Kemenkeu Learning Center

31

Dec'20

Pelaksanaan Anggaran dalam Siklus APBN

Dalam siklus APBN yang merupakan salah satu bagian yang penting yakni pelaksanaan anggaran, karena apabila proses pelaksanaan anggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya akan berdampak pada silus APBN tersebut. Pada video ini, Bapak Haris Premadi (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan tentang pelaksanaan anggaran dalam siklus APBN.

30

Dec'20

Kebijakan BBM Satu Harga di Papua

humaspknstan

Pada video pembelajaran ini, Bp. Muhammad Syahrul Fuady, Dosen PKN STAN, menyampaikan pemaparan dan penjelasan singkat terkait materi Kebijakan BBM Satu Harga di Papua.

30

Dec'20

Problem Distribusi Bantuan Sosial di Papua

humaspknstan

Pada video pembelajaran ini, Bp. Muhammad Syahrul Fuady, Dosen PKN STAN, menyampaikan pemaparan dan penjelasan singkat tentang Problem Distribusi Bantuan Sosial di Papua.

30

Dec'20

Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil untuk PPPK

humaspknstan

Pada video pembelajaran ini, Bp. Muhammad Syahrul Fuady, Dosen PKN STAN, menyampaikan pemaparan dan penjelasan singkat terkait materi Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

30

Dec'20

Riwayat Tunjangan Khusus Papua

humaspknstan

Pada video pembelajaran ini, Bp. Muhammad Syahrul Fuady, Dosen PKN STAN, menyampaikan pemaparan dan penjelasan singkat terkait materi Riwayat Tunjangan Khusus Papua.

30

Dec'20

Dampak Belanja Modal di Papua

humaspknstan

Pada video pembelajaran ini, Bp. Muhammad Syahrul Fuady, Dosen PKN STAN, menyampaikan pemaparan dan penjelasan singkat terkait materi dampak Belanja Modal di Papua.

30

Dec'20

Catatan dalam Halaman 4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Site Default

Setiap Satuan Kerja mempunyai program kerja. Untuk menjalankan program kerja tersebut maka disediakan dananya dalam DIPA. Ada dana disediakan dalam DIPA tetapi belum pasti bisa dicairkan karena terdapat catatan berupa tanda bintang (*). Hal ini menjadi ke khawatiran kalau dana tersebut tidak bisa cair dan program kerja tidak tercapai. Oleh karena itu, perlu kesadaran PA/KPA untuk tidak memaksakan mengusulkan dalam RKA-K/L kalau persyaratannya belum lengkap karena penyerapan anggaran bisa tidak tercapai. Oleh karena itu, Widyaiswara Abu Samman Lubis dalam video KC inmenjelaskan terkait Catatan dalam Halaman 4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selamat menyaksikan

30

Dec'20

Penerapan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat – Bagian I

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Tujuan utama dari pengendalian intern adalah keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi diwujudkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keandalan laporan keuangan meliputi pemenuhan terhadap aspek realibilitas, ketepatan waktu, transparansi dan aspek-aspek lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. Pada video ini, Bapak Kurniawan Santoso (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan mengenai penerapan PIPK (Bagian 1).

30

Dec'20

Penerapan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat – Bagian II

Keuangan Negara

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Tujuan utama dari pengendalian intern adalah keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi diwujudkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keandalan laporan keuangan meliputi pemenuhan terhadap aspek realibilitas, ketepatan waktu, transparansi dan aspek-aspek lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. Pada video ini, Bapak Kurniawan Santoso (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan mengenai penerapan PIPK (Bagian 2).

30

Dec'20

Investasi Jangka Panjang BLU

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Pada video ini, Bapak Noor Cholis Madjid (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) membahas tentang investasi jangka panjang Badan Layanan Umum (BLU), antara lain meliputi: 1. Pengertian dan ketentuan umum; 2. Instrumen investasi; 3. Kebijakan dan strategi; 4. Rencana pengelolaan investasi; 5. Pengusulan dan penetapan investasi jangka panjang; 6. Monitoring dan evaluasi.

Main Category

Specific Category

Unit Eselon I

Keuangan Negara

Pelaksanaan Anggaran dalam Siklus APBN

Kebijakan BBM Satu Harga di Papua

Problem Distribusi Bantuan Sosial di Papua

Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil untuk PPPK

Riwayat Tunjangan Khusus Papua

Dampak Belanja Modal di Papua

Catatan dalam Halaman 4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Penerapan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat – Bagian I

Penerapan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat – Bagian II

Investasi Jangka Panjang BLU

Pencarian

Recent Knowledge

Perhitungan Kurva Phillips (bagian 2)

Perhitungan Kurva Phillips (bagian 1)

Types of Inflation: Demand Pull Inflation and Cost Push Inflation

Resesi dan Pengangguran

Konsolidasi Laporan Keuangan – Obligasi Seri#4: Cara Mudah Menghitung Beban Non-Pengendali dan Pendapatan dari Subsidiary (Variasi Transaksi Interperusahaan Downstream-Upstream)

Knowledge Category

e-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu Batch VIII

e-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu Batch II

e-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu Batch III

Cash Budget

Bendahara Pengeluaran

Pengantar Penatausahaan Bendahara

Bendahara Penerimaan

Keuangan Negara

Pencarian

Recent Knowledge

Knowledge Category

Tags