Pajak

Pajak Transaksi Internasional – Tax Treaty #Persons Covered

Kali ini Bapak Astera Primanto Bhakti membahas tentang salah satu bagian dari Tax Treaty, yaitu Persons Covered atau Orang yang dicakup dalam Tax Treaty. Simak penjelasan mengenai Persons Covered dalam video berikut ini.  

Pajak Transaksi Internasional – Usaha yang Bukan Bentuk Usaha Tetap

Jika pada video-video sebelumnya membahas tentang Bentuk Usaha Tetap, maka video kali ini akan membahas tentang bagaimana yang bukan disebut Bentuk Usaha Tetap. Apa saja yang membuat suatu usaha bukan dikategorikan sebagai Bentuk Usaha Tetap? Simak video lengkap knowledge sharing Kepala BPPK, Astera Primanto Bhakti di bawah ini

Pajak Transaksi Internasional – Kriteria Bentuk Usaha Tetap #2 Activities

Jika video sebelumnya membahas tentang kriteria Bentuk Usaha Tetap yang kedua, yaitu place of business dari sisi asetnya, maka dalam video kali ini membahas dari sisi aktivitasnya. Aktivitas apa saja yang membuat suatu usaha dikategorikan sebagai aktivitas usaha Bentuk Usaha Tetap? Simak video lengkap knowledge sharing Kepala BPPK, Astera Primanto Bhakti di bawah ini    

Pajak Transaksi Internasional – Kriteria Bentuk Usaha Tetap #2 Place of Business

Masih dalam materi Bentuk Usaha Tetap (BUT), kali ini kita belajar kriteria BUT yang kedua yaitu place of business yang dibawakan oleh Kepala BPPK, Astera Primanto Bhakti.  

Pajak Transaksi Internasional – Kriteria Bentuk Usaha Tetap #1 Fixed Place

Melanjutkan materi Bentuk Usaha Tetap, video kali ini membahas tentang kriteria Bentuk Usaha Tetap yang pertama, yaitu memiliki lokasi tertentu atau disebut dengan “fixed place” Apa yang dimaksud dengan fixed place dalam kaitannya dengan Bentuk Usaha Tetap? Simak video lengkap knowledge sharing Kepala BPPK, Astera Primanto Bhakti di bawah ini  

Pajak Transaksi Internasional – Bentuk Usaha Tetap

  Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau disebut juga permanent establishment adalah suatu tempat tertentu di mana seseorang melakukan kegiatan usaha di negara lain. Untuk dapat memahami pajak transaksi internasional, terlebih dahulu kita harus memahami apa saja kriteria BUT. Simak sharing Pajak Transaksi Internasional dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Astera Primanto Bhakti.    

Pajak Transaksi Internasional

  Setiap negara memiliki kebijakan perpajakan yang berbeda-beda. Setiap transaksi yang terjadi di suatu negara sudah memiliki aturan perpajakannya sendiri. Namun bagaimana dengan transaksi yang berlangsung antara 2 negara atau lebih? Aturan negara mana yang akan digunakan? Bagaimana perlakuannya agar tidak terjadi pemajakan berganda? Simak sharing dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Astera Primanto Bhakti.          

Mekanisme Pengawasan Pemotongan/Pemungutan Pajak Bendahara SKPD

Pada video ini Ibu Mila Mumpuni (Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) akan berdiskusi dengan Narasumber  terkait implementasi mekanisme Pengawasan Pemotongan/Pemungutan Pajak Bendahara SKPD (sesuai PMK 64/PMK.05/2013)

Amnesti Pajak