Setup Menus in Admin Panel

Keuangan Negara

31

Dec'20

Pelaksanaan Anggaran dalam Siklus APBN

Dalam siklus APBN yang merupakan salah satu bagian yang penting yakni pelaksanaan anggaran, karena apabila proses pelaksanaan anggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya akan berdampak pada silus APBN tersebut. Pada video ini, Bapak Haris Premadi (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan tentang pelaksanaan anggaran dalam siklus APBN.

Read More

30

Dec'20

Kebijakan BBM Satu Harga di Papua

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Muhammad Syahrul Fuady, Dosen PKN STAN, menyampaikan pemaparan dan penjelasan singkat terkait materi Kebijakan BBM Satu Harga di Papua.

Read More

30

Dec'20

Problem Distribusi Bantuan Sosial di Papua

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Muhammad Syahrul Fuady, Dosen PKN STAN, menyampaikan pemaparan dan penjelasan singkat tentang Problem Distribusi Bantuan Sosial di Papua.

Read More

30

Dec'20

Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil untuk PPPK

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Muhammad Syahrul Fuady, Dosen PKN STAN, menyampaikan pemaparan dan penjelasan singkat terkait materi Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Read More

30

Dec'20

Riwayat Tunjangan Khusus Papua

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Muhammad Syahrul Fuady, Dosen PKN STAN, menyampaikan pemaparan dan penjelasan singkat terkait materi Riwayat Tunjangan Khusus Papua.

Read More

30

Dec'20

Dampak Belanja Modal di Papua

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Muhammad Syahrul Fuady, Dosen PKN STAN, menyampaikan pemaparan dan penjelasan singkat terkait materi dampak Belanja Modal di Papua.

Read More

30

Dec'20

Catatan dalam Halaman 4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

  Setiap Satuan Kerja mempunyai program kerja. Untuk menjalankan program kerja tersebut maka disediakan dananya dalam DIPA. Ada dana disediakan dalam DIPA tetapi belum pasti bisa dicairkan karena terdapat catatan berupa tanda bintang (*). Hal ini menjadi ke khawatiran kalau dana tersebut tidak bisa cair dan program kerja tidak tercapai. Oleh karena itu, perlu kesadaran PA/KPA untuk tidak memaksakan mengusulkan dalam RKA-K/L kalau persyaratannya belum lengkap karena penyerapan anggaran bisa tidak tercapai. Oleh karena itu, Widyaiswara Abu Samman Lubis dalam video KC inmenjelaskan terkait Catatan dalam Halaman 4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selamat menyaksikan

Read More

30

Dec'20

Penerapan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat – Bagian I

Tujuan utama dari pengendalian intern adalah keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi diwujudkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keandalan laporan keuangan meliputi pemenuhan terhadap aspek realibilitas, ketepatan waktu, transparansi dan aspek-aspek lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. Pada video ini, Bapak Kurniawan Santoso (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan mengenai penerapan PIPK (Bagian 1).

Read More

30

Dec'20

Penerapan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat – Bagian II

Tujuan utama dari pengendalian intern adalah keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi diwujudkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keandalan laporan keuangan meliputi pemenuhan terhadap aspek realibilitas, ketepatan waktu, transparansi dan aspek-aspek lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. Pada video ini, Bapak Kurniawan Santoso (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan mengenai penerapan PIPK (Bagian 2).

Read More

30

Dec'20

Investasi Jangka Panjang BLU

Pada video ini, Bapak Noor Cholis Madjid (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) membahas tentang investasi jangka panjang Badan Layanan Umum (BLU), antara lain meliputi: 1. Pengertian dan ketentuan umum; 2. Instrumen investasi; 3. Kebijakan dan strategi; 4. Rencana pengelolaan investasi; 5. Pengusulan dan penetapan investasi jangka panjang; 6. Monitoring dan evaluasi.

Read More