Hukum Bisnis: Hukum Kepailitan dan PKPU – Definisi (Bagian 2)
Pada video pembelajaran ini, Bp. Aditya Wirawan, Dosen PKN STAN,...
Belanja negara karena sebuah sebab disetor kembali dengan SSPB pada tahun berjalan, maka pagu anggaran dapat dipulihkan memalui prosedur yang ada. Pada video ini, Bapak Subarja (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) akan memberikan pemahaman terkait pemulihan pagu DIPA karena SSPB.
Read MoreLift sebagai sarana penting dalam sebuah gedung, maka sangat penting mengetahui bagaimana memelihara lift dan belanjanya. Pada video ini, Bapak Subarja (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) akan memberikan pemahaman terkait belanja pemeliharaan lift tersebut.
Read MoreSebuah belanja dapat dikategorikan belanja modal bila memenuhi tiga syarat, yaitu kapitasilasi, masa manfaat dan penggunaannya yang menentukan. Pada video ini, Bapak Subarja (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) akan memberikan pemahaman terkait tiga syarat belanja modal tersebut.
Read MorePada video seri Keuangan Negara ini, Bp. Indra Asmadewa, Dosen PKN STAN dari Jurusan Kepabeanan dan Cukai, menjelaskan bagaimana mengembangkan indikator kinerja pada sektor publik dengan logic model..
Read MoreDalam video berikut ini Widyaiswara Fatimah terkait penjelasan proses pengadaan langsung penyedia pekerjaan konstruksi mulai persiapan, pelaksanaan, termasuk lampiran yang perlu dipersiapkan. Selamat Menyaksikan….
Read MorePada video ini, Ibu Sumadiyah Triwidiyantini Olfah (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan terkait dengan Penyusunan Sasaran Kinerja (Outcome) Tingkat Eselon I (Penanggung Jawab Program). Sasaran Kinerja (outcome) Tingkat Eselon I (Penanggung Jawab Program) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Startegis tingkat Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
Read MorePada video ini, Bapak Heru Cahyono (Widyaiswara Ahli Madya Balai Diklat Keuangan Makassar) menjelaskan tentang langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Satuan Kerja untuk mengadministrasikan Hibah setelah Register Hibah diterbitkan.
Read MorePada Seri Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) ini, Bp. Tanda Setiya, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi tentang siklus pengelolaan BMN.
Read MorePada video ini, Bapak Heru Cahyono (Widyaiswara Ahli Madya Balai Diklat Keuangan Makassar) menjelaskan tentang Langkah Selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Satuan Kerja untuk mengadministrasikan Hibah setelah perjanjian Penerimaan Hibah ditandatangani.
Read MoreRumah negara dan mobil dinas salah Barang Milik Negara (BMN). Dalam pengelolaan rumah negara golongan II, banyak yang tidak sesuai dengan fungsinya baik karena rusak mauun ditempati oleh orang yang sudah tidak berhak lagi (pensiunan). Oleh Karena itu, dalam video berikut ini, widyaiswara BDK Malang Abu Samman Lubis mencoba untuk menguraikan tanggung jawab KPB sebagai penanggung jawab BMN dalam rangka menatausahakan rumah dinas termasuk mobil dinas agar dapat digunakan sesuai fungsinya secara maksimal. Selamat menyaksikan 🙂
Read More