Hukum

Hukum Perdata: Subyek Hukum

  Pada video pembelajaran ini, Bp Kusmono, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang konsep subyek hukum dari sisi hukum perdata.

Akuntabilitas menjiwai Semangat Kerja sebagai PNS

Pentingnya Nasionalisme pada Diri PNS

Pentingnya Akuntabilitas Bendahara dalam Menggunakan UP

Bolehkah ASN Berbisnis?

Pada Serial KLC kali ini, Bp. Imam Muhasan, Dosen Jurusan Pajak-PKN STAN akan menjelaskan terkait boleh tidaknya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan bisnis diluar pekerjaanya sebagai seorang pelayan masyarakat. Mari kita simak penjelasan Beliau.

Hukum Perusahaan – Koperasi

  Koperasi adalah unit/badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Setiap koperasi yang ada harus melandaskan seluruh kegiatannya pada prinsip koperasi serta asas kekeluargaan untuk meningkatkan gerakan ekonomi rakyat. Dalam video ini Bp. Aditya Wirawan, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan filosofi konsep dan pengertian koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992.

Aspek Hukum Penggunaan Rumah Dinas

Seiring dengan makin kompleksnya dinamika organisasi, konsekuensi yang melekat berupa pindah tugas akan selalu ada. Kadangkala kebutuhan akan pulang kampung yang tinggi pada tidak diimbangi dengan harga transportasi yang terjangkau belum juga sewa atas tempat tinggal selama tugas di tempat baru yang makin mencekik. Pemerintah telah mengantisipasi hal ini dengan memberi opsi tempat tinggal berupa fasilitas Rumah Dinas bagi Pejabat/PNS ketika bertugas. Kemudian, bagaimanakah aspek hukum penggunaanya? Seperti apakah best practice nya? Apa tantangan dan kendala yang umumnya terjadi dan bagaimanakah menyikapinya? Mari kita simak video pengetahuan yang diampu Widyaiswara kami (BDK Balikpapan) Abu Samman Lubis. Selamat Menyaksikan, Semoga Bermanfaat  

Pembuktian Di Dalam Hukum Acara Pengadilan Pajak – Bagian 3 Pihak Yang Terbebani Dan Nilai Pembuktian

Dalam hukum acara di pengadilan, setiap pihak yang bersengketa harus melakukan pembuktian untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil masing-masing, hakim memeriksa dan menetapkan dalil mana yang benar dan yang tidak antara pemohon banding atau terbanding, tidak terkecuali di dalam Pengadilan Pajak. Seri “Pembuktian Di Dalam Hukum Acara Pengadilan Pajak” yang disajikan oleh Bapak Arief Sultony, Widyaiswara Puysdiklat Pajak, akan mengulas hal tersebut. Pada bagian ketiga ini akan dijelaskan mengenai pihak yang dibebani atau diharusnya menyampaikan pembuktian di dalam hukum acara Pengadilan Pajak dan menilai pembuktian yang paling dapat memberikan keyakinan pada hakim.    

Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pengadilan Pajak – Bagian 1 Surat / Tulisan

Dalam hukum acara di pengadilan, setiap pihak yang bersengketa harus melakukan pembuktian untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil masing-masing dengan menggunakan alat bukti, dimana tidak semua alat bukti sah untuk digunakan. Tema video yang disajikan oleh Bapak Arief Sultony, Widyaiswara Puysdiklat Pajak, kali ini adalah “Alat Bukti Di Dalam Hukum Acara Pengadilan Pajak” yang terdiri dari 5 (lima) bagian. Pada bagian pertama akan dijelaskan mengenai alat bukti yang sah untuk digunakan dalam Hukum Acara Pengadilan Pajak berupa “surat” atau “tulisan”.

Pembuktian Di Dalam Hukum Acara Pengadilan Pajak – Bagian 1 Sistem Pembuktian

Dalam hukum acara di pengadilan, setiap pihak yang bersengketa harus melakukan pembuktian untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil masing-masing, hakim memeriksa dan menetapkan dalil mana yang benar dan yang tidak antara pemohon banding atau terbanding, tidak terkecuali di dalam Pengadilan Pajak. Seri “Pembuktian Di Dalam Hukum Acara Pengadilan Pajak” yang disajikan oleh Bapak Arief Sultony, Widyaiswara Puysdiklat Pajak, akan mengulas hal tersebut. Pada bagian pertama ini akan dijelaskan mengenai sistem pembuktian hukum yang dianut pengadilan.