Setup Menus in Admin Panel

Pajak

19

Oct'18

Studi Kasus Pajak: Belanja Barang dan Belanja Modal

Pada video ini, Bapak Kurniawan Santoso (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan pemahaman terkait denganĀ studi kasus pajak: belanja barang dan belanja modal

Read More

03

Oct'18

Serial Pajak Pertambahan Nilai – Anode Slime

  Anode slime berupa lumpur anoda sebagai produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral logam tembaga, dengan tujuan akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk utama berupa emas batangan. Dalam video ini Bp. Rachmad Utomo, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, bersama para mahasiswanya menjelaskan konsep pemberian fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) dalam rangka mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis seperti anode slime. Fasilitas perpajakan tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas penyerahan anode slime.

Read More

02

Oct'18

Pengantar Hukum Pajak – Kaitan Pancasila dengan Pajak

  Pancasila sebagai ideologi negara merupakan penuntun penyelenggara negara dan warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Salah satu pendukung pokok terwujudnya kesejahteraan bangsa adalah pajak. Pada video ini, Bp. Agus Bandiyono, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, bersama mahasiswanya memaparkan keterkaitan Pancasila dengan Pajak secara singkat sila per sila yang terkandung dalam Pancasila.

Read More

27

Sep'18

Pajak Bumi dan Bangunan

  Dalam video ini, Ibu Hanik Susilawati Muamarah, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, memaparkan pengertian Pajak Bumi dan Bangunan beserta konsep dan penerapannya.

Read More

26

Sep'18

Aspek Pemajakan Nelayan Asing

  Video ini terkait dengan mata kuliah pajak internasional dengan topik aspek pemajakan atas nelayan asing yang mengambil ikan dari perairan di Indonesia. Dalam video ini, Bp. Antonius Ragil Kuncoro, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak memberikan ilustrasi bagaimana ketentuan pemajakan atas nelayan asing tersebut. Diharapkan, ilustrasi kasus pada video ini bermanfaat untuk para mahasiswa dan juga para pegawai pajak yang hendak melakukan ekstensifikasi terhadap para nelayan asing

Read More

23

Aug'18

Keuangan Publik: Kurva Laffer

  Kurva Laffer adalah teori yang menyatakan bahwa menurunkan tarif pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam materi video ini, Ibu Nur Indah Lestari, Dosen PKN STAN dari jurusan Kepabeanan dan Cukai, memaparkan tentang hubungan antara tarif pajak dan tingkat pendapatan pemerintah melalui kurva Laffer. Kurva Laffer menggambarkan konsep dari elastisitas penghasilan kena pajak dimana, penghasilan kena pajak berubah sesuai dengan perubahan tarif pajak.

Read More

23

Aug'18

Keuangan Publik: Tax Incidence

  Tax Incidence adalah penentuan pihak mana (produsen atau konsumen) yang sebenarnya menanggung beban pajak. Dalam materi video ini, Ibu Nur Indah Lestari, Dosen PKN STAN dari jurusan Kepabeanan dan Cukai, memaparkan tentang tax incidence. Tujuan mempelajari tax incidence ini adalah (1) memahami tiga aturan kejadian pajak, (2) memahami kejadian pajak equilibrium umum, dan (3) memahami bukti empiris.

Read More

23

Aug'18

Keuangan Publik: Pajak

  Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam materi video ini, Ibu Nur Indah Lestari, Dosen PKN STAN dari jurusan Kepabeanan dan Cukai, memaparkan tentangĀ  pengertian pajak, kemudian dilanjutkan terkait ciri-ciri, fungsi, tarif pajak, dan penjelasannya lainnya.

Read More

23

Aug'18

Pajak Penghasilan Pasal 15

  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 merupakan PPh dengan norma penghitungan khusus (deemed profit) bagi wajib pajak tertentu. Dalam materi video ini, Bp. Benny Setiawan, Dosen PKN STAN dari jurusan Pajak menjelaskan dengan sistematis terkait obyek, tarif dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 15.

Read More

13

Aug'18

Menghitung Pajak untuk Pembelian Kendaraan Bermotor

Bingung bagaimana menghitung Pajak (PPN dan PPh pasal 22) untuk pembelian Kendaraan Bermotor instansi pemerintah baik pusat maupun daerah? Simak tayangan berikut

Read More