Setup Menus in Admin Panel

Pajak

17

Nov'19

PPh Pasal 21 PNS – Bagian 1

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Purwanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Bea dan Cukai, menjelaskan tentang konsep pengenaan PPh Pasal 21 PNS – Bagian 1. Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-pph-pasal-21-pns-bagian-2/

Read More

17

Nov'19

Objek PPN: Ekspor Barang Kena Pajak – Seri PPN

  Pada video ini, Bp. Muhammad Agus Muljanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan tentang perlakuan pajak atas ekspor barang kena pajak yang merupakan objek dari PPN.

Read More

13

Nov'19

BINCANG 56 – TVRI – PAJAK PUSAT (PENINGKATAN BAGI HASIL PROVINSI DAN KABUPATEN) – PART3#

Bagaimana sih peran pajak dalam peningkatan bagi hasil provinsi dan kabupaten? Yuk, simak tayangan kerja sama Kemenkeu Kalbar dengan TVRI Kalbar di atas!

Read More

13

Nov'19

BINCANG 56 – TVRI – PAJAK PUSAT (PENINGKATAN BAGI HASIL PROVINSI DAN KABUPATEN) – PART2#

Bagaimana sih peran pajak dalam peningkatan bagi hasil provinsi dan kabupaten? Yuk, simak tayangan kerja sama Kemenkeu Kalbar dengan TVRI Kalbar di atas!

Read More

13

Nov'19

BINCANG 56 – TVRI – PAJAK PUSAT (PENINGKATAN BAGI HASIL PROVINSI DAN KABUPATEN) – PART1#

Bagaimana sih peran pajak dalam peningkatan bagi hasil provinsi dan kabupaten? Yuk, simak tayangan kerja sama Kemenkeu Kalbar dengan TVRI Kalbar di atas!

Read More

13

Nov'19

BINCANG 56 – TVRI – UMKM PERBATASAN PENYANGGA PERPAJAKAN – PART3#

Bagaimana sih UMKM Perbatasan? Yuk, simak tayangan kerja sama Kemenkeu Kalbar dengan TVRI Kalbar di atas!

Read More

13

Nov'19

BINCANG 56 – TVRI – UMKM PERBATASAN PENYANGGA PERPAJAKAN – PART2#

Bagaimana sih UMKM Perbatasan? Yuk, simak tayangan kerja sama Kemenkeu Kalbar dengan TVRI Kalbar di atas!   Lanjutan di sini

Read More

13

Nov'19

BINCANG 56 – TVRI – UMKM PERBATASAN PENYANGGA PERPAJAKAN – PART1#

Bagaimana sih UMKM Perbatasan? Yuk, simak tayangan kerja sama Kemenkeu Kalbar dengan TVRI Kalbar di atas! Lanjutan di sini

Read More

12

Nov'19

Pelunasan PPN atas pemabayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

  Pasal 4 ayar (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 mengatur bahwa Pajak Pertambanhan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mer=wah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintan dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-oecah. Pemahaman yang bernar tentang pembayaran yang terpecah-pecah dalam hal ini mutlak diperlukan untuk menghinari kesalahan pemungutan pajak oleh Bendahara Pemerintah. Oleh Karena itu, Widyaiswara BDK Malang M. Bahrun Nawawi melalui video berikut ini memcoba memberikan pemahaman yang benar kepada bendahara pemerintah makna oembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembeyaran yang …

Read More

11

Nov'19

Saat Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai dalam pekerjaan konstruksi

  Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara pemerintan untuk pekerjaan kostruksi umumnya dilakukan dengan termin berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan. Adanya perbedaan saat terutang pajak anatara PPN da PPh mengakibatkan adanya perbedaan saat pemungutan PPn dan saat pemotongan PPh Pasal 4 yat (2) atas pelaksnaan pekerjaan konstruksi sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan pemotongan pajak oleh bendahara pemerintah. Oleh Karena itu, Widyaiswara BDK Malang M. Bahrun Nawawi melalui video berikut ini memcoba memberikan pemahaman yang benar saat pemotongan PPN kepada bendahara pemerintah ketika melakukan pembayaran termin, penyerahan pekerjaan dan pembayaran retensi atas pekerjaan konstruksi.

Read More