Setup Menus in Admin Panel

Pajak

22

Jan'20

Bea Meterai Seri 1- Objek Bea Meterai

  Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Pada video singkat ini Bapak Marsono, dosen Perpajakan di Jurusan Akuntansi, memaparkan definisi dari bea meterai dan dokumen yang merupakan objek bea meterai. Tiga seri Bea Meterai dapat diakses pada link berikut: Bea Meterai Seri 1 – Objek Bea Meterai : Bea Meterai Seri 2 – Dokumen yang bukan objek, Saat Terutang dan Daluwarsa Bea Meterai Bea Meterai Seri 3 – Tarif dan Pelunasan Bea Meterai

Read More

31

Dec'19

Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP

  Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan   Nomor   Pokok   Wajib   Pajak   dapat   dilakukan:   atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan . Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap, Pengusaha Kena Pajak dengan status Wajib Pajak Non Efektif, Pengusaha  Kena Pajak  yang tidak  diketahui  keberadaan dan/atau kegiatan usahanya …

Read More

31

Dec'19

Pemberian NPWP atau Pengukuhan PKP Secara Jabatan

  Menerbitkan NPWP Secara Jabatan Apabila WP Tidak Melaksanakan Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP oleh Direktur Jenderal Pajak Secara Jabatan Ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi. Apabila badan , pengusaha atau orang pribadi tersebut telah memenuhi syarat (subjektif dan objektif) dapat dilakukan penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara jabatan. Kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara Jabatan dimulai sejak saat WP memenhi syarat subjekti dan objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP. Dalam penerbitan NPWP dan/atau PKP …

Read More

31

Dec'19

Kewajiban Melaporkan Usaha atau Pengukuhan PKP

  Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Wajib   Pajak   sebagai   Pengusaha   wajib   melaporkan   usahanya dan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Atau   dapat   dilakukan   secara   elektronik   dengan mengisi   Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id …

Read More

31

Dec'19

Kewajiban Mendaftarkan Diri Atau Mendapatkan NPWP

  Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima, atau memperoleh penghasilan, atau diwajibkan melakukan pemotongan ataupun pemungutan. Kewajiban melaporkan  diri berlaku juga terhadap wanita kawin  yang dikenai pajak secara terspisah/hidup tepisah, bredasarkan keptusan hakim atau dikehendaki secara tertulis. Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar wanita kawin …

Read More

30

Dec'19

Akuntansi Perpajakan – Persediaan

Pada video kali ini, Bapak Tatan Jaka T. -Dosen PKN STAN akan membahas tentang Akuntansi Perpajakan khususnya tentang persediaan. Yuk simak bersama video dari beliau.

Read More

30

Dec'19

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) & Klaster Objek PNBP

Pada video kali ini, Bapak Iskandar, Dosen PKN STAN akan menjelaskan terkait pengertian PNBP dan Klaster Objek PNBP. Mari kita simak bersama dan semoga bermanfaat!  

Read More

26

Dec'19

Mengenal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu pendapatan negara. Bagi kebanyak kantor pemerintah, pendapatan ini relatif jarang diperoleh sehingga pemahaman para pengelola keuangan terhadapnya perlu diperkuat. Selain itu, undang-undang yang mengatur tentang PNBP relatif baru, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 sehingga perlu banyak sosialisasi ke para pengelola keuangan satuan kerja Pemerintah. Widyaiswara BDK Malang Achmat Subekan dalam video ini memberikan pemahaman yang benar dan memadai kepada para  pengelola keuangan, terutama kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dalam melakukan pengelolaan PNBP. Selamat menyaksikan..

Read More

23

Dec'19

Sistematika Penyusunan Laporan Penilaian Lapangan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pada Video KLC ini, Bapak Agung Haris Setiawan (Widyaiswara Madya Pusdiklat KNPK) mencoba menjelaskan tentang Sistematika Penyusunan Laporan Penilaian Lapangan Objek Pajak Bumi dan Bangunan untuk penentuan nilai jual objek pajak, mari kita saksikan

Read More

23

Dec'19

Sistematika Penyusunan Laporan Penilaian Kantor Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pada Video KLC ini, Bapak Agung Haris Setiawan (Widyaiswara Madya Pusdiklat KNPK) mencoba menjelaskan tentang Sistematika Penyusunan Laporan Penilaian Kantor Objek Pajak Bumi dan Bangunan untuk penentuan nilai jual objek pajak, mari kita saksikan

Read More