Login with Kemenkeu-ID
Pengelolaan Rumah Negara
Pada video pembelajaran ini, Bp. M. Agus Muljanto, Dosen PKN STAN, menyampaikan secara singkat materi tentang pengelolaan rumah negara.
Read More
Mengenal Berbagai Teknik Valuasi Vegetasi
Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati,yang terdiri dari berbagai jenis vegetasi yang merupakan bagian dari Sumber Daya Hutan. Jumlah dan ragam yang sangat besar di negara kita memerlukan pemahaman berbagai teknik valuasi yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian terhadap. Dalam KC dibicarakan terkait berbagai jenis teknik valuasi yang bisa digunakan dalam penilaian terhadap hutan dan vegetasi didalamnya yang dijelaskan secara detail oleh Widyaiswara A. Ali Mashduqi.
Read More
Tindak Lanjut Inventarisasi BMN
Inventarisasi/Sensus Barang Milik Negara merupakan salah satu kegiatan dalam proses penatausahaan BMN. Kegiatan Inventarisasi BMN menurut PP 27/2014 seharusnya seharusnya diikuti dengan tindak lanjut yang sesuai dengan temuan permasalahan dari kegiatan inventarisasi. Banyak permasalahan BMN yang saat ini masih ada disebabkan tidak tuntasnya atau tidak dilakukannya tindak lanjut inventarisasi secara memadai. Oleh karena itu, Widyaiswara A. Ali Mashduqi mencoba membedah terkait hal ini dalam video berikut. Selamat menyaksikan..
Read More
Teknik sampling dalam inventarisasi Hutan Tanaman
Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati, yang salah satu ekosistemnya adalah Hutan. Sumber Daya Hutan yang sangat besar di negara kita memerlukan inventarisasi agar dapat diketahui nilai yang terkandung dalam hutan sebagai salah satu ekosistem dari sumber daya hayati. Dalam KC ini akan dijelaskan tentang jenis/klasifikasi hutan, ragam sumber daya yang terkandung dalam Hutan, dan bagaimana teknik dasar dalam melakukan inventarisasi Sumber daya Hutan oleh Widyaiswara A. Ali Mashduqi. Terima kasih.
Read More
Penghapusan BMN seharusnya MUDAH
Dalam video ini Widyaiswara A. Ali Mashduqi menjelaskan terkait kegiatan Penghapusan BMN menurut PP 27/2014 seharusnya dibuat perencanaan secara periodik. Banyak permasalahan BMN yang saat ini masih ada disebabkan tidak tuntasnya kegiatan penghapusan BMN dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam PMK 83/PMK.06/2016 telah memberikan acuan kepada kita bagaimana persyaratan dan prosedur penghapusan BMN harus dilaksanakan. Dengan pemahaman yang benar seharusnya kegiatan penghapusan BMN tidak lagi dianggap sulit untuk dilaksanakan. Selamat Menyaksikan..
Read More
Seri Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN): Siklus Pengelolaan BMN
Pada Seri Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) ini, Bp. Tanda Setiya, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi tentang siklus pengelolaan BMN.
Read More
Protected: Seri Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD): Mengelola BMD Secara Profesional – Ceramah Bagian 2
There is no excerpt because this is a protected post.
Read More
Wewenang dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Barang Terhadap BMN/D dalam Penugasannya
Rumah negara dan mobil dinas salah Barang Milik Negara (BMN). Dalam pengelolaan rumah negara golongan II, banyak yang tidak sesuai dengan fungsinya baik karena rusak mauun ditempati oleh orang yang sudah tidak berhak lagi (pensiunan). Oleh Karena itu, dalam video berikut ini, widyaiswara BDK Malang Abu Samman Lubis mencoba untuk menguraikan tanggung jawab KPB sebagai penanggung jawab BMN dalam rangka menatausahakan rumah dinas termasuk mobil dinas agar dapat digunakan sesuai fungsinya secara maksimal. Selamat menyaksikan 🙂
Read More
Seri Penilaian Sumber Daya Alam: The Paradox of Value
Pada video pembelajaran ini, Bp. Edy Riyanto, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi penilaian sumber daya alam (SDA), khususnya mengenai the paradox of value (SDA).
Read More
Seri Penilaian Properti: Jenis-jenis Nilai
Pada video pembelajaran ini, Bp. Edy Riyanto, Dosen PKN STAN, bersama mahasiswanya, menjelaskan materi penilaian properti, khususnya mengenai jenis-jenis nilai (menurut appraisal institute).
Read MoreRecent Knowledge
-
-
Penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terhadap Satker
Bagaimana penerapan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah bagi satker yang...
-
Koreksi Peredaran Usaha Dari Pengujian Arus Piutang (Part 2)
-
Koreksi Peredaran Usaha Dari Pengujian Arus Piutang (Part 1)
-
Hubungan Istimewa Berdasarkan Tax Treaty (Part #2)