Kemenkeu Learning Center

30

Dec'19

Dasar-dasar Penagihan Pajak Daerah

Pusdiklat KNPK

Pada Video KLC ini, bapak Izzuddin membahas tentang Dasar-dasar Penagihan Pajak Daerah,mari kita saksikan

30

Dec'19

Pola Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pusdiklat KNPK

Pada Video KLC ini , ibu Sri Suryanovi membahas tentang Pola Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mari kita saksikan

30

Dec'19

Evaluasi Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus Terhadap Efisiensi Layanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh Tahun 2011-2017 (Part 3)

Pusdiklat KNPK

Evaluasi Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus Terhadap Efisiensi Layanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh Tahun 2011-2017 (Part 3) Wawancara dengan Bapak Boediarso Teguh Widodo terkait Kajian Ilmiah beliau tentang Otonomi Khusus. Terbagi menjadi menjadi 4 dari Part 1 sampai Part 4, yang pembahasannya terdiri dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitan sampai dengan kesimpulan disini. Penting untuk diketahui sebagai referensi atas perkembangan terkini terkait Otonomi Khusus di Indonesi

29

Dec'19

Evaluasi Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus Terhadap Efisiensi Layanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh Tahun 2011-2017 (Part 2)

Pusdiklat KNPK

Evaluasi Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus Terhadap Efisiensi Layanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh Tahun 2011-2017 (Part 2) Wawancara dengan Bapak Boediarso Teguh Widodo terkait Kajian Ilmiah beliau tentang Otonomi Khusus. Terbagi menjadi menjadi 4 dari Part 1 sampai Part 4, yang pembahasannya terdiri dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitan sampai dengan kesimpulan disini. Penting untuk diketahui sebagai referensi atas perkembangan terkini terkait Otonomi Khusus di Indonesia.

29

Dec'19

Evaluasi Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus Terhadap Efisiensi Layanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh Tahun 2011-2017 (Part 1)

Pusdiklat KNPK

Evaluasi Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus Terhadap Efisiensi Layanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh Tahun 2011-2017 (Part 1) Wawancara dengan Bapak Boediarso Teguh Widodo terkait Kajian Ilmiah beliau tentang Otonomi Khusus. Terbagi menjadi menjadi 4 dari Part 1 sampai Part 4, yang pembahasannya terdiri dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitan sampai dengan kesimpulan disini. Penting untuk diketahui sebagai referensi atas perkembangan terkini terkait Otonomi Khusus di Indonesia.

29

Dec'19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Pusdiklat KNPK

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Pada kesempatan ini, Widyaiswara Madya Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Bapak Izzuddin akan mengajak kita untuk memahami tentang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak, mari kita simak penjelasan melalui video berikut.

04

Nov'19

Serial Keuangan Daerah – Azas Umum dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

humaspknstan

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Pada episode 3 serial Keuangan Daerah, Bp Budi Mulyana, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan memaparkan azas umum dan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

04

Nov'19

Serial Keuangan Daerah – Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

humaspknstan

Keuangan daerah adalah bagian integral dari keuangan negara dalam konteks yang lebih luas, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Pada episode 2 serial Keuangan Daerah, Bp Budi Mulyana, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan memaparkan dasar hukum pengelolaan keuangan daerah.

30

Jun'19

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah – Dasar Hukum, Era Otonomi di Indonesia, Kekuasaan Pemerintah dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan

humaspknstan

Pada video pembelajaran ini, Bp. Riya Dwi Handaka, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan tentang Dasar Hukum, Era Otonomi di Indonesia, Kekuasaan Pemerintah dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan. Materi ini merupakan pokok bahasan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

30

Jun'19

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah – Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) – Bagian 2

humaspknstan

Pada video pembelajaran ini, Bp. Riya Dwi Handaka, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan tentang konsep transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang merupakan materi dalam pokok bahasan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Tautan video bagian sebelumnya: https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-definisi-perimbangan-keuangan-pusat-dan-daerah/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-penerapan-money-follow-function/ https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-postur-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-tkdd-bagian-1/

Main Category

Specific Category

Unit Eselon I

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Dasar-dasar Penagihan Pajak Daerah

Pola Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Evaluasi Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus Terhadap Efisiensi Layanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh Tahun 2011-2017 (Part 3)

Evaluasi Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus Terhadap Efisiensi Layanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh Tahun 2011-2017 (Part 2)

Evaluasi Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus Terhadap Efisiensi Layanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh Tahun 2011-2017 (Part 1)

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Serial Keuangan Daerah – Azas Umum dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Serial Keuangan Daerah – Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah – Dasar Hukum, Era Otonomi di Indonesia, Kekuasaan Pemerintah dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah – Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) – Bagian 2

Pencarian

Recent Knowledge

Pengelolaan Barang Milik Daerah: Pemusnahan Barang Milik Daerah

Sanksi Denda untuk Pelaku Usaha dalam PBJ

Seri Analisis Kuantitatif Menggunakan STATA – Penggunaan SEM untuk Moderator & Mediator

Seri Analisis Kuantitatif Menggunakan STATA – Mediating Variable (Mediator)

Seri Analisis Kuantitatif Menggunakan STATA – Moderating Variable (Moderator)

Knowledge Category

e-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu Batch VIII

e-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu Batch II

e-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu Batch IV

Cash Budget

Bendahara Pengeluaran

Pengantar Penatausahaan Bendahara

Bendahara Penerimaan

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Pencarian

Recent Knowledge

Knowledge Category

Tags