Keuangan Daerah

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah – Dasar Hukum, Era Otonomi di Indonesia, Kekuasaan Pemerintah dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Riya Dwi Handaka, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan tentang Dasar Hukum, Era Otonomi di Indonesia, Kekuasaan Pemerintah dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan. Materi ini merupakan pokok bahasan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah – Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) – Bagian 2

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Riya Dwi Handaka, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan tentang konsep transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang merupakan materi dalam pokok bahasan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-definisi-perimbangan-keuangan-pusat-dan-daerah/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-penerapan-money-follow-function/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-postur-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-tkdd-bagian-1/

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah – Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) – Bagian 1

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Riya Dwi Handaka, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan tentang konsep transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang merupakan materi dalam pokok bahasan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-definisi-perimbangan-keuangan-pusat-dan-daerah/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-penerapan-money-follow-function/ Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-postur-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-tkdd-bagian-2/

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah – Penerapan Money Follow Function

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Riya Dwi Handaka, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan tentang konsep dan penerapan money follow function yang merupakan materi dalam pokok bahasan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-definisi-perimbangan-keuangan-pusat-dan-daerah/ Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-postur-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-tkdd-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-postur-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-tkdd-bagian-2/

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah – Definisi Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Riya Dwi Handaka, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, memaparkan tentang definisi perimbangan keuangan pusat dan daerah yang merupakan materi dalam pokok bahasan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Tautan video bagian selanjutnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-penerapan-money-follow-function/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-postur-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-tkdd-bagian-1/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-postur-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-tkdd-bagian-2/

Pentingnya Akuntabilitas Bendahara dalam Menggunakan UP

Menyusun RPD Harian Sesuai PMK 197 Tahun 2017

Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan

Melanjutkan seri video sebelumnya terkait alasan pemerintah mengalokasikan dana kelurahan pada tahun Anggaran 2019, pada video kali ini, Bp. Tanda Setiya, Dosen Jurusan Manajemen Keuangan PKN STAN akan membahas kebijakan apa saja yang akan diimplementasikan oleh pemerintah untuk mengawal dana kelurahan tersebut.

Latar Belakang Pengalokasian Dana Kelurahan dari APBN

Pada video kali ini, Bp. Tanda Setiya, Dosen Jurusan Manajemen Keuangan PKN STAN akan membahas alasan pemerintah mengalokasikan dana kelurahan pada tahun Anggaran 2019, mari kita simak penjelasan Beliau.

Seri Pajak Daerah 4 “Penagihan Pajak”

Dalam seri keempat pajak daerah ini Widyaiswara BDK Yogyakarta, Amin Subiyakto membahas tentang panagihan pajak daerah.