Setup Menus in Admin Panel

Pajak

11

Dec'18

Barang Tergolong Sangat Mewah Wajib Dikenakan PPh Pasal 22? Barang Apasaja itu?

Berawal dari pentingnya peningkatan peran masyarakat atas pengumpulan dana pajak dari penghasilan yang digunakan untuk konsumsi barang mewah pemerintah c.q. Menteri Keuangan telah menetapkan Barang yang tergolong sangat mewah untuk dikenakan PPh Pasal 22. Kira-kira nih, ada gak ya barang tergolong sangat mewah yang rekan-rekan miliki? kalau admin sih punya, waktu bersama keluarga hal sangat mewah menurut admin hehe malahan ngga terbeli. Alhamdulillah bukan tergolong barang sangat mewah PPh Pasal 22. Check it out guys, Video dari Widyaiswara kami, Irawan Purwo Aji

Read More

11

Dec'18

Siapakah Para Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22?

Dalam perekonomian negara terjadi aktivitas ekonomi berupa penyerahan barang tertentu, kegiatan importasi barang, kegiatan usaha di bidang tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Pihak-pihak yang terlibat pun bermacam-macam, maka dalam memudahkan administrasi perpajakan, pemerintah menetapkan para pemungut pajak penghasilan pasal 22 memiliki kewajiban memungut, salah satu nya adalah pemerintah itu sendiri. Di sini pemerintah bertindak sebagai pelaku ekonomi juga sebagai pemungut PPh Pasal 22. Lalu siapakah yang wajib memungut lainnya? Check it Out di video kami.

Read More

11

Dec'18

Pajak UMKM, Setengah Persen Sepenuh Hati Part #4

Pada video berikut Bapak Slamet Sutantyo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat menjelaskan sejauh ini apakah banyak UMKM yang sudah mengikuti skema baru ini, apakah skema baru ini hanya berlaku dalam beberapa tahun ke depan atau untuk jangka panjang, bagaimana kesiapan DJP dalam melaksanakan skema baru ini, apakah terjadi peningkatan penerimaan perpajakan dan kepatuhan pembayaran pajak di Kalimantan Barat dengan tarif baru 0,5% ini, dan upaya dan kendala apa yang dialami DJP dalam mencapai target penerimaan perpajakan? Bagaimana dengan tantangan ke depan yang dialami DJP. Mari kita saksikan!

Read More

11

Dec'18

Pajak UMKM, Setengah Persen Sepenuh Hati Part #3

Pada video berikut Bapak Slamet Sutantyo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat menjelaskan bagaimana Wajib Pajak dapat berkonsultasi mengenai skema-skema tarif perpajakan, untuk mulai menggunakan fasilitas PP 23 dengan tarif 0,5% ini, langkah apa saja yang harus dilakukan wajib pajak, bagaimana cara melakukan penghitungan dan pembayaran Pajak UMKM? Adakah kewajiban lain yang harus dilakukan Wajib Pajak selain melakukan perhitungan dan pembayaran, dan bagaimana sosialisasi yang sudah dilakukan oleh DJP untuk memasyaratkan skema dengan tarif baru ini. Mari kita saksikan!

Read More

11

Dec'18

Pajak UMKM, Setengah Persen Sepenuh Hati Part #2

Pada video berikut Bapak Slamet Sutantyo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat menjelaskan apa dasar hukum pajak UMKM, apa tujuan dari dikeluarkannya PP 23 Tahun 2018 atau yang dikenal dengan Pajak UMKM, mengapa diberikan kepada UMKM dan bagaimana respon UMKM selama ini, dan wajib Pajak UMKM  dengan kriteria seperti apa yang dapat memanfaatkan PP 23 ini. Mari kita saksikan!

Read More

11

Dec'18

Pajak UMKM, Setengah Persen Sepenuh Hati Part #1

Pada video berikut Bapak Slamet Sutantyo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat menjelaskan apa itu pajak dan apa saja manfaat pajak. Mari kita saksikan!

Read More

27

Nov'18

Pajak Penghasilan Terhadap Investor Perseorangan atas Transaksi Saham di Bursa

  Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menggaungkan agar masyarakat tidak ragu untuk berinvestasi di pasar modal. Salah satu instrumen pasar modal yang mudah diakses oleh masyarakat adalah transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Penghasilan dari suatu investasi tentu tidak bisa dilepaskan dari pajak, termasuk yang berasal dari aktivitas transaksi saham di bursa. Apa saja pajak yang dikenakan? Apakah cukup menarik tarifnya dibandingkan dengan investasi lainnya? Mari kita simak penjelasan Bp. Sony Hartono, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, pada video berikut ini!

Read More

26

Nov'18

Identifikasi Perkembangan Hasil Pelatihan: Studi Kasus Pelatihan Account Representative Dasar

Pelatihan merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidup organisasi. Kebutuhan pelatihan yang efisien dan efektif mendorong Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) untuk menerapkan strategi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Corporate University (Corpu). Penerapan strategi corpu yang telah berjalan kurang lebih tiga tahun, perlu dilakukan evaluasi sedini mungkin untuk segera mendapatkan informasi mengenai pengaruh kebijakan. BPPK telah melaksanakan evaluasi atas pelatihan dengan menggunakan alat survei yang menyeluruh. Namun, model evaluasi pelatihan tersebut cukup kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, model evaluasi dalam kajian ini diarahkan tidak hanya sebagai pilot project untuk perubahan dalam evaluasi …

Read More

26

Nov'18

Studi Kasus: Rugi Selisih Kurs

Pada video ini, Bapak M. Rifky Santoso (Widyaiswara Ahli Madya BDK Medan) memberikan materi studi kasus terkait rugi selisih kurs.

Read More

23

Nov'18

Deductible Expense & Non Deductible Expense

  Deductible Expenses adalah biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak (koreksi negative di SPT Tahunan Badan). Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pada video ini, Ibu Emik Suyani, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan secara singkat tentang Deductible Expense dan Non Deductible Expense.

Read More