyaiswara Utama Pusdiklat Pajak, akan menyampaikan materi terkait Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, juga terkait sanksi administrasi dan sanksi pidananya.

Read More

29

Dec'17

Keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan

Melanjutkan video KLC sebelumnya, dalam video ini Darwin, Widyaiswara Utama Pusdiklat Pajak, membahas tentang Keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan SKP (Surat Ketetapan Pajak).

Read More

29

Dec'17

Penerbitan SPPT dan SKP PBB

Darwin, Widyaiswara Utama Pusdiklat Pajak, akan memaparkan penjelasan tentang proses penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan  Surat Ketetapan Pajak PBB.

Read More